Converging Islamic and religious norms in Indonesia’s state life plurality

Abstract

Indonesia is characterized by a plurality of values that inspire the formation of the state and its constitution. The democratization after the reformation made some religious communities desire to express their teachings openly. For instance, they desired to implement religious norms, resulting in laws and regional regulations with religious nuances. This study aimed to examine the convergence of Islamic norms and norms of other religions into positive law. It also intended to examine the prospects for converging these norms amid religious plurality. Using a historical and normative approach model, the practice of converging Islamic norms and norms of other religions was found from the formation to the promulgation of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. However, this law often receives judicial reviews, especially concerning interfaith marriages. The latest product of legislation relating to the application of religious norms into positive law is Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat. The Qanun is interesting in the study of the convergence of norms of Islam and other religions in Indonesia. Although the formation and promulgation involved only followers of Islam, the Qanun accommodated the teachings of other religions. Therefore, non-Muslims prefer submitting to the Qanun rather than voting for the Criminal Code. These two examples show the prospect of converging open religious norms in various legislations.

Pancasila dan Piagam Madinah: Konvergensi Nilai-Nilai dalam Prespektif Ideologi Negara

“…Oleh karena itu, yang akan dijadikan ukuran mengetahui persamaan dan/atau perbedaan antara Piagam Madinah di satu sisi dengan Pancasila di sisi lainnya adalah antara asas dan hukum. Sebagai pedoman hukum Piagam Madinah bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang bisa hidup berdampingan bersama macam agama dan suku (Farkhani et al, 2022). Selain ketentuan tentang hubungan dalam dan luar negeri, teks perjanjian juga memuat beberapa asas, yaitu; prinsip bahwa umat Islam dan pengikutnya membentuk sebuah kesatuan dan antara muslim dan musrik juga membentuk sebuah kesatuan umat; asas persaudaraan dan persatuan; kesetaraan; kebebasan; mendukung dan melindungi; hidup berdampingan; musyawarah; keadilan; penegakan hukum dan sanksi hukuman; asas kebebasan dalam memeluk gama dan antar umat beragama; amar makruf dan nahi munkar; kepemimpinan; tanggung jawab individu dan kolektif; dan, ketaatan kedisiplinnan.…”

Peran Komunikasi Interkultural dalam Penguatan Moderasi Beragama Pada Masyarakat Kota Medan (Analisis FKUB di Medan)

“…Dengan pengaruh besar terhadap umatnya, organisasi keagamaan dapat menyalurkan internalisasi yang benar tentang ajaran agama dan mendorong sikap toleransi, yang pada akhirnya dapat memperkuat moderasi beragama di masyarakat (Kustiani et al, 2023). Pemerintah memiliki peran vital dalam memperkuat kerukunan antarumat beragama dengan memberikan dukungan kebijakan dan fasilitas (Farkhani et al, 2022). Dengan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerukunan beragama, pemerintah dapat berperan sebagai instansi dukungan kebijakan dan fasilitas yang menjadi katalisator dalam memperkuat moderasi beragama di Medan.…”

The Challenges of Multiculturalism in Dawah: A Sociological Approach

“…Copyright © 2023_Nazar Naamy multicultural (Farkhani et al 2022). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak dan tantangan multikulturalisme terhadap praktik dakwah, dengan pendekatan sosiologis.…”