Penelitian ini bertujuan untuk menakar kebijakan affirmative action dalam sistem kepartaian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang bekerjanya hukum (law in action) di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan afirmasi yang ditegaskan dalam sistem kepartaian di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan oleh internal partai politik. Hal ini terbukti dalam beberapa partai politik diantaranya Golkar, PKS, PAN, Demokrat, dan Nasdem yang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga belum tertuang pasal yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan. Maka dapat dipastikan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut cacat dan jika Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut diuji dalam konteks Undang-Undang Partai Politik, maka dapat dipastikan partai tersebut melanggar. Affirmative action telah diatur dalam ketentuan nasional. Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum. Namun pada tataran praktis, kebijakan tersebut belum memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.
This research focuses on the problem of Implementation of ADD use in Talima B Village, Ra'u Village and Dolom Village in Balantak Subdistrict, and AbstrakPenelitian ini memfokuskan pada permasalahan Implementasi penggunaan ADD di Desa Talima B, Desa Ra'u dan Desa Dolom di Kecamatan Balantak, serta faktorfaktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan ADD oleh pemerintah desa talima B, Desa Ra'u dan Desa Dolom di kecamatan Balantak. Tujuan dari
Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) tidak sejalan dengan amanah konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma presidential threshold yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Ketentuan UUD UUD NRI 1945 dan sistem presidensial di Indonesia. Metode penulisan menggunakan metode normative, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan presidential threshold bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 dan menderogasi hak konstitusional partai polittik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Ketentuan presidential threshold juga bertentangan dengan semangat penguatan sistem presidensial dan cenderung quasi parlementer.
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tujuan dari dihidupkannya frasa “dengan persetujuan” dan rasiolegis dari Pasal 66 ayat (1) UUJN-P. Penelitian ini adalah penulisan hukum normatif dan didukung oleh data primer berupa undang-undang dan peraturan hukum lainnya serta data sekunder berupa wawancara dan data pendukung lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (statute approach). Pengumpulan bahan dilakukan dengan wawancara terstruktur dan analisa bahan penelitian dengan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa rasiolegis (tujuan) dari lahirnya Pasal 66 ayat (1) UUJN-P adalah untuk melindungi hak ingkar notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN, Pasal 66 ayat (1) UUJN memang sudah melindungi hak ingkar notaris tetapi Pasal 66 ayat (1) UUJN-P menyempurnakan hak ingkar tersebut dengan membentuk lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MKN merupakan peralihan tugas dari MPD sebagai lembaga yang memberikan persetujuan/penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, hanya MKN lebih rinci diatur oleh Permenkumham sehingga memiliki kepastian hukum. Lembaga MKN ini dibentuk untuk mengurangi beban tugas dari MPD yang banyak sehingga MPD hanya berfokus pada pemeriksaan berjangka notaris.
The authority of a notary is governed by the Notary Position Act in article 15 paragraph (1). In terms of erasing using a pen eraser, is not allowed and is not regulated in the Notary Position Act. However, if the minutes and copies of the deed remain the same, then the error in the deed is not a substantive error and there is no lawsuit against it. Therefore, the deed is still valid as an authentic deed. Regarding the legal consequences, whether a Notary deed is an authentic deed or not, will be decided by a judge in court.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.