Tujuan penelitian untuk mengkaji permasalahan yang menjadi hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris. Secara normatif, dikaji undang-undang pemilu dan peraturan Bawaslu. Secara empiris, didapatkan data hasil wawancara dan dokumentasi hasil pengawasan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 2 faktor penting yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. Pertama, regulasi yang mengatur ketentuan dan penanganan tindak pidana pemilu masih memiliki titik lemah, antara lain: a) masih ada celah hukum yang membuat sulit menjerat pelaku tindak pidana pemilu, seperti politik uang; b) tidak adanya kewenangan Bawaslu untuk memanggil paksa terhadap seseorang untuk dimintai kesaksiannya; dan c) alotnya pembahasan untuk memutuskan tindak lanjut dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di Gakkumdu karena adanya perbedaan persepsi. Kedua, masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam berkontribusi melakukan pengawasan pemilu yang disebabkan oleh: a) tingkat pendidikan politik masyarakat masih rendah; b) adanya pemahaman masyarakat bahwa penyelenggaraan pemilu hanya urusan Penyelenggara Pemilu; c) adanya pemahaman di kalangan masyarakat bahwa hasil pemilu tidak berpengaruh terhadap kehidupan atau kesejahteraan mereka sehingga mereka cenderung menjadi apatis; d) adanya budaya ewuh pakewuh karena para pelanggar pemilu umumnya masih ada hubungan tetangga, saudara / keluarga mereka sendiri, atau setidaknya mereka saling kenal mengenal; dan e) masih ada kekhawatiran adanya intimidasi dari terlapor jika melaporkan pelanggaran pemilu sehingga keamanan diri dan keluarganya merasa terancam, karena tidak adanya jaminan keamanan terhadap pelapor maupun saksi. PENDAHULUANPemilihan Umum di Indonesia, yang diselenggarakan tiap lima tahun, merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara yang menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat (Mulyono and Fatoni 2019). Konstitusi kita juga telah menjamin bahwa kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat dan ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Pemilihan umum di Indonesia berasaskan luber dan jurdil (Ramadhan Tersedia Online di http://www.jurnal.unublitar.ac.id/ index.php/briliant
Supervision of general election will run more effectively if Bawaslu involves public participation. This study aims to identify and analyze public participation in general election supervision and the roles and obstacles of Bawaslu Kabupaten Kediri in increasing public participation in general election supervision in the 2019 General Election in Kediri Regency. This is an empirical research using qualitative research. The researcher uses interviews as the primary data and documentation as the secondary data. The results show that: first, the people of Kediri Regency have participated in conducting general election supervision in the form of giving information on suspected general election violations to Bawaslu Kabupaten Kediri; second, Bawaslu Kabupaten Kediri has made efforts to increase public participation in general election supervision in the form of participatory supervision dissemination, initiating the formation of Kampung APU (Anti Money Politics) and Kampung AWAS (Participatory Supervision) in several villages in Kediri Regency; third, the obstacles faced by Bawaslu Kabupaten Kediri are the low political education, the perception that general election is an election organizer’s business, the perception that general election does not affect the life / welfare of the community, the existence of ewuh-pakewuh culture, and the fear of intimidation towards personal and family security and safety by giving report of general election violations to Bawaslu Kabupaten Kediri.AbstrakPengawasan pemilu akan berjalan lebih efektif jika Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis seberapa jauh tingkat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, dan bagaimanakah peran-serta dan hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kediri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. Jenis penelitian ini empiris dengan desain kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer wawancara dan data sekunder dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, masyarakat Kabupaten Kediri telah berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pemilu berupa pemberian informasi terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kediri; kedua, Bawaslu Kabupaten Kediri telah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu berupa sosialisasi pengawasan partisipatif, memprakarsai terbentuknya Kampung APU (Anti Politik Uang) dan Kampung AWAS (Pengawasan Partisipatif) di beberapa desa di Kabupaten Kediri; ketiga, kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kediri adalah rendahnya pendidikan politik, adanya persepsi bahwa pemilu menjadi urusan penyelenggara pemilu, adanya persepsi bahwa pemilu tidak berpengaruh terhadap kehidupan / kesejahteraan masyarakat, adanya budaya ewuh pakewuh, dan adanya kekhawatiran intimidasi terhadap keamanan dan keselamatan diri dan keluarga jika melaporkan pelanggaran pemilu.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.