Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi norma hukum pada justice collaborator dan whistleblower dalam tindak pidana korupsi dan pelaksanaannya. Hukum pidana memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana agar menjadi justice collaborator dan mau bekerja sama dengan penegak hukum, dimana bentuk apresiasinya adalah mereka bisa dipertimbangkan untuk diberikan perlindungan dan keringanan hukuman. Istilah justice collaborator sering disalahartikan dengan whistleblower. Norma tentang whistleblower dan justice collaborator sudah diatur dalam peraturan bersama, SEMA dan UU No. 31 Tahun 2014, pada pelaksanaannya masih ada kelemahan-kelemahan yang disebabkan berbeda-beda penafsiran dari peraturan yang ada oleh penegak hukum. Penelitian ini menggunakan penleitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peraturan yang ada masih memiliki kelemahan dalam mengatur justice collaborator dan whistleblower. Justice collaborator dan whistleblower berperan penting dalam memberikan informasi untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi. Peran penting dari justice collaborator dan whistleblower menimbulkan ancaman, sehingga perlu diberikan perlindungan dari penegak hukum dan diberikan penghargaan, seperti pengurangan hukuman bagi justice collaborator.