Buluh Cina memiliki potensi alam yang besar dan menunggu pengelolaan yang tepat. Masyarakat desa Buluh Cina sudah mengelola hutan alam menjadi tempat wisata alam. Lahan hutan dikelola dengan baik tanpa merusak ekosistem hutan alam. Wisata alam Buluh Cina sudah mulai berkembang dan menuntut peran pemerintah yang tepat untuk perkembangan lebih lanjut. Salah satunya adalah pengelolaan pada SDM yang ada. Namun, Kurangnya keahlian pemandu wisata dalam bidang public speaking membuat mereka kurang percaya diri untuk memberikan informasi atau menjelaskan mengenai jenis wisata yang terdapat di desa tersebut. Keterbiasaan menggunakan bahasa daerah juga membuat para pemandu wisata kesulitan untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Ditambah lagi dengan pengelolaan SDM yang masih terbatas disebabkan minimnya pengetahuan tentang Human Resource Management. Hal ini lah mendorong tim untuk melakukan pengabdian di Desa Pariwisata Buluh Cina. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu dengan metode partisipatif dimana tim PkM ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, kemudian proses pengambilan data dilakukan melalui observasi secara langsung kepada pemandu wisata Desa Buluh Cina tersebut. Lokasi kegiatan ini berada di Desa Pariwisata Buluh Cina, yang di pusatkan di Valasta (Variasi alam semesta) Buluh Cina dengan pemandu wisata dari IP2ABC (Ikatan Pemuda Pencinta Alam). Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan lahirnya pemandu wisata yang terlatih sehingga dapat menghasilkan pelayanan mutu pariwisata sehingga dapat menunjang pengembangan desa pariwisata buluh cina.
Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan ilmu mengenai hukum Pariwisata dan aturan new normal yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dimasa pandemi Covid 19. Desa Buluh Cina memiliki potensi alam yang besar dan menunggu pengelolaan yang tepat, baik oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Masyarakat desa Buluh Cina sudah mengelola hutan alam menjadi tempat wisata alam. Permasalahan yang ada pada mitra adalah kurangnya kesadaran pemandu wisata dalam menerapkan aturan protokol kesehatan dan tingkat keamanan bagi pengunjung pada saat berwisata didaerah tersebut. Hal ini tentu saja berdampak pada rendahnya minat wisatawan berkunjung ke Desa Wisata Buluh cina. Tujuan yang hendak dicapai untuk memberikan penyuluhan mengenai hukum pariwisata serta kondisi new normal yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dapat menjalankanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu dengan pendekatan kualitatif berupa observasi secara langsung kepada pemandu wisata desa buluh cina tersebut. Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut masih banyak dari pemandu wisata disana yang tidak mengikuti aturan keamanan wahana wisata serta tidak melakukan aturan new normal sebagai mana mestinya. Dengan tidak menggunakan jaket pelampung saat mengarungi danau, tidak menggunakan tali pengaman saat menunggang gajah dan tidak mematuhi protokol 5M
In the last two decades, art and technology have become increasingly inseparable. Technology, in this case the internet, has given birth to a new era known as the digital era, followed by the emergence of many problems, one of which is in the field of copyright. A number of cases of copyright infringement were committed by art creators and the public in general, both consciously and unconsciously due to the lack of knowledge about copyright, especially now that all the information needed is readily available on the Internet. This condition provides a huge opportunity to plagiarize a work of art. Through library research, this study focuses on the perspective of limitations and exceptions to copyrights for works of art in the digital era and describes the concepts of regulation and protection.
Kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan merupakan kebijakan yang diformalkan oleh pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan Covid-19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Disiplin, dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 merupakan peraturan yang disahkan oleh Gubernur Riau. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19 di Pekanbaru. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi telah dilaksanakan tetapi masih belum terlaksana dengan baik terutama pada konsistensi dalam pelaksanaan aturan tersebut; kemudian sumber daya yang ada juga diimplementasikan dengan baik; dalam hal disposisi telah dilaksanakan dengan sangat baik terutama dalam kognisi, arahan dan respon dari pelaksana, serta intensitas respon atau respon implementasi; namun struktur birokrasi belum terlaksana dengan baik karena tidak terdapat alur kepegawaian secara tertulis atau adanya fragmentasi tanggung jawab secara tertulis antara ketiganya instansi penegak hukum protokol kesehatan. Begitu juga dengan masyarakat yang masih banyak melakukan pelanggaran dikarenakan sanksi yang dianggap lemah sehingga tidak menimbulkan efek jera apabila terjadi pelanggaran. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Protokol Kesehatan, Covid 19 Abstract Disciplinary policies and law enforcement of health protocols are policies formalized by the government in preventing and controlling Covid-19. Riau Governor Regulation Number 55 of 2020 concerning the Implementation of Discipline, and Law Enforcement of Health Protocols as Efforts to Prevent and Control Covid-19 is a regulation passed by the Governor of Riau. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of disciplinary policies and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and overcome Covid 19 in Pekanbaru. This type of research is normative legal research. The results of this study indicate that: Communication has been implemented but still not implemented properly, especially on the consistency in the implementation of these rules; then the existing resources are also implemented properly; in the case that the disposition has been implemented very well, especially in cognition, direction and response from the implementer, as well as the intensity of the response or implementation response; but the bureaucratic structure has not been implemented properly because there is no written staffing flow or there is a written fragmentation of responsibilities between the three health protocol law enforcement agencies. Likewise with people who still commit many violations due to sanctions that are considered weak so that they do not cause a deterrent effect in the event of a violation. Keywords: Law Enforcement, Health Protocol, Covid 19
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.