Competence crew of fishing vessels is one of the main factors supporting the success of fishing operations. Mastery of crew competence evidenced by a certificate of competence gained through education and training as well as certification testing crew of the fishing vessel by the competent authority. Crew competency standards fishing vessels must conform to the size of the vessel (ship's length and gross tonnage) and area fishing operations. This study aims to assess the gap that occurs between the crew competency certificates fishing vessels with provisions of existing law in Indonesia as well as a contributing factor. Research has been done on the ship measuring more than 30 GT in Pelabuhanratu Nusantara Fishery Port and Fishing Port Ocean Nijam Zachman Muara Baru Jakarta. Primary data obtained from the evidence documents crew (BST, seaman books, Ankapin, Atkapin, SKK) who were on board. Secondary data were obtained from the Sijil Crew, SPB, vessel size (length and GT), the area of fishing operations as well as legislation on the manning of fishing vessels that apply in Indonesia. Data processing was performed using descriptive analysis with qualitative approach. The results showed the majority of the crew of the fishing vessel Indonesia does not have a certificate of competence in accordance with applicable regulations. This is caused by the publication dispensation SPB and certification test execution time constraints. The authorities should make clear deadline for publishing the dispensation of SPB and multiply the time and place of the certification test that is easily accessible by the crew.Keyword: competence, crew, fishing vessels. fishing operation ABSTRAKKompetensi awak kapal penangkap ikan merupakan salah satu faktor utama penunjang keberhasilan operasi penangkapan ikan. Penguasaan kompetensi awak kapal dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang didapatkan melalui pendidikan dan latihan serta uji sertifikasi awak kapal penangkap ikan oleh badan berwenang. Standar kompetensi awak kapal penangkap ikan harus sesuai dengan ukuran kapal (panjang kapal dan gross tonage) dan wilayah operasi penangkapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan yang terjadi antara sertifikat kompetensi awak kapal penangkap ikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia beserta faktor penyebabnya. Penelitian telah dilakukan pada kapal ukuran lebih dari 30 GT di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu dan Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman Muara Baru Jakarta. Data primer diperoleh dari bukti dokumen awak kapal (BST, buku pelaut, Ankapin, Atkapin, SKK) yang berada diatas kapal. Data sekunder diperoleh dari Sijil Awak Kapal, SPB, ukuran kapal (panjang dan GT), wilayah operasi penangkapan serta peraturan perundangan tentang pengawakan kapal penangkap ikan yang berlaku di Indonesia. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas awak kapal penangkap ikan Indonesia belum memiliki sertifikat kompetensi ...
FAO (2010) mentioned that fishing is one of the most dangerous jobs in the world. Surveillance against fishing in the sea is part of the management of fisheries is also the one job that has the potential of high danger. The number of accidents was compiled by the National Disaster Mitigation Agency (BNPB) of Indonesia between the years 2011-2014 i.e. 80 events that comprise the crash land, sea and air. Than 80 accidents, as many as 55 events is an accident at sea involving ship of various types which include commerce ship, cargo ship, fishing boats, ship/boat belonging to the government and other vessels. It is important to study the safety of the ship's crew to know the hazard and risk in each element involved in the surveillance patrol SDKP at sea. The purpose of this research is to identify activities and know the intensity of the fisheries inspector work on marine and fisheries patrols by using speedboat which can potentially cause the occurrence of accidents at sea. The method of this research is a descriptive numeric. Data analyzed by identifying the activity with the Hierarchical Task Analysis (HTA). The result showed that the sea surveillance patrol SDKP activity at sea is 5 stages with a total of 84 activities. The number of the crew of the patrol ship as many as 12 people with the biggest responsibility is fisheries surveillance. The intensity of the total work on sea surveillance patrol SDKP namely 244 OA (people activity), which mean that in carrying out supervisory patrol SDKP from the early stages up to the end of the work requires effort of cruise activity and surveillance at sea is a sea patrol sub goal of the SDKP supervision has the potential risk of an accident the greatest work due to the high work intensity.Keyword: Hierarchical Task Analysis, sea patrol, surveillance, work intensity ABSTRAK FAO (2010) menyebutkan bahwa penangkapan ikan merupakan salah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia. Pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan di laut merupakan bagian dari pengelolaan perikanan yang juga merupakan satu pekerjaan yang memiliki potensi bahaya tinggi. Jumlah kecelakaan yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia antara tahun 2011-2014 yaitu sebanyak 80 kejadian yang terdiri dari kecelakaan darat, laut dan udara. Dari 80 kejadian kecelakaan, sebanyak 55 kejadian merupakan kecelakaan di laut yang melibatkan kapal-kapal dari berbagai jenis yang meliputi kapal niaga, kapal kargo, kapal/perahu nelayan, kapal patroli/ kapal milik pemerintah dan kapal lainnya. Penting untuk mempelajari keselamatan awak kapal untuk mengetahui bahaya dan risiko dalam setiap elemen yang terlibat dalam patroli pengawasan SDKP di laut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aktivitas dan mengetahui intensitas kerja pengawas perikanan dalam patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perianan di laut menggunakan speedboat pengawasan yang berpotensi untuk menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja di laut. Metode penelitian ini adalah deskriptif numeric. Data...
Bermain sambil belajar menjadi wacana di PAUD Indonesia. Kegiatan bermain di PAUD sangat penting, sehingga sering sekali di kampanyekan melalui kegiatan parenting kepada orang tua, sosialisasi kepada masyarakat, serta praktik langsung dengan tujuan tertentu oleh guru di ruang kelas. PAUD diyakini sebagai tempat bagi anak untuk melakukan aktivits bermain sambil belajar. Namun seiring perkembangannya permainan bagi anak dibatasi oleh beragam peraturan dan anak tidak dapat memilih permainananya secara bebas. Penggunaan bahasa atau prase positif seperti “hati-hati” sering digunakan sebagai bentuk pengawasan. Prase tersebut digunakan sebagai bentuk kasih sayang, pengamanan, pengawasan bahkan larangan melakukan kegiatan yang diminati anak diluar perencanaan guru dalam ruang-ruang kelas yang dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajran Harian (RPPH). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsepsi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tentang konsep bermain sambil belajar bagi anak usia dini. Peneliti menggunakan metode autoetnografi dimana pengalaman dianalisa secara mendalam menggunakan teori yang sedang berkembang. Berdasarkan pengalaman langsung melakukan observasi dan wawancara terhadap guru di 30 lembaga PAUD di Jawa Barat terkait makna bermain bagi anak usia dini menurut pemahaman mereka. Selanjutnya peneliti menganalisis temuan-temuan yang ada menggunakan sebuah pendekatan yang di kembangkan oleh Foucault untuk menggali kebenaran-kebenaran yang kabur melalui studi literatur yang telah berkembang. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa permainan sudah dikemas melalui pembelajaran tematik yang tampak menyenangkan, namun terlalu mengawasi dan membatasi anak untuk berperan aktif menentukan pilihan bermain mereka, sehingga menghilangkan sifat alamiah bermain bagi anak untuk bebas melakukan apa yang mereka sukai. Diharapak melalui refleksi diri, guru dapat menerjemahkan ulang mengenai anak, permainan dan memastikan keselamatan tanpa membatasi ruang gerak serta eksplorasi diri anak.
Bycatch is non-target species which mostly caught at fishing operation. High quantity of bycatch mortality was predicted as one factor of fish stock depletion. Additionally, the high demand to improve fisheries production will be able to lead over fishing. This situation will affect improvement of bycatch and discarded species which will endanger the fish stock. The objective of this research was to identify bycatch composition, ratio between target species and bycatch and size distribution of dominant bycatch at yellow tail fishing operation in Seribu Islands. The research was carried out at Seribu Islands on July-August 2020. The fishing activity used pot with size length x width x height : 100 x 75 x 32.5 cm. Result of research indicated that yellow tail pot bycatch was dominated by brownstripe snapper (Lutjanus vitta) with catch amount of 330 fishes ( 15.9% of total catch) and weight of 50,861 kg (11.5% of total catch weight) followed by squirrelfishes (Sargocentron rubrum) with catch amount of 324 fishes (15.6 % of total catch) and weight of 51,181 kg (11.6%). Another dominant bycatch was striped spinecheek (Scolopsis margaritiferus) with catch amount of 289 fishes (13.9% of total catch) and weight of 40,042 kg (9.1% of total weight). Ratio of target of catch : bycatch in weight was 42.6% : 57.4%. It means, to catch 1 kg of yellow tail there will be caught 1.7 kg bycatch. Total length size of brownstripe snapper at range of 12-27 cm, squirrelfishes at range of 9-27 cm and striped spinecheek at range of 11-29 cm.Keywords:BycatchPotDiscard speciesYellow tailCatch compositionABSTRAKHasil tangkapan sampingan merupakan spesies hasil tangkapan non target yang relatif tinggi tertangkap pada operasi penangkapan. Tingginya jumlah kematian hasil tangkapan sampingan diduga menjadi salah satu penyebab menurunnya stok sumberdaya ikan di seluruh penjuru dunia. Adanya permintaan yang tinggi untuk meningkatkan produksi perikanan dapat memicu peningkatan upaya penangkapan secara berlebihan. Kondisi ini mengakibatkan hasil tangkapan sampingan akan meningkat dengan meningkatnya upaya penangkapan sehingga membahayakan stok dan populasi sumberdaya ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi komposisi hasil tangkapan sampingan, rasio antara hasil tangkapan utama dengan hasil tangkapan sampingan dan ukuran hasil tangkapan sampingan dominan yang tertangkap pada operasi penangkapan ikan ekor kuning di Perairan Kepulauan Seribu. Penelitian dilakukan di Perairan Kepulauan Seribu pada bulan Juli-Agustus 2020 dengan menggunakan bubu ekor kuning (ukuran p x l x t : 100 x 75 x 32,5 cm). Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil tangkapan sampingan bubu ekor kuning didominasi oleh ikan kakap (Lutjanus vitta) dengan total jumlah hasil tangkapan mencapai 330 ekor ( 15,9%) dengan total bobot mencapai 50.861 kg (11,5%) disusul oleh ikan swanggi (Sargocentron rubrum) mencapai 324 ekor (15,6 %) dengan total bobot hasil tangkapan sebesar 51.181 kg (11,6%) dan ikan serak (Scolopsis margaritiferus) dengan jumlah hasil tangkapan mencapai 289 ekor (13,9%) dan bobot sebesar 40.042 kg (9,1%) dari total bobot hasil tangkapan bubu ekor kuning. Proporsi bobot hasil tangkapan utama dibanding dengan hasil tangkapan sampingan adalah 42,6% : 57,4%. Hal ini berarti untuk menangkap 1 kg ekor kuning maka akan tertangkap 1,354 kg hasil tangkapan sampingan. Ukuran hasil tangkapan sampingan dominan yang tertangkap pada bubu ekor kuning meliputi ikan kakap yang tertangkap pada selang ukuran panjang total 12-27 cm, ikan swanggi dengan selang ukuran panjang total berkisar 9-27 cm dan ikan serak dengan selang ukuran panjang total berkisar antara 11-29 cm.Kata kunci:Hasil tangkapan sampinganBubuDiscard spesiesIkan ekor kuningKomposisi hasil tangkapan
Fiberglass aid vessels KM. Nelayan 2018 with a size of ≤5 gross tonnage not all can be directly used by local fishermen. Cilacap Regency received 7 aid vessel and it had to renovate. The renovation related to technical design factors, while it is still not yet be reviewed. This study aims to identify and compare differences in technical design factors between the aid vessel and the local vessel. Identification method by direct observation, including measurements of the main dimensions, shape of the hull and bow, general arrangement and working area. The identification data is compared to get the differences. Observation results show that the aid vessel have a ratio of L/D and L/B between local vessel values they are 8,96 from 7,72-9,20 and 13,33 from 12,92-14,11, but have the smallest value at B/D which is 1,49 from 1,51-1,71. The Hulls shape have same type, they are "u-bottom". The shape of the bow and the stern also have the same shape, they are raked bow and transom stern, but height of aid vessel bows is 1,9 m, it is higher than the average of local vessels which only 1,34 m. The height of the engine mount at the stern is also too high at 56 cm, while the average on the local vessel is 53 cm. The general arrangement and working area almost same. The vessel feature, safety and security factors of fishermen need to be improved in aid vessel. Keywords: feature, fiberglass fishing vessel, technical factor design
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.