Penataan Sertifikasi Kompetensi Awak Kapal Penangkap Ikan Di Indonesia

Abstract

Competence crew of fishing vessels is one of the main factors supporting the success of fishing operations. Mastery of crew competence evidenced by a certificate of competence gained through education and training as well as certification testing crew of the fishing vessel by the competent authority. Crew competency standards fishing vessels must conform to the size of the vessel (ship's length and gross tonnage) and area fishing operations. This study aims to assess the gap that occurs between the crew competency certificates fishing vessels with provisions of existing law in Indonesia as well as a contributing factor. Research has been done on the ship measuring more than 30 GT in Pelabuhanratu Nusantara Fishery Port and Fishing Port Ocean Nijam Zachman Muara Baru Jakarta. Primary data obtained from the evidence documents crew (BST, seaman books, Ankapin, Atkapin, SKK) who were on board. Secondary data were obtained from the Sijil Crew, SPB, vessel size (length and GT), the area of fishing operations as well as legislation on the manning of fishing vessels that apply in Indonesia. Data processing was performed using descriptive analysis with qualitative approach. The results showed the majority of the crew of the fishing vessel Indonesia does not have a certificate of competence in accordance with applicable regulations. This is caused by the publication dispensation SPB and certification test execution time constraints. The authorities should make clear deadline for publishing the dispensation of SPB and multiply the time and place of the certification test that is easily accessible by the crew.Keyword: competence, crew, fishing vessels. fishing operation ABSTRAKKompetensi awak kapal penangkap ikan merupakan salah satu faktor utama penunjang keberhasilan operasi penangkapan ikan. Penguasaan kompetensi awak kapal dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang didapatkan melalui pendidikan dan latihan serta uji sertifikasi awak kapal penangkap ikan oleh badan berwenang. Standar kompetensi awak kapal penangkap ikan harus sesuai dengan ukuran kapal (panjang kapal dan gross tonage) dan wilayah operasi penangkapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan yang terjadi antara sertifikat kompetensi awak kapal penangkap ikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia beserta faktor penyebabnya. Penelitian telah dilakukan pada kapal ukuran lebih dari 30 GT di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu dan Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman Muara Baru Jakarta. Data primer diperoleh dari bukti dokumen awak kapal (BST, buku pelaut, Ankapin, Atkapin, SKK) yang berada diatas kapal. Data sekunder diperoleh dari Sijil Awak Kapal, SPB, ukuran kapal (panjang dan GT), wilayah operasi penangkapan serta peraturan perundangan tentang pengawakan kapal penangkap ikan yang berlaku di Indonesia. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas awak kapal penangkap ikan Indonesia belum memiliki sertifikat kompetensi ...

Competency Evaluation Of Non-Convention Fishing Vessel Crew (Case Study: 30-100 Gt Purseiner In Pati Regency And Pekalongan City)

“…Most fishermen have competence as fishermen based on knowledge and skills acquired from generation to generation . This condition is supported by the results of Budiman's research [13] which shows that many Indonesian fishing vessel crews currently do not have a certificate of Indonesian maritime competence according to conventions that have been known in several countries, namely the Certificate of Expert in Nautical Fishing Vessels (ANKAPIN) Level I, II and III (Certificate of Competency for Deck Officer of Fishing Vessel Level I, II, III) for the deck section and Certificate of Technical Expert for Fishing Vessels (ATKAPIN) Level I, II and III for engine parts (Certificate of Competency for Engine Officer of Fishing Vessel) . The results showed that there was a gap in the competency certification of fishing vessel crews in the Palabuhanratu Nusantara Fisheries Port and the Nizam Zachman Ocean Fisheries Port, Jakarta.…”

Implementasi Regulasi Nasional Terhadap Keselamatan Kapal Penangkap Ikan (Studi Kasus: Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng, Girisubo, Gunung Kidul)

“…Sesuai dеngаn Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan untuk pengawakan kapal penangkap ikan bаhwа ѕеtіар kapal penangkap ikan уаng аkаn berlayar harus diawaki seorang Nakhoda kapal yang berperan sebagai awak kapal yang mempunyai kewenangan komando di atas sebuah kapal dan memiliki tanggung jawab atas keselamatan kapal dan awak kapal (Undang-Undang tahun 2008 tentang Pelayaran, 2008). Selain itu seorang Nakhoda dan bеbеrара perwira kapal harus memiliki sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sesuai dеngаn daerah pelayaran, ukuran kapal dan sertifikat ketrampilan dasar pelaut (Budiman et al, 2016). Ini disebabkan oleh semakin besar ukuran kapal dan beroperasi di laut lepas maka kesulitan semakin tinggi sehingga minimal pengetahuan dan keahlian yang dimiliki harus sesuai.…”

Pemutakhiran Kurikulum Sertifikasi Ankapin I Berdasarkan STCW-F 1995

“…Pelaut yang memiliki tingkat sertifikasi ANKAPIN-I dikukuhkan menjadi mualim 1 untuk pelaut yang beroperasi atau bekerja di atas kapal yang panjangnya ≥ 24 meter dan berukuran >88 GT dapat melakukan pelayaran di semua perairan. Pelaut yang memiliki sertifikat tingkat ANKAPIN-I dapat melakukan pelayaran di semua daerah penangkapan ikan (Budiman et al 2016). Pemegang sertifikat ANKAPIN-II di kukuhkan menjadi Mualim I di kapal ikan ukuran 60-88 GT dengan panjang kapal 12 meter dan kurang dari 24 meter yang beroperasi pada perairan Indonesia tapi tidak termasuk ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia).…”