Energi merupakan kebutuhan dasar setiap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi perkembangan energi suatu negara, maka pertumbuhan ekonomi di negara tersebut juga akan meningkat (Aslan, et al., 2014). Pertumbuhan ekonomi mengakibatkan permintaan energi juga meningkat. Namun peningkatan energi tersebut harus dikelola dengan selalu memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan (Elinur, et al., 2010). Oleh karena itu, dalam rangka mengintegrasikan antara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi permasalahan lingkungan, maka berbagai kebijakan pengembangan energi terbarukan dibuat dan diimplementasikan di berbagai negara (Abdmouleh, et al., 2015). Di Indonesia, energi-energi mempunyai posisi yang sangat strategis dalam peranan untuk percepatan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, Indonesia membuat Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang menganut tiga prinsip utama yaitu berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan (Santoso, 2017). Kebijakan Energi Nasional diundangkan dalam Peraturan Presiden No 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) atau sering disebut sebagai Perpres RUEN. Di mana RUEN ini akan menjadi acuan bagi setiap daerah untuk menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) (Widyaningsih, 2017). Dalam perpres tersebut juga disebutkan bahwa indikator ketahanan energi meliputi potensi energi, bauran energi, rasio elektrifikasi, dan pertumbuhan konsumsi listrik (Peraturan Presiden No 22, 2017).