Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), sebagai satu diantara pilar pembangunan perekonomian nasional harus diberikan landasan hukum legalitas pendiriannya. Diharapkan berimplikasi terhadap dunia usaha dan pembangunan nasional, serta memacu bergerak positifnya dunia usaha yang dapat mendongkrak tingkat kehidupan masyarakat. Metode penulisan makalah ini, mempergunakan metode penulisan secara normative, dimana data-data empirik sebagai faktor pendukung dan dianalisa secara yuridis dari regulasi yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan perkembangan NBW Belanda sebagai studi komparatif. Penulisan makalah ini, untuk menelaah badan hukum perseroan terbatas (PT) menjadi badan hukum perseroan dengan berbasis pada modal para pemegang saham dengan batas ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi Pemerintah Indonesia yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Perihal Perseroan Terbatas dan regulasi terkait lainnya. Sedangkan untuk badan hukum usaha diuar PT, mengenai katentuan batas nominal modal, hanya diperjanjikan oleh para pesero sebagai pemegang saham. Potret legalitas perseroan di Indonesia, tentunya mengacu pada UUPT, adapun ketentuan yang ditetapkan didalam Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) hanya sebatas studi komparatif saja. Proses legalitas badan usaha di Indonesia, sudah jauh mengalami kemajuan dimulai sejak tahun 2007 dan 2015. Kini, di era digital antara Pemerintah pusat dan daerah, mengenai proses legalitas badan hukum sudah bisa diakses secara online yaitu melalui Online Single Submission (OSS) yang teritegrasi dengan dinas Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disetiap kabupaten/kota. Menelaah KUH Perdata (BW) sebagai hukum warisan kolonial, Indonesia masih tetap mengacu pada BW dan KUHD untuk mengatur badan hukum. Padahal sejak tahun 1992 di Belanda sendiri telah melakukan berbagai perubahan hukum yang jauh lebih maju, hal ini ditandai dengan adanya NBW sebagai reformasi hukum acara kebaruan yang diterapakan oleh Belanda dalam mengikuti perkembangan dunia usaha, khususnya di benua Eropa.
Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum legalitas pendiriannya. Diharapkan berimplikasi terhadap dunia usaha dan pembangunan nasional, serta memacu bergerak positifnya dunia usaha yang dapat mendongkrak tingkat kehidupan masyarakat. Metode penulisannya mempergunakan metode penulisan secara normative, dimana data empirik sebagai faktor pendukung dan dianalisa secara yuridis dari regulasi yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan perkembangan NBW Belanda sebagai studi komparatif. Penulisan jurnal ini, untuk menelaah tentang badan hukum perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum perseroan dengan berbasis pada modal para pemegang saham dengan batas ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi Pemerintah Indonesia yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan regulasi terkait lainnya. Sedangkan untuk badan hukum usaha diuar PT, mengenai katentuan batas nominal modal, hanya diperjanjikan oleh para pesero sebagai pemegang saham. Kini, di era digital antara Pemerintah pusat dan daerah, mengenai proses legalitas badan hukum sudah bisa diakses secara online yaitu melalui Online Single Submission atau disebut OSS. Yang teritegrasi dengan dinas Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disetiap kabupaten/kota.
Penelitian ini focus pada pengetahuan konsumen sejauhna implikasinya terhadap ragam keputusan nasabah terhadap pembiayaan murābahah di K-BMT Bina Keluarga Mandiri Cileunyi Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi Pustaka dengan metode deskriptif kuantitatif, yaitu suatu bentuk penelitian berbasis data yang dikumpulkan secara sistematis mengenai fakta dan sifat dari objek yang diteliti. Penentuan ini dirancang untuk menentukan besarnya implikasi variabel X independen (pengetahuan konsumen) dan variabel Y dependen (keputusan nasabah). Hasil penelitian, menunjukan bahwa kecenderungan rata-rata skor total pengetahuan konsumen sebesar 78,43% kategori dan kecenderungan memutuskan menjadi nasabah pembiayaan murābahah yaitu 70,25%, keduanya kategori kuat dari skor ideal, berarti skor total pengetahuan konsumen termasuk dalam kategori kuat atau baik dipandang dari kriteria ideal. This research focuses on consumer knowledge as far as the implications for various customer decisions on murābahah financing at K-BMT Bina Keluarga Mandiri Cileunyi Kabupaten Bandung. Data collection techniques use questionnaires and literature studies with quantitative descriptive methods, which is a form of data-based research that is systematically collected on facts and the nature of the object being studied. This determination is designed to determine the magnitude of the implications of independent X variables (consumer knowledge) and dependent Y variables (customer decisions). The results showed that the average trend of total consumer knowledge score of 78.43% category and the tendency to decide to become a murābahah financing customer is 70.25%, both Strong categories of ideal scores, meaning that the total score of consumer knowledge falls into the category of strong or well viewed from ideal criteria.
Cooperative quality management has the task of raising, collecting, coordinating, and developing its potential so that it becomes a power to improve the standard of living of its members. The problems studied are regarding the management system of the Tanjung Flower Women's Cooperative that is run, the implementation of management, and the impact of management on improving performance. The purpose describes analyzing the management of the Tanjung Flower Women's Cooperative. This research is descriptive qualitative with data mining techniques carried out with an observation approach, interviews, and reference studies based on data analysis, display, and verification. The results showed that the management system of the Putri Bunga Tanjung Women's Cooperative was not optimal, the indications from implementing policies were still situational, performance management still had weaknesses regarding job descriptions, documentation of activities that had not been systematic based on SOM, and SOP, as well as securing documents. The implementation dimension has not been run by the management function, especially as stated in the vision, mission, and objectives. Organizing, generally, has gone well according to AD-ART. But management control and evaluation have not been carried out optimally. The indicators can be seen from the performance of working capital management, management functions, and management involvement with stakeholders.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.