Purpose: Given the internationalization of business today, it illustrates the importance of companies looking for overseas market opportunities for the capture of and sustainability of competitive advantage. Following the success of companies from newly developed nations such as the Far East Asian nations of the Republic of Korea and the Republic of China, Taiwan and South East Asian countries such as Singapore, emerging economies are shifting to external sector growth through export industries from the internal sector growth of import substitution industries. Thus, the current study is interested in exploring the nexus between supply chain integration, export marketing strategies and export performance of Indonesian manufacturing firms. Methodology: Employing the survey-based methodology, the SEM-PLS technique is used to test the hypothesized relationships. So, the current study has used SEM-PLS as a statistical tool to answer the research questions raised in this study and research objectives envisaged in the current study. Results: The findings of the study have provided support to the theoretical foundation and proposed hypothesis of the current study. Current study will be helpful for policymakers and practitioners in understanding the issues related to supply chain risk, supply chain integration and supply chain agility. In the author's knowledge this is among very few pioneering studies on this issue.

ABSTRAKInovasi pemerintah dalam pelayanan kesehatan merupakan salah satu urusan otonomi yang dimiliki banyak ruang inovasi karena tantangan layanan kesehatan bersifat sangat konpleks ,kompleksitas itulah yang selalu menghasilkan berbagai ide selain menghasilkan kebaruan dalam suatu pembaruan inovasi pemerintah antara lain dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik dipemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di tingkat daerah, misalnya disaat ini ada beberapa kabupaten dan kota yang sudah berhasil mengadakan inovasi-inovasi administrasi, sehingga dapat memperbaiki penyelenggaraan pemerintah, serta dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. Tetapi kinerja pemerintah daeah dalam melaksanakan pelayanan publik dan meningkatkan pencapaian pembangunan daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (menjelaskan kondisi objek dengan cara-cara ilmia) dengan informasi sebanyak 9 (sembilan) orang yang dipilih berdasarkan pandangan dari penulis bahwa informasi tersebut memiliki pengatahuan dan informasi mengenai masalah yang penulis teliti antara lain: kepala pelayanan kesehatan ,pegawai rumah sakit, masyarakat pengguna layanan(pasien), tokoh masyarakat. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa ; observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informasi. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa inovasi pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan 24 jam dia Kabupaten Bantaeng bisa dikategorikan pelayanan yang baik dan maksimal, karena berdasarkan aturan-aturan pemerintah itu sendiri dan dirasakan pelayanan terhadap tokoh masyarakat dan pengguna layanan(pasien). Kata kunci : inovasi pemerintah, pelayanan kesehatan, Tata Kelola Pemerintahan yang baik.ABSTRACT Government innovation in health care is one of the affairs of the autonomy that has plenty of space innovation, because the challenges of healt services is very complex, the complexity that always produces a novelty in a newness of innovation the government among other to improve services to the public in both the central government and local government. At the local level , for example, when there are several counties and cities that have successfully entered administrative innovations, so as to improve administration of the government, and can serve the performance of local goverments in implementing publick service and improve the achievement of regional development. This type of research is qualitative research ( explain the conditions of the object with scientific ways) with as much information as (nine) persons who have been selected based on the views of the auther that such information has the knowledge and information on issues that I researched, among others: the head of health service s, employee hospitals, service recipients (patients), public figures. Data collected by using instruments such us; observation and documentation and developed with interviewsto information. The results of this study indicate that the local government innovation in healt services can be categorized as the good and the maximum,...

Di era Revolusi Industri 4.0 kinerja pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas meskipun berada pada pulau yang jauh dari ibukota negara  menjadi tantangan bagi stakeholder pemerintahan. Hal ini terjadi dikarenakan pemerataan pembangunan dan kesuksesan pelayanan publik maka pemerintah perlu melakukan bebagai upaya penyediaan fasilitas pelayanan publik yang efektik dan efisien, termasuk memberikan pelayanan berbasis e-government. Artikel ini akan menganalisa dan mengulas dari aspek strategi pengembangan program yang melibatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi dengan output pelayanan prima. Meski Realisasi pengembangan pelayanan berbasis e-government di Kabupaten Muna menghadapi banyak tantangan baik dalam hal geografis, ekonomi, teknologi, politik, maupun budaya, namun pelaksanaannya sangat ditunggu oleh masyarakat setempat. Selain itu pelayanan berbasis e-government merupakan tuntutan di era revolusi industri 4.0 saat ini.

The strategy in preventing the circulation of narcotics is one of the forms of performance carried out by the National Narcotics Agency and in collaboration with various agencies from government agencies, non-governmental organizations as well as the public in preventing drug trafficking in the city of Makassar which has experienced very high rates of drug trafficking. high. resulting in a large number of drug users mainly in the community. This type of research is qualitative. Data is collected through observation and documentation and interviews with informants. The results of this study indicate that the National Narcotics Agency's strategy in preventing the circulation of narcotics in the city of Makassar, from several strategic indicators namely Suplay Reduction, Demand Reduction and Harm Reduction has been carried out in accordance with the P4GN. The supporting factor in the National Narcotics Agency's strategy in preventing the circulation of narcotics is Presidential Instruction No. 12 of 2011 and support and cooperation from various agencies. While the inhibiting factor is the availability of human resources, budget and supporting tools.       Strategi dalam mencegah peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk kinerja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan bekerja sama dengan berbagai instansi baik dari instansi pemerintah, non pemerintah dan juga kalangan masyarakat dalam mencegah peredaran narkotika di kota Makassar yang selama ini mengalami tingkat laju peredaran narkotika yang sangat tinggi. sehingga mengakibatkan banyaknya pengguna narkotika utamanya pada kalangan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi serta wawancara terhadap informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di kota makassar, dari beberapa indikator strategi yaitu Suplay Reductiont, Demand Reduction dan Harm Reduction sudah dilaksanakan sesuai dengan P4GN. Faktor pendukung dalam Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika adalah Instruksi Presiden No. 12 tahun 2011 serta dukungan dan kerja sama dari berbagai instansi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan alat pendukung.

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan eksistensi Adat di Indonesia yang saat ini terdapat pergeseran praktik sosial. Hal ini diperkuat pasang surutnya eksistensi Adat baik dalam memberikan kontribusinya di ranah politik pemerintahan hingga pengaruhnya di masyarakat. Penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan studi literatur, wawancara, dan observasi. Dengan memanfaatkan data dari berbagai dokumen, literatur serta tulisan-tulisan sebelumnya untuk dianalisa serta dideskripfsikan dengan mengaitkan beberapa contoh kasus yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Alhasil eksistensi adat dalam bingkai demokrasi di Indonesia merupakan simbolisasi yang seringkali dimanfaatkan demi kepentingan para elit dalam ranah tertentu. Seperti pada saat pemilihan, pengambilan keputusan terkait tanah Adat dan hukum adat.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang Brigade Siaga Bencana dalam memberikan pelayanan melalui call centre dan untuk mengetahui efektifitas Brigade Siaga Bencana dengan menggunakan strategi call centre. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. untuk memperoleh data, peneliti melakukan observasi dengan pihak Dinas Kesehatan, Brigade Siaga Bencana, dan Masyarakat pada lokasi penelitian, dan wawancara dengan jumlah informan sebanyak 9 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantaeng menggunakan sistem call centre 133/119 PSC atau frekuensi Radio terbilang sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu untuk ditingkatkan terutama dalam indikator teknologi agar kualitas pelayanan call centre Brigade Siaga Bencana bisa lebih efektif lagi dan adapun salah satu kekuatanya adalah sarana dan prasarana yang memadai, kelemahanya yaitu belum tersedianya alat pendeteksi lokasi penelpon atau call tracker, peluangnya karna besarnya keinginan masyarakat untuk menggunakan call centre Brigade Siaga Bencana dan yang menjadi ancaman Brigade Siaga Bencana adalah jaringan seluler yang tidak stabil di beberapa titik tertentu.

This article illustrates and discusses the best practices of good governance and paradiplomacy activities in Bantaeng District. Especially after the era of reformation and globalization which is marked by the implementation of regional autonomy, decentralization and demands to realize good governance, where the provision of opportunities in the regions widely to maximize their potential, accelerated development and network development cooperation. By using descriptive qualitative research methods and data retrieval techniques, literature library and observation found interesting phenomena in the framework and the realization of government practice. Although Bantaeng regency statistically and physical appearance got negative opinion but with the existence of leadership integrity, relationships, cohesiveness and good coordination between the government and society, as well as efforts to realize good governance with the principles of learning and the development of wider relationships through international networks it can give an output on the acceleration of physical and social infrastructure development in Bantaeng Regency and even become best practice of good governance and paradiplomacy activity in Indonesia. Artikel ini memberi gambaran dan mendiskusikan tentang praktik terbaik pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan kegiatan paradiplomasi di Kabupaten Bantaeng. Utamanya setelah bergulirnya era reformasi dan globalisasi yang ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi dan tuntutan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana pemberian kesempatan pada daerah secara luas untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki, akselerasi pembangunan dan pengembangan jejaring kerjasama. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengambilan data yaitu telaah pustaka dan observasi ditemukan fenomena menarik dalam kerangka dan perwujudan praktik pemerintahan. Meski Kabupaten Bantaeng secara statistik dan tampilan fisik sempat mendapatkan opini negatif namun dengan adanya intergritas kepemimpinan, relasi, kekompakan dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip pembelajaran dan pengembangan relasi yang lebih luas melalui jejaring internasional ternyata dapat memberi output pada akselerasi pembangunan infrastruktur fisik dan sosial di Kabupaten Bantaeng dan bahkan menjadi best practice good governance dan kegiatan paradiplomasi di Indonesia.

The use of energy in developing countries is marked by the government’s involvement in realizing the transfer of energy use from conventional to renewable. This involvement is in line with the sustainable development Goals program, which emphasizes the need for action in using environmentally friendly and sustainable energy in the implementation of development. The correct option in realizing the dominance of renewable energy is through investment and cooperation with partners from abroad who have experience and knowledge in the use of renewable energy. Independent investment and cooperation can be realized with paradiplomacy practices carried out by local governments. The research and dissemination of ideas in this article aim to discuss the dynamics of renewable energy investment in paradiplomacy practices. Research with the theme of paradiplomacy uses qualitative research through in-depth and relevant case studies. The technique of determining informants was carried out by purposive sampling through key persons, by determining which groups of participants became informants according to the selected criteria relevant to the research problem. Observation, interview, and documentation are data and information collection techniques in this study. The support of the central government and local governments is manifested in the availability of regulations, permits that are not complicated, and relevant promotions that support the realization of the use of renewable energy and transfer technology.