This study aims to examine the effect of audit tenure, audit quality, and Non-Audit Service on audit report lag (ARL). The authors will test how the influence of industry specialization auditor moderates the relationship between tenure audit with audit report lag and test how the influence of auditor specialization industry moderates the relationship between audit qualities with audit Report lag on banking companies in Indonesia. This study uses secondary data derived from the annual financial statements of listed companies listed on the Indonesia Stock Exchange between 2012 and 2016. This research uses purposive sampling method and uses multiple linier regression analysis. The results of this study indicate that tenure audit has a negative and significant impact on audit report lag. Quality audit has a negative impact on audit report lag. Non-audit services have a negative effect on audit report lag. The industry specialist auditor moderates the relationship between tenure audit and audit report lag. And the industry specialization auditor moderates the relationship between audit quality and audit report lag.
Tujuan dari peninjauan ini yaitu untuk mengetahui penyebab perubahan NJOP PBB P3L Sektor Perkebunan pada Tahun Pajak 2020 terhadap Tahun Pajak 2019 di KPP Pratama Salatiga. Pada tahun 2020 terjadi perubahan terkait dasar peraturan penetapan NJOP PBB P3L dari semula PMK-139/PMK.03/2014 menjadi PMK-186/PMK.03/2019 selain itu juga terdapat perubahan pada isian SPOP wajib pajak. Data yang diperoleh pada saat pengamatan merupakan Data Primer yang didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga. Penelitian dilaksanakan dengan meninjau kesesuaian proses pelaksanaan penetapan NJOP di Sektor Perkebunan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Tahun Pajak 2019 dan Tahun Pajak 2020 dengan mempertimbangkan variabel pembentuk NJOP lainnya. Berdasarkan informasi yang didapatkan, diketahui bahwa pelaksanaan penilaian NJOP sektor perkebunan di KPP Pratama Salatiga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ditemui hambatan selama proses penetapan NJOP berlangsung. Oleh karena itu, perubahan NJOP hanya dipengaruhi oleh karena adanya perubahan variabel pembentuk NJOP dan bukan karena adanya hambatan proses penetapan NJOP. Variabel yang diuji merupakan pengaruh adanya perubahan terkait aturan klasifikasi dan perubahan data isian luas SPOP. Berdasarkan pengujian-pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan NJOP yang terjadi pada tahun 2020 dipengaruhi secara simultan oleh variabel Perubahan Luas dan variabel Perubahan Aturan Klasifikasi. Akan tetapi jika dilakukan uji masing-masing variabel maka dapat diketahui bahwa perubahan luas yang terjadi pada tahun 2019 ke 2020 lebih mempengaruhi atas perubahan besaran NJOP 2020 daripada pengaruh atas terjadinya perubahan peraturan terkait klasifikasi yang diakibatkan oleh beralihnya peraturan dari PMK-139/PMK.03/2014 ke PMK-186/PMK.03/2019.
Probity audit is an independence assessment activity to ensure the goods/services procurement processes have been implemented consistently appropriate with the principle of upholding integrity, uprightness, honesty and fulfill certain occur legislation aimed for improving the accountability for the use of public sector fund. Probity audit is done in real time simultaneously with the goods/services procurement process. This study aims to evaluate the suitability of the implementation of probity audit conducted by BPKP Headquarter as agency that initiated the implementation of probity audit in Indonesia compared with the Probity audit Guidelines for Procurement of Goods/Services as criteria. The results of this study indicate that the implementation of probity audit conducted by BPKP Headquarter has been implemented adequately, but there are activities that do not fit the criteria, especially in the activities of the determination of the scope of the audit, the preparation of working papers and the follow-up monitoring of the audit results. Probity audit merupakan kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Probity audit dilakukan secara real time yaitu bersamaan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan probity audit yang dilakukan oleh BPKP Pusat selaku instansi yang menginisiasi pelaksanaan probity audit di Indonesia dibandingkan dengan kriteria berupa Pedoman Probity audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan probity audit yang dilakukan oleh BPKP Pusat sudah dilaksanakan secara memadai, namun masih terdapat hal yang belum sesuai dengan kriteria terutama dalam kegiatan penentuan ruang lingkup audit, penyusunan kertas kerja dan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit.
This study aimed to determine the effect of recruitment and training with HR competencies as an intervention, as well as rewards on the performance of village-owned enterprises (BUM Desa), in the province of East Java. The population in this study was all BUM Desa in the province of East Java. Questionnaires were distributed to respondents electronically using online media, with a total of 59 respondents. This study was a quantitative study using descriptive statistical analysis and inferential statistics. This study used the Structured Equation Model Partial Least Square (SEM PLS) which was processed with the SMART PLS version 4 application. Before the analysis, the outer model was tested through validity and reliability tests. Furthermore, the structural model test was carried out with the Inner Model Test which was divided into the R-Square test, Path Coefficient, T-Statistics Test (Bootstrapping), Predictive Relevance, and Fit Model. The processing results showed that the recruitment and training variables had a significant positive effect on the performance of BUM Desa through HR competencies. Likewise, the reward variable, which is an integral part of HR management, had a significant positive effect on the performance of BUM Desa. In general, this research could prove the hypothesis that has been previously set by the researcher.
Sebagai bagian dari self assessment system perpajakan di Indonesia, Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT setiap tahunnya paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan wajib pajak termasuk kewajiban pelaporan pajak (SPT) melalui program relawan pajak. Program relawan pajak memberikan pendampingan kepada wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunan melalui e-filing yang dilakukan baik secara daring maupun luring dengan target pemberdayaan wajib pajak sehingga pada tahun berikutnya mereka mampu menyampaikan SPT sendiri tanpa didampingi.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.