The provision of Islamic banks' facilities to their customers is practically still applied as collateral, as a form of trust that binds both parties until a contract ends. However, if the customer fails to pay, the opportunity to carry out the collateral may be carried out by the bank as a solution; the last is the customers' obligation that cannot be fulfilled. The bank, as an economic institution, basically does not want to suffer losses. This study aims to analyze the element of ignorance at the auction of Murabaha contract items. The research method uses a normative juridical approach with analytical descriptive data analysis. The findings of this study are that the practice of the execution of collateral still contains the element of death, this can be seen from collateral items that will be auctioned from the beginning of the contract, the value is higher than the facility received by the customer, and sometimes does not involve the customer to determine prices selling collateral, it is not uncommon for the owner of the collateral not to be informed of the execution of the guarantee so that the bank sells collateral at a price not following the wishes of the customer.Pemberian fasilitas yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya secara praktik masih diterapkan barang jaminan, sebagai bentuk kepercayaan yang mengikat kedua belah pihak sampai suatu akad berakhir, namun dalam hal nasabah gagal bayar peluang untuk melaksanakan eksekusi atas barang jaminan mungkin saja dilakukan oleh pihak bank, sebagai solusi terakhir atas kewajiban nasabah yang tidak dapat ditunaikan dan pihak bank sebagai lembaga ekonomi pada dasarnya tidak mau mengalami kerugian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis unsur kezaliman pada lelang barang jaminan akad murabahah. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data deskriptif analitis. Temuan penelitian ini yaitu praktik proses eksekusi atas barang jaminan masih mengandung unsur kedholiman, hal ini terlihat dari barang jaminan yang akan di lelang sejak awal akad, nilainya lebih tinggi dari fasilitas yang diterima nasabah, dan dalam proses lelang terkadang tidak melibatkan pihak nasabah untuk menentukan harga jual atas barang jaminan, bahkan tidak jarang pihak pemilik barang jaminan tidak diberi tahu pelaksanaan proses eksekusi jaminan itu, sehingga pihak bank menjual barang jaminan dengan harga yang tidak sesuai dengan keinginan pihak nasabah.
AbstrakSepanjang sejarah peradaban manusia telah mampu membuktikan dahsyatnya wakaf bagi agama, kemanusiaan, ekonomi dan sosial. Pengelolaan dan pengembangan wakaf akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan bagi manusia jika dikelola oleh nazhir yang berorientasi pada tujuan wakaf, dan salah satu nazhir yang mendapat kepercayaan yang cukup baik dari masyarakat adalah organisasi masyarakat (ormas) Muhammadiyah, bahkan asetnya setiap tahun terus berkembang dengan programprogram keumatan yang menjadi strategi utamanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yang berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa wawancara dengan nadhir pimpinan daerah Muhammadiyah Cianjur, dan para wakif. Kata kunci: kesejahteraan, nazhir, pendayagunaan IntroductionWaqf is a part of Islamic philanthropic activity that significantly contributes to people's prosperity due its characteristic which is not only limited for asnaf (recipients) like zakat. The success of waqf management and development strongly depend on nazhir role (waqf administrators) who must be reliable, honest, fair, highly committed and professional. It is also supported by organization high performance approach as the alternative pattern of waqf utilization through optimizing some factors such as management quality, openness and action-oriented, long-term orientation, sustainability and the quality of employees or administrators.
Kebijakan isbat nikah berlaku terhadap perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun kebijakan tersebut juga dimanfaatkan oleh pasangan suami istri yang menikah dengan cara siri dan perkawinan campuran. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa peraturan yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi pemanfaatan celah hukum dari kebijakan isbat nikah oleh masyarakat dan warga Negara asing dalam menikahi wanita Indonesia guna menghindari syarat administrasi perkawinan.
Kondisi Overcrowding penjara merupakan konsekwensi dari tingginya suplay para narapidana dan tahanan sebagai mata rantai system pemidanaan di Indonesia, over kapasitas jumlah penghuni lapas mencapai 107 % denganpertumbuhahnkenaikan narapidana 22.000 per tahun beresiko terhadap fasilitas yang tidak memadai, tingginya biaya operasional lapas juga sangat memungkinkan adanya potensi pelanggaran terhadap hak-hak dasar para narapidana dan tahanan sebagai manusia. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk menganalisis alternartif sanksi pidana dengan gan tirugi (diyat) untuk meminimalisir permasalahan overcrowding penjara di Indonesia. Kesimpulan dari artikel ini yaitu perlu dikembangkan sebuah konsep pemidahaan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagai "law abiding citizens" melalui perubahan paradigma "menghukum dan pembalasan" dengan mengembalikan harga diri para narapidana dengan memperlakukan dan menganggap para narapidana sebagai manusia yang berpotens iuntuk menjadi manusia baik, selain itu juga perlu dikembangkan sanksi pidana gantirugi (diyat) pada kasus-kasus tertentu sebagai pengganti dari sanksi pidana kurungan yang selama ini ada di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Agama dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sehubungan dengan hal tersebut, bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan kewajiban melaksanakan kewajiban berzakat maka lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat juga terikat untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagai konsekwensi dari warga negara negarapun mempunyai aturan hukum tentang perpajakan. Guna menghindari 2 (dua) kewajiban tersebut maka dengan adanya regulasi tentang zakat pengurang pajak penghasilan merupakan kebijakan yang bijaksana dan inilah hakikat negara hukum Pancasila.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.