This study aims to analyze the role of UNGP in constructing CSR legal policies in Indonesia and the implementation of CSR for companies, in order to create effective, targeted and beneficial CSR for the country, companies and society. This research is a normative study using a statutory approach, historical approach, conceptual approach and comparative approach. The results showed that according to UNGP, there is a principle of the company's obligation to respect human rights, so the company has a tool for accountability with human rights due diligence. This human rights due diligence serves to identify, prevent, mitigate and account for the impact of human rights violations that arise. In Indonesia, these UNGP principles need to be adopted in legislation such as that of France in order to create an effective, targeted and useful CSR.
Sejak dulu, hak atas tanah merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat dibelahan bumi manapun, tak terkecuali bagi masyarakat adat Indonesia. Namun masyarakat adat di Indonesia terus menerus berada di posisi terlemah dalam upaya memperoleh hak atas tanah dan akses terhadap sumber daya alam. Padahal, kedudukan masyarakat adat dalam memperoleh hak atas tanahnya diakui dan di lindungi oleh konstitusi yang termuat di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kedudukan hukum Masyarakat Adat dalam memperoleh Hak Atas Tanah berdasarkan hukum positif rancangan peraturan perundang- undang pertanahan di Indonesia serta bagaimana proses pengajuan permohonan untuk masyarakat adat dalam memperoleh hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan tertentu di Indonesia. Penelitian disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang akan mengkaji dan menganalisa penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan juga dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang akan menjadi produk hukum yang baru serta berbagai pustaka lainnya sebagai sumber yang bisa membantu dalam menjawab semua permasalahan yang ada.
Abstrak Masyarakat pesisir di kampung-kampung nelayan di seluruh wilayah Indonesia sangat berpotensi untuk diberdayakan guna mengoptimalkan kekuatan ekonomi rakyat. Hal tersebut selaras dengan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun, problematika yang dihadapi Koperasi Mina Bahari ‘45 Pantai Depok, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu koperasi nelayan berbadan hukum yang ada di Indonesia yakni selain persoalan penguatan lembaga juga permodalan dalam hal pembiayaan juga persaingan dengan rentenir. Guna mengatasi permasalahan tersebut, penulis betujuan melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis dan teknis analisis data deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalisasi peran koperasi nelayan sebagai lembaga berbadan hukum dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 di masa depan untuk menjangkau masyarakat pesisir yang diklasifikasikan sebagai masyarakat unbankable. Key-words: Masyarakat Pesisir, Koperasi Nelayan, Revolusi Industri 4.0
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.