Desa Pangumbahan berasal dari kata "kumbah" atau cuci, dimana menurut tokoh masyarakat setempat diambil dari sebuah batu tempat mencuci kaki orang suci pada jaman dahulu menurut cerita sunda. Desa pangumbahan merupakan salah satu desa di Kecamatan Ciracap yang merupakan pemekaran dari Desa Gunung Batu dengan luas wilayah ABSTRAKDesa Pangumbahan memiliki dinamika sosial masyarakat dengan adanya kegiatan ekonomi skala makro dalam bentuk konsesi perkebunan kelapa serta alternatif ekonomi baru untuk pengembangan industri ekowisata ini. Tujuan penelitian ini mencoba untuk melihat seberapa jauh pola adaptasi ekologi dan struktur rumah tangga yang tinggal dalam masyarakat desa Pangumbahan yang ada saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola adaptasi ekologi Pangumbahan desa antara lain ditentukan oleh adanya konsesi perkebunan dan konservasi penyu yang membatasi kehadiran budaya masyarakat desa Pangumbahan. Keterbatasan sumber daya alam, manusia dan rumah tangga kekuatan keuangan untuk melakukan berbagai strategi untuk bertahan hidup. Strategi yang dilakukan warga desa pendapatan rumah tangga Pangumbahan bervariasi. Dalam satu rumah tangga dapat menerapkan dua atau lebih jenis strategi penghidupan.Kata kunci: dinamika sosial, pola adaptasi ekologi, strategi mata pencaharian
Land transformation issues have been threatening the future of agriculture within the past decades. However, there are some areas that show their ability in maintaining their agricultural land. This paper aims to explore the farm management system resulted from the presence of legal pluralism that might contribute to future agricultural development. Data were gained through focus group discussions, observations, and in-depth interviews with various key informants. Systems thinking approach was used in this study, and data were iterated and modeled by using Causal Loop Diagram to give a better illustration of the phenomenon. We found that the integration between customary and legal law, which is manifested in the people’s farming praxis, is the main factor in sustaining the agricultural sector. The customary laws were reinforced by the local government, which made the government’s role crucial in allowing its citizen to continuously practice their beliefs in maintaining their agricultural lands. These conclusions are helpful in understanding the complexities underlying land transformation issues, which contributes to the literatures in related fields and improves the policy on agricultural land preservation in Indonesia and other developing countries.
Abstract-Indonesia is a multiethnic country with more than 1000 ethnics and sub-ethnics. This ethnicity phenomenon played an important part on internal population mobility. Moreover, transmigration, a type of Indonesian internal mobility, is believed as a cultural project and interpreted as "Javanization" processes carried out by migrants from Central and East Java to the other islands in Indonesia. This paper aims to qualitatively describe social identity and ethnicity phenomena and their relation to internal mobility in Indonesia. In general, this study showed that Indonesian migration pattern is stable with increasing trend. Regional autonomy is a reason for this phenomenon, which opened big opportunity for jobs and investments. However, rural urban gap is still a major problem. Therefore, shifting growth centers to rural areas to foster rural industrialization and "agropolitan" are needed. Similarly, as a national development program, transmigration should develop better social life to pursue national unity and ready to anticipate social identity and ethnicity potential problems in the society. Finally, Expectation to have a better life in a new place and high social bond among Javanese, for sure, have changed social space identity in transmigration location to be a new social space which is more heterogeneous.
Lobster (Panulirus spp.) merupakan salah satu komoditi unggulan yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga menjadi salah satu target tangkapan nelayan. Seiring berjalannya waktu permintaan tidak hanya untuk keperluan konsumsi saja, tetapi juga mencakup benih (Puerulus). Tingginya permintaan dan harga dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan sumberdaya, karena semakin memicu upaya penangkapan. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah membatasi ukuran penangkapan dengan mengeluarkan PERMENKP No.56/2016. Namun pada tahun 2020 aturan tersebut di ganti dengan PERMENKP No.12/2020 yang memberikan izin terhadap penangkapan Puerulus. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis keberlanjutan pengelolaan lobster pasca moratorium kegiatan penangkapan Puerulus di Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur. Metode penelitian yang digunakan yaitu mix method dengan penentuan jumlah sampel menggunakan Slovin dengan jumlah 79 orang nelayan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan MDS dengan pendekatan Rapfish. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan dimensi ekologi, sosial, teknologi serta hukum dan kelembagaan status pengelolaan sumber daya Lobster di perairan Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur berada pada kategori kurang berkelanjutan, sementara berdasarkan dimensi ekonomi tergolong kategori cukup berkelanjutan.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.