Upaya resolusi konflik dibangun untuk mencegah timbulnya konflik komunal di antara warga etnis Tionghoa dan etnis Jawa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguraikan upaya dalam membangun kerukunan antara etnis Tionghoa dan etnis Jawa di Kampung Pecinan, Sudiroprajan, melalui resolusi konflik berbasis budaya. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resolusi konflik berbasis budaya di Kampung Pecinan, Sudiroprajan meliputi: 1) proses perkawinan silang antara etnis Tionghoa dan Jawa; 2) prinsip “kumpul ra kumpul mangan” yang selanjutnya memberikan motivasi kepada masyarakat dari etnis Jawa; 3) Bangunan yang mengolaborasikan motif dan ukiran Cina dan Jawa; 4) Berbagai upacara keagamaan yang melibatkan seluruh partisipasi etnis; 5) Pertunjukkan wayang potehi dan barongsai yang dimainkan secara bersama-sama baik oleh etnis Tionghoa maupun etnis Jawa.-----Conflict resolution efforts were built to prevent communal conflict between ethnic Tionghoa and ethnic Javanese. The purpose of this study is to describe the efforts in building harmony between Tionghoa and Javanese ethnic groups in Kampung Pecinan, Sudiroprajan, through cultural-based conflict resolution. This research is a case study research using a qualitative approach. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. The results showed that cultural-based conflict resolution in Kampung Pecinan, Sudiroprajan included: 1) the process of cross-marriages between ethnic Tionghoa and Javanese; 2) the principle of "gathering together manganese gathering" which further provides motivation to the people of ethnic Javanese; 3) Buildings collaborating on Tionghoa and Javanese motifs and engravings; 4) Various religious ceremonies involving all ethnic participation; 5) Puppet potehi and barongsai performances that are played together both by ethnic Tionghoa and Javanese.
Identitas nasional berkaitan dengan nilai-nilai, sejarah, dan cita-cita yang menyatukan suatu kelompok masyarakat dalam suatu ikatan. Identitas nasional dipahami sebagai suatu kondisi dinamis yang terbentuk dari faktor etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya, selain itu dari faktor pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika identitas nasional adalah globalisasi. Globalisasi dimaknai sebagai kebebasan masyarakat dunia dalam mengembangkan berbagai aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, teknologi, nilai-nilai, dan budaya. Interaksi masyarakat dunia yang semakin mudah menyebabkan proses transmisi nilai-nilai budaya lintas negara seperti berkembangnya budaya pop di Indonesia. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan berbagai referensi baik sumber primer dan sekunder yang relevan dengan ancaman budaya pop terhadap penguatan identitas nasional masyarakat urban. Hasil dari kajian penelitian menunjukkan bahwa budaya pop identik dengan perilaku kebarat-baratan yang cenderung pragmatis, hedonis, dan konsumtif. Ideologi tersebut bertentangan dengan ideologi Pancasila yang mengancam bagi bangsa Indonesia dalam penguatan identitas nasional. Dengan demikian, perlu upaya untuk menguatkan identitas nasional khususnya masyarakat urban yang sudah terpapar dengan budaya pop, melalui: 1) internalisasi nilai-nilai budaya masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan; 2) upaya filterisasi berbagai budaya asing yang dianggap membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan budaya Indonesia; 3) pendidikan multikultural untuk menguatkan pondasi setiap individu agar tidak mudah tercerabut akar budayanya.
Tujuan artikel ini adalah memberikan analisis teoritik bahwa pembinaan kesadaran bela negara dapat dilakukan melalui budaya sekolah. Kesadaran bela negara menjadi bagian dari upaya bela negara. Kesadaran bela negara sebuah perilkau mempertahankan kelangsungan bangsa dan negara yang berlandasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan, serta kelangsungan hidup hidup bangsa dan negara Indonesia. Untuk membentuk kesadaran bela negara dapat dilakukan dengan melalui budaya sekolah. Budaya sekolah berupa nilai, norma, dan aturan yang terdapat pada kehidupan sekolah, sehingga dengan adanya budaya sekolah dapat membantu membina anak dalam kesadaran bela negara. Budaya sekolah dapat mempengaruhi perilaku dari siswa, dikarenakan budaya sekolah memiliki fungsi pembentuk perilaku siswa dan sebagai tata nilai. Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dapat diimplementasikan menjadi nilai dalam kehidupan dilingkungan sekolah. Sehingga budaya sekolah dapat membina karakter siswa berupa responsibiliy dan citizenship. Perilaku siswa yang mencerminkan sadar akan bela negara, yaitu taat pada tata tertib, jujur, dan disiplin dan toleransi antar sesama.
Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Upaya penguatan sikap bela negara dapat dilakukan di sekolah yang merupakan wahana pendidikan bagi generasi muda bangsa untuk membentuk sikap bela negara dengan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam menangkal adanya paham radikalisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganilis urgensi sikap bela Negara dan menganalisis penguatan sikap bela negara siswa dalam menangkal radikalisme. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa urgensi sikap bela negara yang ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Penguatan sikap bela negara siswa dalam menangkal radikalisme yang didalamnya terbentuk hubungan sinergi antara kepala sekolah dengan guru dan pembina pramuka melalui pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan pramuka. Sehingga mampu siswa mampu menerapkan nilai-nilai luhur pada Pancasila yang mampu menangkal adanya paham radikalisme.
<p>Kemiskinan merupakan tantangan bangsa yang perlu mendapatkan penyelesaian. Persoalan kemiskinan berhubungan dengan meningkatnya pengangguran, rendahnya kualitas hidup, dan rendahnya pendapat per kapita. Persoalan kemiskinan banyak terdapat di negara berkembang, seperti Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan adalah dengan alokasi dana desa. Kebijakan alokasi dana desa adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari tingkat desa. Bentuk dari penyaluran dana dapat berupa alokasi dana desa dan dana desa. Rencana pendapatan dan belanja desa diatur dalam APBDes yang dibuat oleh pemerintah desa atas partisipasi masyarakat desa. Pengeluaran dana desa terbagi menjadi dua, yaitu pembagunan dan pemberdayaan desa. Pada realitasnya pemanfaatan dana desa lebih pada sektor pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dll, sedangkan aspek pemberdayaan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat ditinjau dari masih tingginya angka kemiskinan. Penyaluran dana dari pusat ke daerah perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan dalam proses penyelengaraan program desa. Upaya yang perlu dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan desa, rencanan anggaran desa yang lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat, pembekalan ketrampilan masyarakat, dan pendampingan pemerintah daerah dalam program pemberdayaan masyarakat desa.</p>
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.