KAJIAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PADA PANTI SOSIAL PEMERINTAH DI KOTA BEKASI JAWA BARAT Sebuah Upaya Menuju Pelayanan Prima

Abstract

Pelayanan prima terhadap penerima manfaat dalam panti merupakan keharusan dalam rangka memenuhi perlindungan sosial bagi penerima manfaat dimaksud. Salah satu upaya mencapai pelayanan prima adalah terpenuhinya sumber daya manusia baik dalam jumlah maupun kompetensinya, sesuai standar professional dan aturan yang ditetapkan dalam perundangan. Kajian kualitatif ini mengambil sampel pada tiga panti pemerintah yang berada di Kota Bekasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang ada masih belum memenuhi standar yang ditetapkan, yang mengakibatkan pelayanan yang ada belum terlaksana secara prima. Jumlah tenaga yang ada belum sebanding dengan jumlah yang dilayani. Hal itu menjadi lebih parah ketika dilihat variasi jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh panti. Oleh karena itu disarankan untuk peningkatan jumlah dan kemampuan tenaga yang ada dalam rangka menuju pelayanan prima. Peningkatan jumlah tenaga dapat dilaksanakan melalui rekruitmen baru baik yang kategori Aparatur Sipil Negara, maupun yang sifatnya kontrak kerja. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas, dilakukan dengan pelatihan teknis maupun manajemen.

Legal Action Against The Crime Of Transitional Trafficking Of Women And Children

“…Para pelaku memanfaatkan faktor-faktor tersebut dengan berbagai cara, diantaranya seperti menjanjikan penghasilan yang besar, memberikan pinjaman kepada keluarganya penjeratan utang, menjanjikan pekerjaan yang layak, dan beberapa cara lainnya seperti perkawinan (Mujiyadi, 2014). Tenaga Ahli LPSK Rully Novian menyampaikan dari pengalaman LPSK dalam menangani saksi dan korban TPPO, ada beberapa rekomendasi."…”

Implementasi Kebijakan Sertifikasi Bendahara di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II

“…Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masih ditemukan bendahara yang tidak bersedia untuk mengikuti sertifikasi bendahara karena alasan jenjang karir dan insentif. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Mujiyadi (2017), bahwa pada beberapa satuan kerja terdapat kebijakan pembatasan masa penugasan bendahara dengan pergantian bendahara secara berkala. Oleh karena itu, menurut peneliti dari sisi bendahara sebagai sasaran program, insentif dan jenjang karir masih menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi sertifikasi bendahara.…”