Language is a 'big house' for every science, there is no single science that does not use language as an intermediary instrument including Law. Language in the field of law is used no more than a way to formulate laws and track fallacies. On the other hand, the language in the form of speech as a form of communication has never been seriously studied in the Law. This study focuses on language models of speech in verbal communication conducted by Investigators/Prosecutors with the public. The method used in this study is normative juridical based on secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained based on library research. Based on the normative juridical research method, we use several approaches, namely philosophical approaches, conceptual approaches, language approaches, participatory approaches, and case approaches. Based on this, spoken language in verbal communication has a psychological impact on ordinary people who intersect with the law in the context of practice. This study propose several changes in Indonesian criminal procedural law.
Salah satu corak dari masyarakat hukum adat ialah bersifat magis religius. Sifat magis religius yang ada pada masyarakat hukum adat Cigugur, salah satunya, berwujud Ajaran Djawa Sunda. Walaupun Ajaran Djawa Sunda sudah sejak lama hadir, tapi keberadaannya tidak luput dari diskriminasi. Bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh para pemeluknya, antara lain, mulai dari pelarangan beberapa aktivitas keagamaan Ajaran Djawa Sunda, pengkondisian secara sistematis agar pemeluknya berpindah ke agama lain yang diakui oleh negara, bahkan sampai ke tindakan pelecehan secara fisik. Diskriminasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya bentuk-bentuk intervensi dari hukum negara dan persoalan pengakuan secara yuridis terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum nondoktrinal.
Nowadays, outsourcing becomes a common system which is used in many business entities. Some
Keywords: Outsourcing; Employment Contract; Labor Rights Protection
AbstrakOutsourcing atau alih daya merupakan sistem yang sudah banyak digunakan pada entitas usaha. Sebagian pihak menganggap dengan outsourcing efisiensi dalam proses usaha dapat tercapai, tetapi bagi sebagian pihak yang lain, outsourcing justru dianggap merugikan buruh. Secara yuridis, telah ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengakomodasi diperbolehkannya menerapkan sistem outsourcing. Artikel ini difokuskan
Dengan diaturnya desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kini desa memiliki beberapa wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan masyarakat setempat, dan memiliki sumber pendapatan yang besar pula untuk pembangunan desa. Besarnya dana tersebut harus dikelola dengan baik sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya hal itu tentulah tidak mudah untuk dijalankan secara maksimal. Penelitian ini mengkaji permasalahan bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dengan mengambil contoh di Desa Cilebut Timur, Jawa Barat, termasuk mengkaji pula persoalan kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian empiris. Peneliti juga melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang relevan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pada dasarnya, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Cilebut Timur sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala atau kekurangan, antara lain, yaitu masih terjadinya keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Pemerintah Desa juga masih kurang menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa yang baik dan benar. Praktik pengelolaan keuangan desa juga mengalami hambatan karena masih adanya pihak-pihak tertentu yang justru “diduga kuat” meminta “jatah upeti.”
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.