AbstrakPada setiap kehidupan bermasyarakat akan dijumpai sebuah perbedaan antara tingkah laku dengan kaidah-kaidah hukum. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau ketegangan antara satu dengan lainnya yang kemungkinan dapat pula terjadi dalam satu keluarga. Permasalahan yang seringkali timbul pada satu keluarga adalah peralihan terhadap harta dalam bentuk hibah dari orang tua kepada anaknya. Penyelesaian jika terjadi sengketa mengenai obyek hibah terpaksa harus diselesaikan di pengadilan. Pemberian dalam bentuk hibah dilaksanakan dengan menggunakan akta otentik sebagaimana telah diatur pada Pasal 1682 KUHPerdata. Pejabat Umum yang oleh undang-undang diberikan suatu kewenangan untuk membuat Akta Hibah adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah. Terkait mana pembuatan akta tersebut untuk sebagai dasar pendaftaran terkait perubahan data pendaftaran tanah akibat dilakukannya perbuatan hukum atas tanah tersebut. Terkait timbulnya sengketa atas status kepemilikan berdasarkan akta hibah, maka dalam hal ini setiap hakim sebagai tonggak penegakan hukum sendiri mempunyai penafsiran yang berbeda terhadap aturan hukum dalam penyelesaian sengketa pada proses peradilan. Singkatnya, terdapat pertentangan norma antara apa yang telah diputuskan oleh hakim dengan ketentuan Pasal 1686 KUHPdt yang berakibat pada ketidakpastian hukum terhadap implementasi pasal tersebut.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.