P3DK (An Acceleration of Development Village Program) is a system or design as an effort of people empowerment to develop infrastructure and the economic development at village level with the purpose to attract more people participate in development and to strengthen people in the future. P3DK has been conducted by Kepulauan Riau Province. Totally, there were 169 target villages and this program was conducted in 2006 to 2011, where each village was allocated fund as of IDR 500.000.000. Every year, the target village to get the fund has been variety. This program was run by giving fully authority to the head of village and it's people to design an applicable concept of village development through P3DK to start small-medium enterprise in the village. The main aim is to measure and study the success of the implemented concept by the local government to develop Economic of the people. The research funding shows that concept has failed in reaching the target which has been set early to develop the economy of people in village through P3DK. This happened because the tack of intention of the people to return the loan. Another factor is the punishment was not being taken to those who didn't returned the loan. The recommendation of this paper is the reconstruction of new loan system by focussing on the procedure and mechanism of the program in crucial to be done. Rewards and Punishments is indeed to be implemented seriously for the shake of program.
Praktek “Money Politics” menjadi lebih mengemuka dalam setiap pemilihan electoral, baik itu pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Peran badan pengawas Pemilu seperti dikerdilkan hanya untuk mengawasi sesuatu yang abstrak bernama “Money Politics”. Konsep “Money Politics” yang diterjemahkan menjadi Politik Uang perlu di didefinisikan kembali secara konseptual, karena Politik Uang menjadi Kata Benda yang sempit diterjemahkan terbatas pada pemberian berupa uang atau bentuk lainnya dalam rangka mempengaruhi pemilih yang membentuk sebuah relasi Patron-Clients. Artikel ini ingin menawarkan sebuah pemahaman konseptual dari “Politik Uang” menjadi “Uang Politik” dalam praktek transaksi pemilu agar laporan atas pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu tidak abstrak dan melemahkan alat bukti yang telah dimiliki. Kasus Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 menjadi ilustrasi dalam menguraikan praktek transaksi pemilu dengan menggunakan uang politik.
Abraham Maslow dalam konsep hierarki kebutuhan menyebutkan bahwa kebutuhan manusia dipenuhi secara berjenjang, dimulai daripada pemenuhan kebutuhan dasar (basic need), kebutuhan rasa aman (savety need), kebutuhan sosial (social need), kebutuhan dihargai (self esteem need) dan yang paling puncak adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri (self actualization need). Konsep tahapan kebutuhan Maslow membentuk sebuah segitiga berbentuk “Pyramid”, yang menunjukkan kedudukan jumlah manusia berdasarkan pencapaian kebutuhannya. Dengan tahapan kebutuhan Maslow, maka dapat diprediksi potensi munculnya calon pemimpin yang berkompetisi dalam Pilkada serentak di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada 9 Desember 2020 yang lalu. Pasangan calon yang telah mendaftarkan diri harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik pemilik kursi (20%) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepri. Sampai dengan batas akhir pendaftaran calon di komisi pemilihan umum daerah, maka diperoleh gambaran bahwa jumlah manusia di Provinsi Kepri yang telah sampai kepada tahapan dorongan untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri sebagai pemimpin daerah adalah sebagaimana yang telah digambarkan oleh Maslow dalam segitiga hierarki kebutuhan Maslow (pyramid).
Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau salah satunya adalah melalui peningkatan daya saing investasi, karena dengan makin banyaknya investasi yang masuk di Provinsi Kepulauan Riau membawa multiplayer effect, seperti bertambahnya lapangan pekerjaan, meningkatnya daya beli masyarakat, dan hidupnya perekonomian daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau harus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu, khususnya terkait efisiensi dan efektivitas perizinan di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini membawa dampak yang sangat besar bagi investor khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk ikut berperan dalam pembangunan, dan tidak terjadinya permasalahan yang ditimbukan dengan adanya masalah dalam perizinan untuk investasi. Tujuan pembangunan akan terwujud dengan peran penuh dari seluruh stakeholder yang ada, yakni Pemerintah, masyarakat, dan Investor.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.