Corruption in Indonesia has been categorized as an extraordinary crime (extraordinary crime) for devastating, not only the country's financial and economic potential of the country, but also has destroyed the pillars of socio-cultural, moral, political and legal order or national security. With the incredible title, then appeared the discourse for the removal of remission for corruption, so it is then reap the pro and contra among the people.As for the identification of the problem in writing this article the author limit as to whether the abolition of remissions for the corruptors is in conformity with the existing laws, or actually even contrary to human rights. The method used in this study using normative juridical approach, the research done by basing on literature data or secondary data. Based on these results, that the abolition of remission to criminals is not in accordance with the rules of the applicable legislation, especially Regulation No. 12 Year 1995 on Corrections, particularly clause 14 subsection (1) points i, which states that "Prisoners are entitled to a reduction in criminal past (remission)". Therefore, if the Government intends to provide a more powerful deterrent effect against criminal act of corruption, then the Government should first rule synergize legislation governing the granting remission to prisoners, so there is no overlapping policies.Keywords: Corruption, Remission, Objective Punishment.
Komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah tidak dapat ditolak lagi, karena saat ini pelaksanaannya sudah berjalan sejak tahun 2015 yang lalu. MEA merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN, dalam hal ini semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara sudah sepakat menerapkan sistem perdagangan bebas dengan tujuan menjadikan kawasan ASEAN menjadi kawasan yang lebih stabil, makmur dan kompetitif dalam pembangunan ekonomi.Karakteristik MEA yang berbasis pada pasar tunggal dan produksi, ekonomi yang kompetitif, pembangunan ekonomi yang adil, dan kawasan yang terintegrasi dalam hal ekonomi global sudah seharusnya membawa negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi warga negaranya, bukan sebaliknya malah menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual dimana pasca ratifikasi kesepakatan WTO/TRIPs Hak Kekayaan Intelektual ini sangat erat sekali dengan dunia perdagangan/bisnis (ekonomi).Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang sangat penting dalam pembangunan, perlu diarahkan dan dikembangkan ke arah yang positif khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual, karena ke depan persaingan dengan bangsa lain tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam saja, mengingat sumber daya alam tersebut akan dan pasti habis. Oleh karena itu Indonesia sudah seharusnya merespon pelaksanaan MEA ini secara positif dan dijadikan peluang yang bagus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan sistem hak kekayaan intelektual sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara-negara maju seperti Amerika, Jepang dan lain-lain. Kata kunci : Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Cita Negara Hukum Berkesejahteraan, Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia.
Kebijakan isbat nikah berlaku terhadap perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun kebijakan tersebut juga dimanfaatkan oleh pasangan suami istri yang menikah dengan cara siri dan perkawinan campuran. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa peraturan yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi pemanfaatan celah hukum dari kebijakan isbat nikah oleh masyarakat dan warga Negara asing dalam menikahi wanita Indonesia guna menghindari syarat administrasi perkawinan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi hasil belajar siswa yang diajar menggunakan media power point berbasis camtasia studio 8 dengan siswa yang diajar menggunakan media power point 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuasi eksperimen dimana populasinya adalah seluruh siswa kelas X1 Perkantoran SMK Negeri 1 Pangkep yang terdiri dari 3 kelas. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, dan terpilih kelas XI Perkantoran 1 sebagai kelas eksperimen 1 yang diajar menggunakan media power point 2013 dan kelas XI Perkantoran 2 sebagai kelas eksperimen 2 yang diajar menggunakan media power point berbasis camtasia studio 8. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah tes hasil belajar meliputi Pretest dan Postest sementara teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji homogenitas varians, uji gain dan uji hipotesis. Hasil belajar siswa di analisis dengan menggunakan uji N-Gain, sementara perbandingan hasil belajar siswa di analisis dengan uji independent simple t-test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan media power point 2013 sebesar 86,61 sementara rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan media power point berbasis camtasia studio 8 sebesar 82,96. (2). Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan media power point berbasis camtasia studio 8 dengan media power point 2013 dengan hasil uji independent simple t-test sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (3) hasil belajar matematika siswa yang menggunakan media power point 2013 lebih baik dari pada hasil belajar siswa yang diajar menggunakan media power point berbasis camtasia studio 8 dengan melihat hasil belajar rata-rata kedua kelas eksperimen.
Acts of violence that often occur among adolescents become very vulnerable and have an impact on the quality of a generation, for that we need a model of anticipating acts of violence in high school (SMA) in Cianjur Regency through internalization of religious values, Pancasila Cianjur local wisdom culture is three factors which is crucial for the success of the education process because it contains high and great values to be realized and imbued by the nation's generation.The aim is to foster the values of religious teachings, Pancasila and also the culture of local wisdom which began to fade behind high school students in Cianjur Regency with research methods using a qualitative approach, the values that exist in Religion, Pancasila and also the culture of local wisdom that must be upheld Cianur high by religious and cultured communities as part of citizens. The results and conclusions show that the factors of religion, Pancasila and Cianjur local wisdom culture are very important to convey to students at the high school level in Cianjur Regency as moral provisions, ethics of a nation's generation character so that acts of violence or anarchism can be anticipated early on.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.