Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia

Abstract

Sejak dulu, hak atas tanah merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat dibelahan bumi manapun, tak terkecuali bagi masyarakat adat Indonesia. Namun masyarakat adat di Indonesia terus menerus berada di posisi terlemah dalam upaya memperoleh hak atas tanah dan akses terhadap sumber daya alam. Padahal, kedudukan masyarakat adat dalam memperoleh hak atas tanahnya diakui dan di lindungi oleh konstitusi yang termuat di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kedudukan hukum Masyarakat Adat dalam memperoleh Hak Atas Tanah berdasarkan hukum positif rancangan peraturan perundang- undang pertanahan di Indonesia serta bagaimana proses pengajuan permohonan untuk masyarakat adat dalam memperoleh hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan tertentu di Indonesia. Penelitian disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang akan mengkaji dan menganalisa penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan juga dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang akan menjadi produk hukum yang baru serta berbagai pustaka lainnya sebagai sumber yang bisa membantu dalam menjawab semua permasalahan yang ada.

Status Pengakuan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Proyek Pembangunan Rempang Eco-City

“…Istilah beschikkingrecht ini juga identik dengan apa yang diungkapkan oleh van Vollenhoven yang maknanya sama dengan hak ulayat. [13] Pengakuan terhadap hak ulayat dapat dijumpai dalam UUPA seperti pada Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 didasarkan dari adanya eksistensi hak ulayat yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat. Merujuk pada Pasal 3 penyelenggaraan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih eksis, sesuai dengan kepentingan nasional yang didasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturanperaturan lainnya yang lebih tinggi.…”

Ensuring the Rights of Indigenous Peoples: International Legal Standards and National Implementation

“…Indigenous peoples in Indonesia have the same status and rights as other citizens [7]. However, they are often in the weakest position in their efforts to obtain land rights and access to natural resources [8]. The 1945 Constitution and Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Regulations (UUPA) guarantee indigenous peoples' land rights [8].…”

“…However, they are often in the weakest position in their efforts to obtain land rights and access to natural resources [8]. The 1945 Constitution and Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Regulations (UUPA) guarantee indigenous peoples' land rights [8]. There are two things that make land very important for indigenous peoples, namely as a scarce natural resource and basic human needs, especially for the availability of shelter and food [8].…”

“…The 1945 Constitution and Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Regulations (UUPA) guarantee indigenous peoples' land rights [8]. There are two things that make land very important for indigenous peoples, namely as a scarce natural resource and basic human needs, especially for the availability of shelter and food [8]. In addition, indigenous peoples in Indonesia have several obstacles in exercising their right to vote in the context of elections, such as voter registration, accessibility, and recognition [7].…”