Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis (1) bagaimana pelaksanaan dan permaslahan operasionalisasi pembiayaan salam pada petani  singkong, lembaga keuangan syariah (Bank Syariah, BPR Syariah dan Koperasi Syariah) dan usaha kecil berbahan singkong; (2) apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala ketidakberhasilan dan faktor-faktor pemacu keberhasilan pembiayaan sistem salam dan (3) bagaimana model pembiayaan sistem salam yang sesuai dengan karakteristik petani  singkong, lembaga keuangan syariah (Bank Syariah, BPR Syariah dan Koperasi Syariah) dan usaha kecil berbahan singkong. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif exploratory   yang  akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jember. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode triangulasi data. Hasil penelitian menemukan bahawa tidak ada pembiayaan salam yang diperoleh petani singkong baik dari industri/usaha  tape, keripik singkong maupun tepung singkon, di lembaga keuangan syariah seperti  Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BPR Syariah ASRI Madani Nusantara maupun BMT Sidogiri. Permasalahan yang dihadapi petani singkong adalah kekurangan modal, kesulitan memasarkan dan rendahnya kualitas singkong pada saat musim hujan, gagal panen, serangan hama penyakit, waktu stock dan naik turunnya harga serta lamanya periode produksi mulai tanam sampai dengan panen. Permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan operasionalisasi pembiayaan sistem salam adalah tidak ada modal yang digunakan untuk membayar uang tunai dimuka, adanya risiko hilngnya modal, karakter tidak baik atau hasil panen di jual ke pihak lain karena adanya kenaikan harga. Model pembiayaan salam pada petani  singkong, lembaga keuangan syariah (Bank Syariah, BPR Syariah dan Koperasi Syariah) dan usaha kecil berbahan singkong mungkin bisa dilakukan adalah pembiayaan salam pararel dengan models isthisna cara memodifikasi cara pembayaran seperti pembiayaan murabahah.   Kata Kunci: pembiayaan, salam, salam pararel, lembaga keuangan syariah

The substance of financial system is to find reasonable solution for existing practical problems. Both of these vehicles, sukuk and conventional bonds, attempt to mobilize the fund from surplus spending unit to shortage spending units.Sukuk investment is often regard as identical with conventional bond. There are fundamental differences between the two.In the conventional bond the underlying asset is money (debt) and in the sukuk the underlying assets is indeed an assets. The two solutions are clearly not identical;the fundamental diference in their structure has great religious difference .The conventional bond are based on debt instrument while Sukuk financing based on equity method. Keywords: Sukuk. Conventional Bond, AAIOFI

Transparency is a challenge for public administration reforms for now and beyond towards modern and better governance. The economic crisis that occurred has led to a large erosion of public confidence in the effectiveness of government financial management. This study aims to analyze the key elements of local government transparency in new public governance. The research data was obtained through financial reports on local government websites. The sample selection technique used purposive judgment sampling and yielded a total of 262 local governments in Indonesia. The analytical method used is logistic regression analysis. The results showed that key elements, reflected by the local government size and local financial independence ratio, had a significant influence on the implementation of internet financial reporting, while audit opinions do not have a significant effect. This is due to changes in public perception of the quality of audit opinions provided by the Audit Board. This study emphasizes that local governments that receive a fair or unfair audit opinion cannot prove with certainty that the local government has performed good or poor financial management. Audit opinions obtained by local governments do not always facilitate the publication of financial statements on their official websites.

No abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang, proses dan dampak Penerapan Konsep Hukum Karma Phala dalam upaya Pencegahan Kecurangan pada APBDes Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Jenis penelitian ini kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode dan teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, verifikasi dan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data ada empat kriteria, kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian.Hasil Penelitian menunjukkan latar belakang penerapannya yaitu pemerintah desa menyadari tugas dan tanggungjawab, selaku Pemerintah Desa bekerja karena adanya rasa pengabdian terhadap profesi dan kewajiban sosial untuk melayani. Proses Penerapan Konsep Hukum Karma Phala dalam upaya Pencegahan Kecurangan pada APBDes Sibanggede yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Dampak yang ditimbulkan daripenerapannya yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan terhindarnya dari tindakan kecurangan pada pengelolaan APBDes karena takut akan akibat buruk yang bisa terjadi kapan saja