Abstract The purpose of this paper is to find out how the legal consequences of making a deed by an unauthorized substitute notary and the form of legal protection for the parties as clients of the injured substitute notary. This study uses a normative legal research method that uses a law approach, a case approach and a conceptual approach to analyze the Surabaya Court Decision Number 728/PDT/P/2020/PN. Sby. The results of this study indicate that the making of a deed by a substitute notary that is not valid results in the deed being downgraded to under the hand based on Article 44 in conjunction with Article 84 UUJN and Article 1869 of the Civil Code. The degradation of the power of proof of the deed results in the aggrieved client being able to claim damages from the party who caused the loss. Abstrak Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pembuatan akta oleh notaris pengganti yang tidak sah serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak selaku klien dari notaris pengganti yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual untuk menganalisis Penetapan Pengadilan Surabaya Nomor 728/PDT/P/2020/PN. Sby. Hasil penelitian ini menunjukkan pembuatan akta oleh notaris pengganti yang tidak sah berakibat akta tersebut turun derajatnya menjadi di bawah tangan berdasarkan Pasal 44 jo Pasal 84 UUJN dan Pasal 1869 KUHPerdata. Degradasi kekuatan pembuktian akta tersebut mengakibatkan klien yang dirugikan dapat menuntut kerugian kepada pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.
Tujuan penelitian untuk mengetahui keabsahan perjanjian sewa menyewa yang tidak mencantumkan harga sewa berdasarkan kasus Putusan Nomor 300/PDT/2020/PT SBY, yang dimana dalam kasus tersebut terdapat perjanjian sewa menyewa yang tidak mencantumkan harga sewa. Metode penelitian ini adalah hukum normatif yang bertujuan untuk merumuskan dan menemukan argumentasi hukum melalui analisis permasalahan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pencantuman harga sewa dalam perjanjian sewa menyewa bersifat mutlak dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan apabila harga sewa tidak dicantumkan maka perjanjian menjadi batal demi hukum. Kemudian, terhadap pihak yang menguasai objek sewa yang didasarkan oleh perjanjian yang batal demi hukum akan berkedudukan sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata sehingga dibebankan tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. The purpose of the study was to determine the validity of the lease agreement which did not include the rental price based on the case of Decision Number 300/PDT/2020/PT SBY, wherein that case there is a lease agreement that does not rent out the rental price. This research method is normative law which aims to formulate and find legal arguments thorough problem analysis. The approach used is a legal approach and a conceptual approach. The results of this study found that the inclusion of the rental price in the rental agreement is absolutely carried out in accordance with the provisions of Article 1320 jo. Article 1548 of the Civil Code (KUHPerdata), and if the rental price is not stated, the agreement becomes null and void. Then the party who controls the object of the lease which is based on an agreement that is null and void will be in the position of a person who commits an unlawful act as referred to in Article 1365 of the Civil Code so that he is charged with the responsibility to compensate for the losses suffered by the injured party.
ABSTRAKMasyarakat dunia kerapkali berpergian dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan berbeda-beda, ada yang memiliki tujuan untuk sekadar berwisata dan ada juga yang bertujuan untuk bekerja. Ada yang berasal dari negara lain kemudian berpindah dan menetap di Indonesia untuk jangka waktu yang lama, sehubungan dengan itu mereka juga membutuhkan tempat tinggal sebagai tempat untuk beristirahat serta untuk melindungi diri pada saat di luar jam kerja. Mereka yang berasal dari negara lain disebut sebagai orang asing. Orang asing juga dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai, namun dalam Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 terdapat aturan yang menyebabkan terjadinya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak dari pihak-pihak yang akan membuat kesepakatan berkaitan dengan pengalihan Hak Pakai. Dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai bagaimana pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 serta apa akibat hukum dengan adanya pembatasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan yang mengkaji peraturan Permen
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.