Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi

Sulistyawan, Aditya Yuli

doi:10.14710/hp.7.2.171-181

Cited by 13 publications

(9 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Likewise, legal certainty, in the words of Sudikno Mertukusumo, is a justifiable protection (seeking justice) against arbitrary actions, which implies that someone will be able to obtain what is expected under specific conditions. Meanwhile, according to the theory of the legal system (Lawrence M. Friedman, 2009), in order to achieve legal certainty, the following elements must be supported: the legal structure (Legal Structure), the legal substance (Legal Substance), and the legal culture (Legal Culture), where each of these elements must be interrelated and mutable (Willis, R. and Hoyle, C., 2019). The principle is the center of the rule of law, but it is impossible to compare legal principles and legal norms since the former regulate and explain, while the latter serve as legal instructions.…”

Section: Cases Involving Women Inmentioning

confidence: 99%

Implementation of Restorative Justice, the Intent of Punishment, and Legal Clarity in Indonesia

Lubis¹

2023

RLJ

View full text Add to dashboard Cite

This study looks at the fairness of restorative justice, the goal of punishment, and the need of legal certainty. According to the study's findings, restorative justice is still only being applied theoretically. In this instance, it emphasizes that the formalistic, long-established ideas of justice that have arisen in society and are applied in Indonesian customary law assemblies serve as the foundation for the genuine aim of sentencing. In contrast, the notions of individual deterrence and general deterrence call for actions to be absolute in order to produce a deterrent impact. Afterward, the idea of reform or rehabilitation was further developed. The use of restorative justice emphasizes the recovery of victims' material losses as a result of the perpetrators' unlawful acts, both physically and psychologically. This is done through a consensus-building process involving the perpetrator, the victim, the perpetrator's family, and the victim's family, as well as, if necessary, the community and the appropriate authorities. With relation to legal norms and values, this research methodology is normative juridical along with theories, legal doctrine, jurisprudence, applicable rules and regulations, as well as publications pertinent to the research topic. According to the study's findings, restorative justice is a noble form of justice when instances of illegal behavior have happened. Therefore, repair or restoration is crucial if the victim is to be rehabilitated or healed from the suffering he has endured on a material, physical, or psychic level. To be clear, restorative justice does not apply to all crimes; rather, it only does so in circumstances involving crimes against children, minor offenses, women in conflict with the law, and drug-related offenses. In order to provide clarity, there should be a firmness if the offender does not want to make restitution even though it is deemed capable of doing so in terms of material capabilities. There also needs to be concrete sanctions so that restorative justice is not only limited to other options; the legal framework for it should be expanded to the Constitution.

show abstract

Section: Cases Involving Women Inmentioning

confidence: 99%

Implementation of Restorative Justice, the Intent of Punishment, and Legal Clarity in Indonesia

Lubis¹

2023

RLJ

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Selain sinkronisasi hukum, dalam pembentukan peraturan perundang-perundangan perlu memperhatikan aspek harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis (Sulistyawan, 2019). Dalam proses pengaharmonisasian hukum, setidaknya suatu peraturan perundang-undangan telah menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila dan UUD 1945, memiliki materi muatan yang sinkron dengan peraturan lain, telah menerapkan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.…”

Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified

Tanggung Jawab Platform Marketplace Terhadap Penjualan Ponsel (Mobile Phone) Ilegal Berdasarkan Hukum Nasional

Jasmine

Amalia

Muchtar

2022

Masalah Masalah Hukum

View full text Add to dashboard Cite

Perkembangan teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek. Salah satunya adalah berkembangnya kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik (e-commerce). Meskipun keberadaan e-commerce memberikan berbagai keuntungan dalam dunia perdagangan, namun e-commerce memiliki berbagai permasalahan seperti penjualan barang ilegal yang terjadi dalam platform marketplace, salah satu bentuk e-commerce. Salah satu barang ilegal yang marak beredar tersebut adalah ponsel (mobile phone). Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan mengangkat permasalahan mengenai pengaturan hukum serta tanggung jawab platform marketplace dalam hal terjadinya penjualan ponsel ilegal. Dengan metode yuridis normatif, penulis melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, teori-teori terkait cyberspace, asas-asas penyelenggaraan e-commerce, serta prinsip pertanggungjawaban, yang mana menunjukkan platform marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab hukum dalam hal adanya penjualan ponsel ilegal.

show abstract

“…Dalam hal ini, globalisasi telah menjadi fakta sosial. Di samping itu, globalisasi dapat dipahami sebagai "the great disruption," di mana kondisi ini telah melahirkan rekonstruksi tatanan sosial yang berbeda dengan apa yang ada pada periode sebelumnya (Sulistyawan, 2019). Globalisasi sebagai fakta sosial dan the great disruption menjadikan batasbatas dunia menjadi kabur dan bahkan hilang.…”

Section: Rasa Aman Ontologis (Ontological Security): Pijakan Reflekti...unclassified

Strukturasi Identitas Umat Beragama Dalam Perspektif Anthony Giddens

Khasri

2021

J.Soc.Rel

View full text Add to dashboard Cite

Artikel ini mengkaji identitas umat beragam sebagai suatu konsep umum dalam diskursus sosiologi agama. Pengkajian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori strukturasi Anthony Giddens. Adapun elemen utama dalam teori tersebut adalah struktur penandaan (signifikasi), struktur dominasi, dan struktur legitimasi. Ketiga elemen tersebut digunakan untuk memahami proses konstruksi identitas umat beragama, mulai dari pelibatan wacana, istilah, dan konfigurasi bahasa sebagai langkah mengartikulasikan pemahaman tentang realitas sosial. Pemahaman itu kemudian merigidkan simbol-simbol keagamaan yang menjadi penanda identitas kolektif. Tahapan berikutnya yaitu tahap pembakuan identitas kolektif sebagai identitas umat beragama yang dilegitimasi oleh kuasa-kuasa yang melekat pada pelaku (agency) sehingga menjadikan identitas umat beragama menjadi baku. Ketiga struktur itu saling terhubung dalam dualitas yang meneguhkan bahwa struktur bersifat mengakomodir (enabling) bukan pengekangan (constraining), di mana menjadikan tindakan sosial menjadi mungkin.This article examines the identity of various people as a general concept in the discourse of the sociology of religion. The assessment was carried out using the Anthony Giddens structuration approach. The main elements in this theory are the structure of signification, the structure of domination, and the structure of legitimacy. These three elements are used to understand the process of constructing the identity of religious communities, starting from the involvement of discourse, terms, and language as a step to articulate an understanding of social reality. That understanding then trifles the religious symbols that become collective identities. The next stage is the stage of standardizing collective identity as the identity of religious communities which is legitimized by the power attached to the actor (agency) so that the identity of the religious community becomes standardized. The three structures are interconnected in a duality that affirms that the structure is accommodating (enabling) not constraining, where social action becomes possible.

show abstract

Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi

Cited by 13 publications

References 0 publications

Implementation of Restorative Justice, the Intent of Punishment, and Legal Clarity in Indonesia

Implementation of Restorative Justice, the Intent of Punishment, and Legal Clarity in Indonesia

Tanggung Jawab Platform Marketplace Terhadap Penjualan Ponsel (Mobile Phone) Ilegal Berdasarkan Hukum Nasional

Strukturasi Identitas Umat Beragama Dalam Perspektif Anthony Giddens

Contact Info

Product

Resources

About