Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Jateng Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah tidak memasang iklan di koran Radar Banyumas dan Satelit Post selama periode November 2016 sampai dengan Februari 2017. Penelitian menemukan berita Bank BSM, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Jateng Syariah selama bulan Februari 2017. Pemberitaan ini cukup mendukung publikasi bank-bank syariah bersangkutan pada masyarakat. Disarankan bank-bank syariah yang beroperasi di Banyumas menjalin kerjasama untuk memasang iklan bersama di koran agar makin dikenal masyarakat Banyumas.
Ekosistem Industri Halal
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui penerapan akad mudharabah pada produk pembiayaan linkage di Bank BRI Syariah Purwokerto dan mengetahui manfaat pemilihan akad mudharabah muqayyadah pada produk linkage di Bank BRI Syariah cabang Purwokerto. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berjenis kualitatif, penelitian dilakukan di Bank BRI Syariah cabang Purwokerto. Metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pelaksanaan pembiayaan linkage di Bank BRI Syariah cabang Purwokerto yaitu Kopkar (Koperasi Karyawan) atau KPRI mengajukan permohonan pembiayaan, setelah itu Bank melakukan BI Checking terhadap koperasi, kemudian wawancara dan pemenuhan dokumen persyaratan, bank melakukan analisa layak atau tidaknya koperasi diberikan pembiayaan, setelah itu On the Spot (OTS) dan transaksi jaminan, kemudian koperasi menandatangani surat pesetujuan pembiayaan setelah itu dilakukan akad pembiayaan dan kemudian Bank BRI Syariah melakukan pencairan pembiayaan. Bank BRI Syariah menyalurkan pembiayaan linkage kepada koperasi dengan menggunakan mudharabah muqayyadah karena memiliki banyak manfaat baik dari beberapa pihak yaitu : Bank BRI Syariah (shahibul maal), koperasi (mudharib) dan anggota koperasi.
This article examines the view of Islamic law on compensation in land acquisition for the public interest. This research was conducted to find out how Islamic law views compensation in land acquisition for the public interest. The method used is literature research method with a normative juridical approach, namely by examining Islamic law related to the theme and examining various literatures that have a relationship with the theme under study. Compensation in land acquisition is an important thing because usually other parties will force their will to continue to carry out land acquisition even though the land authority does not agree with it on the grounds that the compensation is not equal to the value of the land and sometimes there is no agreement between the parties concerned and the matter it will create a loss problem. The result of this study based on the Qur’an, the prophet’s message and the MUI fatwa are that the view of Islamic law on compensation in land acquisition for the public interest is permissible on the condition that it is in accordance with Islamic law by way of deliberation and determining an appropriate and reasonable price. After an agreement is made, then the transfer of property rights, this transfer is through the process of buying and selling, waqf, and exchange.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.