Introduction The modern welfare state concept is based on individualistic and liberal social contracts that prioritize individual interests with liberalist, partial and non-holistic hegemonies. The welfare state concept has failed in directing citizens to achieve justice, peace, and welfare. The basic aim of the Republic of Indonesia's formation is to form a welfare country. But the Indonesian constitutional articles do not have the power to form a welfare society compared to those of other states, such as Norway, Japan, the USA, and Malaysia, whose constitutions aim to achieve welfare. Objective This research aims to explore the formulation of Indonesia as the Prophetic Transcendental-Based Legal Welfare State. The urgency of this research is on the effort of model invention, or a new postulate on the form of the Indonesian Legal Welfare State. Methods This is normative-juridical research with a philosophical approach to find and explore the formulation of Indonesia as the Prophetic Transcendental-Based Legal Welfare State. Conclusion This research found that as a Legal Welfare State, Indonesia inspirits Pancasila as the moral-spiritual guidance in all developmental policies on the national law, economy, politics, and culture. Thus, the direction of the state's development is inseparable from its roots, namely the prophetic and transcendental Pancasila. Novelty The previous researches discussed Indonesia as a welfare state only based on the determining legislation or laws. But this research discusses the philosophical aspect based on the thoughts of Indonesia's founding fathers.
Data on accidents and traffic violations collected by the Riau Regional Police Directorate and from our daily observations illustrates that the level of traffic safety and the level of community compliance with traffic laws / legislation is very alarming, if no strategic steps are taken. in order to increase the level of safety and increase the legal compliance of the community it will cause harm not only to the loss of life and property and psychological but also will cause losses in the economic field. The strategy or effort to increase legal awareness of the community as road users is basically part of orderly traffic. Strategies in increasing community legal awareness include: First, socialization or campaigns to comply with traffic regulations through the installation of banners and socialization. Second, Building the character of discipline. This character building can be started through the teacher's example. Therefore awareness of the instructional teachers is undoubtedly necessary. Security, order, safety and smooth traffic are shared responsibilities. Through this counseling, the character of discipline can be transmitted to all students of Muhammadiyah 3 Vocational School Pekanbaru.
Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pembacaan kaum feminis terhadap hadis misoginis dalam sahih bukhari. Banyak Hadis yang dinilai misoginis oleh kalangan feminis terutama hadis yang berkaitan dengan kehidupan dan posisi perempuan yang terdapat dalam hadis sahih bukhari. Dalam kesempatan kali ini hadis yang diangkat adalah tentang mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Menurut kaum feminis, melihat lahirnya teks, hadis di atas berhasil memposisikan perempuan sebagai mayoritas penghuni neraka hanya karena melaknat dan mengingkari kebaikan laki-lakinya. Padahal fakta sekarang secara kuantitas penduduk bumi lebih didominasi oleh perempuan dari pada laki-laki. Dengan demikian, secara tidak langsung mengatakan bahwa mayoritas penduduk bumi adalah calon penghuni neraka. Mereka menambahkan, jika benar demikian, tentu perintah Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan tidak lagi berfungsi karena sudah dikecam sebagai ahli neraka. Faktanya, perempuan sekarang lebih banyak yang shalihah dari pada laki-laki. Apabila ada perempuan yang berlaku immoral tentu salah satu faktornya adalah laki-laki. Kasus PSK bisa diminimalisir bahkan dihilangkan apabila tidak ada laki-laki hidung belang. Kasus KDRT pun bisa dihindari apabila dari pihak laki-laki bisa menyadari peranannya. Dengan demikian, perempuan tidak bisa dipersalahkan sepihak, bahkan secara teologis diancam dengan neraka.
Indonesia is characterized by a plurality of values that inspire the formation of the state and its constitution. The democratization after the reformation made some religious communities desire to express their teachings openly. For instance, they desired to implement religious norms, resulting in laws and regional regulations with religious nuances. This study aimed to examine the convergence of Islamic norms and norms of other religions into positive law. It also intended to examine the prospects for converging these norms amid religious plurality. Using a historical and normative approach model, the practice of converging Islamic norms and norms of other religions was found from the formation to the promulgation of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. However, this law often receives judicial reviews, especially concerning interfaith marriages. The latest product of legislation relating to the application of religious norms into positive law is Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat. The Qanun is interesting in the study of the convergence of norms of Islam and other religions in Indonesia. Although the formation and promulgation involved only followers of Islam, the Qanun accommodated the teachings of other religions. Therefore, non-Muslims prefer submitting to the Qanun rather than voting for the Criminal Code. These two examples show the prospect of converging open religious norms in various legislations.
Al-Ta‘āruḍ wa al-tarjīḥ is a methodology offered by al-Syāṭibī to overcome problems that often arise in fiqh issues faced by the people. This study is a descriptive literature study (library research) aims to determine how the concept of al-Ta‘āruḍ wa al-tarjīḥ offered, with fahm al-naṣṣ methods that exist in its al-Muwāfaqāt. To al-Syāṭibī, no at-ta‘āruḍ (contradiction) in texts but there is a contradiction among mujtahids (Muslim jurists) in understanding the texts. Then, the mujtahids (jurists) should not be in a hurry to do istinbāṭ al-ḥukm (taking out the law) which originated from the ẓāhir contradictory arguments. A depth and universal study toward contradictive postulates seems needed by mujtahid both using their precision and intelligence. Because of the precision and intelligence mujtahids are varying, it causes the appearance of a conflict between mujtahids in looking at the arguments. To find a solution to the problem, the offer is the use of tarjīḥ method, looking for the most powerful arguments, and then serving them as the basis to take a single istinbāṭ al-ḥukm.
Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Warga Negara Indonesia yang sebelum bekerja, setelah bekerja dan akan bekerja di luar negeri menurut Undang Undang Perlindungan Tenaga Kerja Migran. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki peran penting dalam penyaluran PMI baik sebelum bekerja,telah bekerja dan akan bekerja di luar negeri, sehingga pada era Covid-19 terdapat berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk perlindungan PMI di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BP2MI dalam perlindungan PMI di Provinsi Jawa Tengah Sekaligus menganalisis kendala yang dihadapi BP2MI dalam Perlindungan PMI di masa New Normal di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan pendekatan Yuridis Empiris yang diperoleh melalui data primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan metode Analisis Kualitatif. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa wabah Covid 19 telah mempengaruhi pengiriman PMI ke luar negeri sehingga pengiriman PMI mengalami penurunan pada rentang waktu tahun 2020 sehingga peranan lembaga BP2MI sangat mendesak dalam melindungi PMI di luar negeri di masa new normal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan PMI dan Kpeputusan Menteri Tenaga Kerja tentang masa adaptasi baru (New Normal), Pada rentang waktu tahun 2020 BP2MI harus menjamin perlindungan terhadap setiap PMI yang akan di salurkan melalui Provinsi Jawa Tengah dengan berkoordinasi dengan P3MI sebagai perusahaan penyalur sehingga keamanan dan keselamatan terpenuhi bagi setiap PMI di masa adaptasi kebiasaan baru dewasa ini.
Hampir setiap tahun kebakaran lahan dan hutan terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Selama penegakan hukum kebakaran hutan masih menggunakan pendekatan postivistik, maka keadilan yang didambakan akan semakin absurt dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan paradigma profetik menurut penulis dapat memecahkan kebuntuan itu. Paradigma profetik dalam penegakan hukum dimulai dengan pembinaan penegak hukum melalui kecerdasan spiritual yang ditawarkan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall. Pendekatan yang mereka gunakan adalah dengan mengenalkan berpikir spiritual (spiritual tinking). Melalui kecerdasan spiritual (spiritual quition), akan diperoleh kecerdasan yang paling sempurna (ultime intelegent) sehingga dapat menerabas garis-garis formalisme (existing rule) menuju trasedental yang mendekati kebenaran yang hakiki (the ultimate truth). Pembinaan hakim dengan pendekatan SQ sesuai dengan amanat tugas seorang hakim yang menjatuhkan keputusan berdasarkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tugas yang dijalankan seorang hakim adalah tugas spiritual dengan mengatasnamakan Tuhan dan Keadilan
Bullying behaviour in a school environment can create a less supportive environment for students self-development, bullying behavior can hurt students, so they feel unwanted and rejected by their environment. This will certainly bring effect to the various activities of the students in the school. Causes of bullying due to family factors, environmental factor, school factors and social environmental factors. Bullying is a student who has a physical or social strength that is more appealing to another friend, has a high temperament, and a sense of empathy is low. Victims of bullying often fight against the perpetrators but some of them are subject to the command of the perpetrator and do not dare to fear. To cope with the well-programed bullying, the current countermeasures only include individual approaches by Walikelas, teacher of study field, as well as BK teachers. Keywords: Student law awareness about the dangers of bullying
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.