Dampak Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri Dan Campuran Di Kabupaten Cianjur

Abstract

Kebijakan isbat nikah berlaku terhadap perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun kebijakan tersebut juga dimanfaatkan oleh pasangan suami istri yang menikah dengan cara siri dan perkawinan campuran. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa peraturan yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi pemanfaatan celah hukum dari kebijakan isbat nikah oleh masyarakat dan warga Negara asing dalam menikahi wanita Indonesia guna menghindari syarat administrasi perkawinan.

Transformation of Undocumented Marriages in the Frontier Territory, from Generation One to Generation Three

“…This point of view follows the thoughts of a number of (Islamic) scholars who view Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law as only an administrative matter that can be fulfilled or not (Sodiq, 2014). This opinion was used as a basis for the community and even developed into traditions, such as in Sukodadi, Central Java (Dwika Andriyani and Elly Suhartini, 2013), Cianjur Regency (Solihah et al, 2019), Bima (Zuhrah et al, 2020), Kalibening District, Banjarnegara Regency (Wigati, 2018), Bumijaya District, Tegal Regency (Tulloh, 2018); including in Tawau (Sabah, Malaysia); the place where the study was conducted. An informant at the Consulate of the Republic of Indonesia (KRI) in Tawau said that marriages are not recorded among Indonesian Migrant Workers as is the norm.…”