Poverty reduction has become a priority for government of the Republic of Indonesia in the last decade. One among poverty reduction programs based on family called Program Keluarga Harapan (PKH). PKH is a conditional cash transfer (CCT) program for poor families. PKH has addressed to cut off poverty chain through the accessibility of education, health, and social welfare services. PKH beneficiaries, besides getting social assistance in the form of cash transfer, also received capacity building in the form of Family Development Sessions (FDS). FDS has formed as behavioral change intervention that carried out by PKH Facilitator. This study has aimed to describe and analyze the implementation of FDS and changes in poor family behavior. Qualitative approach has been used for this research with an open-ended interview as a collective data technique. The FDS meeting was held at beneficiaries' household, and public facilities. The findings of this study indicate that the implementation of FDS is highly dependent on the competency of PKH Facilitator, frequency has done once a month, each for two hours. Teaching aids in the form of modules and flipcharts. The FDS material consists of education and parenting, economics, health, and child protection. Changes in Poor Family Behavior include being able to regulate household financial planning, healthier lifestyles, childcare and care for the elderly and disability. This study recommends the need for material adaptation according to regional conditions. The economic module needs to be added to the session on social entrepreneurship, especially for PKH beneficiaries who will graduate.
Pendamping sosial memiliki posisi penting dan menentukan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan karena itu kinerja pendamping sosial merupakan unsur yang fundamental. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan kinerja pendamping sosial pada program penanganan kemiskinan dan kelompok rentan di Kota Tarakan. Data dikumpulkan dari pendamping sosial, unsur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Kelompok Penerima Manfaat; dengan teknik wawancara dan diskusi kelompok terarah, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pendamping sosial telah melaksanakan tugas dan peranannya, dan sudah mengembangkan jejaring kerja dengan berbagai pihak. Meskipun demikian, kinerja pendamping sosial masih pada kategori moderate, sehingga masih memerlukan upaya optimalisasi.
Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari lebih dari dua ribu lima ratus suku bangsa dan beberapa dari populasi tersebut mempunyai pola hidup yang spesifik. Beberapa dari sukubangsa dimaksud masih dinyatakan sebagai komunitas adat terpencil yang belum sepenuhnya mampu mengakses layanan dari Negara oleh karena keterpencilannya. Mereka dihadapkan pada beberapa masalah dalam kehidupannya sebagai konsekuensi dari keterpencilan secara geografis, yang meliputi terbatasnya jangkauan akses layanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan serta layanan yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kelompok komunitas dimaksud sangat sedikit mendapatkan sentuhan pemenuhan kebutuhan dasar baik fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Dengan kondisi demikian, komunitas dimaksud seolah belum mendapatkan layanan yang memadai dari Negara. Salah satu komunitas yang dikaji dalam studi ini adalah komunitas adat terpencil di Rote Ndao. Komunitas ini perlu diberdayakan dan diberikan fasilitas yang memadai agar mampu hidup bermartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan terpenuhi hak azasinya. Untuk memberdayakan komunitas ini diperlukan kebijakan yang akurat, penanganan yang memadai dan pelayanan yang dapat mengentaskan mereka dari masalahnya. Dari studi yang dilakukan di lapangan, penanganan yang dilaksanakan selama ini belum mampu mengentaskan mereka dari masalah yang disandangnya. Oleh karena itu diperlukan alternatif kebijakan penanganan yang mampu mengantarkan mereka kepada kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat manusia. Penanganan ini perlu dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten) serta unsur masyarakat.
Studi ini merupakan kajian atas kebijakan pemberdayaan sosial dan ekonomi keluarga serta kondisiketahanan sosial pada keluarga. Dengan pendekatan deskriptif-evaluatif, studi ini dimaksudkan untukmendalami tingkat pemenuhan kebutuhan dasar minimum bagi setiap keluarga serta menemukan alternatifkebijakan dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalamsistem kemasyarakatan, yang mempunyai berbagai fungsi bagi setiap insan di dalamnya. Namun demikian,oleh karena sesuatu hal maka fungsi-fungsi dimaksud tidak dapat berjalan secara optimal. Terdapat keluargakeluargayang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya yang meliputi kebutuhan fisik,psikis, sosial dan spiritual. Kondisi yang lebih parah dialami keluarga yang karena kecilnya pendapatan,maka keluarga dimaksud tidak mampu memenuhi kebutuhan yang sangat minimal seperti pangan, sandangdan papan. Dalam rangka terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar maka keluarga-keluarga dimaksudperlu diberdayakan. Sebagai tahap awal, keluarga itu perlu diberdayakan dari aspek sosial dan ekonominya.Dengan meningkatnya keberdayaan sosial ekonomi, keluarga dimaksud diharapkan akan dapat mencapaipeningkatan kesejahteraannya, yang ditandai dengan terwujudnya keluarga yang kokoh dan mampumelaksanakan fungsinya secara optimal. Keluarga yang dapat melaksanakan fungsinya secara optimal akanmemperkuat ketahanan nasional.Kata kunci: fungsi keluarga, pemberdayaan, ketahanan nasional
Pelayanan prima terhadap penerima manfaat dalam panti merupakan keharusan dalam rangka memenuhi perlindungan sosial bagi penerima manfaat dimaksud. Salah satu upaya mencapai pelayanan prima adalah terpenuhinya sumber daya manusia baik dalam jumlah maupun kompetensinya, sesuai standar professional dan aturan yang ditetapkan dalam perundangan. Kajian kualitatif ini mengambil sampel pada tiga panti pemerintah yang berada di Kota Bekasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang ada masih belum memenuhi standar yang ditetapkan, yang mengakibatkan pelayanan yang ada belum terlaksana secara prima. Jumlah tenaga yang ada belum sebanding dengan jumlah yang dilayani. Hal itu menjadi lebih parah ketika dilihat variasi jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh panti. Oleh karena itu disarankan untuk peningkatan jumlah dan kemampuan tenaga yang ada dalam rangka menuju pelayanan prima. Peningkatan jumlah tenaga dapat dilaksanakan melalui rekruitmen baru baik yang kategori Aparatur Sipil Negara, maupun yang sifatnya kontrak kerja. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas, dilakukan dengan pelatihan teknis maupun manajemen.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.