Kedudukan Akta Hibah dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah

Abstract

AbstrakPada setiap kehidupan bermasyarakat akan dijumpai sebuah perbedaan antara tingkah laku dengan kaidah-kaidah hukum. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau ketegangan antara satu dengan lainnya yang kemungkinan dapat pula terjadi dalam satu keluarga. Permasalahan yang seringkali timbul pada satu keluarga adalah peralihan terhadap harta dalam bentuk hibah dari orang tua kepada anaknya. Penyelesaian jika terjadi sengketa mengenai obyek hibah terpaksa harus diselesaikan di pengadilan. Pemberian dalam bentuk hibah dilaksanakan dengan menggunakan akta otentik sebagaimana telah diatur pada Pasal 1682 KUHPerdata. Pejabat Umum yang oleh undang-undang diberikan suatu kewenangan untuk membuat Akta Hibah adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah. Terkait mana pembuatan akta tersebut untuk sebagai dasar pendaftaran terkait perubahan data pendaftaran tanah akibat dilakukannya perbuatan hukum atas tanah tersebut. Terkait timbulnya sengketa atas status kepemilikan berdasarkan akta hibah, maka dalam hal ini setiap hakim sebagai tonggak penegakan hukum sendiri mempunyai penafsiran yang berbeda terhadap aturan hukum dalam penyelesaian sengketa pada proses peradilan. Singkatnya, terdapat pertentangan norma antara apa yang telah diputuskan oleh hakim dengan ketentuan Pasal 1686 KUHPdt yang berakibat pada ketidakpastian hukum terhadap implementasi pasal tersebut.

The Cancellation of Grants in The Perspective of Civil Law and Islamic Law

“…Furthermore, in paragraph (2) declare the granted property shall be the right of the grant. Thus, if a person donates a non-property is the right, then the grant becomes void (Hindrato & Purwadi, 2018;Hadiyanti, Safa'at & Anshari, 2017).…”

Akibat Hukum Ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

“…Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sesuai yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Sutedi, 2006). Sertifikat merupakan paduan antara buku tanah yang memuat data yuridis dan surat ukur yang memuat data fisik, dijilid, dan disampul yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Hadiyanti, 2017). Penerbitan sertifikat hak atas tanah seharusnya dapat memberikan keleluasaan bagi pemegangnya untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk mengalihkan hak atas tanah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.…”

Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang

“…menyebutkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris dapat dijadikan alat bukti jika terjadi sengketa. 32 Dengan adanya akta notaris proses menuju sertifikasi hak atas tanah menjadi lebih mudah. Namun, pembuatan akta ini juga membutuhkan biaya yang tidak murah.…”