Tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Namun beberapa kasus di Indonesia terkait pemberian kritik dan komentar berujung pada pemidanaan seseorang. Dinamika pembaharuan pengaturan rumusan tindak pidana pencemaran nama baik dii luar KUHP yaitu UU ITE belum mampu mengakomodir permasalahan tersebut karena tidak adanya pembatasan dan pengaturan yang jelas, sehingga dalam penerapan pasal tersebut menimbulkan pasal yang multitafsir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik saat ini dan yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan kajian komparatif dengan beberapa Negara yang telah membuat perumusan pengaturan secara tegas dan rincii mengenai perbuatan yang dapat dipidana beserta alasan pembenar tindak pidana pencemaran nama baik maka dibutuhkan suatu kebijakan formulasi dalam hukum pidana untuk memberikan kepastian dan keadilan bagii perlindungan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat di masa yang akan datang sebagai wujud dari pembaharuan hukum pidana.
AbstrakPeraturan terkait pertanggungjawaban tindak pidana korporasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perluasan makna pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi apabila orang tersebut tidak memenuhi kewenangan pasca dikeluarkannya Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Korporasi untuk mewakili dalam persidangan yang bertentangan dengan asas geen straft zonder schuld dimana pertanggungjawaban harus ada kesalahan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sistem pertanggungjawaban korporasi yang dipakai di dalam Perma adalah konsep pertanggungjawaban strict liability maka seharusnya teori yang digunakan adalah teori identifikasi dimana perbuatan tindak pidana korporasi adalah perbuatan pengurus yang menjadi directing mind. Keterwakilan pengurus yang tidak menjadi tersangka dalam mewakili korporasi adalah melewati proses hukum acara pidana dimana keterwakilan ini seharusnya dibatasi sebagai wujud perlindungan hukum. AbstractThe regulations related to the accountability of corporate crime have been regulated in various laws and regulations. An expansion of the meaning of accountability for criminal acts is carried out by corporate management, defining that the person does not fulfill the authority (after the issuance of PERMA Number 13 of 2016 concerning Corporate Handling Procedures) to represent the trial as opposed to the geonder straft zul schuld principle where accountability must be wrong. This study uses normative juridical research with a statutes approach and a conceptual approach. The corporate liability system used in PERMA is the concept of strict liability accountability, so that the theory should be the theory of identification where acts of corporate crime are acts of management that becomes directing mind. The representation of the board that is not a suspect in representing the corporation is through criminal procedure where this representation should be limited as a form of legal protection.
Abstrak Peraturan terkait pertanggungjawaban tindak pidana korporasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perluasan makna pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi apabila orang tersebut tidak memenuhi kewenangan pasca dikeluarkannya Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Korporasi untuk mewakili dalam persidangan yang bertentangan dengan asas geen straft zonder schuld dimana pertanggungjawaban harus ada kesalahan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sistem pertanggungjawaban korporasi yang dipakai di dalam Perma adalah konsep pertanggungjawaban strict liability maka seharusnya teori yang digunakan adalah teori identifikasi dimana perbuatan tindak pidana korporasi adalah perbuatan pengurus yang menjadi directing mind. Keterwakilan pengurus yang tidak menjadi tersangka dalam mewakili korporasi adalah melewati proses hukum acara pidana dimana keterwakilan ini seharusnya dibatasi sebagai wujud perlindungan hukum. Kata-kata Kunci: geen straft zonder schuld; korporasi; pertanggungjawaban pengurus
Penelitian ini membahas krisis lingkungan hidup tidak lagi dipahami sekedar isu melainkan telah menjelma sebagai suatu ancaman (threat) terutama bagi negara (state),. luasnya dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan atau aktivitas produksi yang dilakukan oleh suatu korporasi tidak jarang terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, berbagai cara dilaksanakan sebgai usaha penanggulangan, pencegahan sampai pertanggungjawaban terhadap rusaknya lingkungan. Kelemahan pada di rasakan pada fungsi penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan perusakan lingkungan hidup penerapan Enviromental Accounting yang merupakan Langkah revolusi oleh pemerintah dalam menjawab problematika kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang semakin menurun merupakan jawaban dari permasalahan yang selama ini di harapkan, serta mengoptimalkan pertanggungjawaban dan penerapan environmental accounting sebagai jembatan penguatan kapasitas Kementerian Lingkungan Hidup dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap lingkungan di Indonesia.Kata kunci : Enviromental Accounting, Corporate Social Responsbility, Pertambangan
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.