Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (similarity) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (certainty). Oleh karena itu, pada tulisan ini hendak dicapai pemahaman mengenai asas kepastian hukum dengan menggunakan konstruksi penalaran positivisme hukum.
Pembentukan peraturan perundang undangan dalam suatu negara tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Gagasan penerapan sistem Omnibus Law dalam sistem hukum Indonesia menjadi persoalan tersendiri mengingat dalam sistem hukum Indonesia selama ini tidak mengenal konsep Omnibus sehingga gagasan penerapan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia menjadi permasalahan apakah metode ini dapat digunakan atau tidak. Tulisan ini hendak menggali kompabilitas penerapan Omnibus Law di dalam sistem pembentukan peraturan perundangan Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa bahwa untuk penerapan konsep Omnibus Law, pada dasarnya perlu dilakukan sebuah tranplantasi hukum yang meliputi reception in law dan reception in society, perlu juga dilakukannya partisipasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta pengharmonisasian yang menyeluruh di dalam peraturan perundang-undangan.
Pengaruh globalisasi dalam tatanan hukum nasional Indonesia sangatlah besar. Hal ini harus disikapi dengan keinginan kuat dari segenap bangsa Indonesia dalam rangka pembangunan hukum nasional yang lebih baik. Hal demikian semakin dapat dipahami mengingat globalisasi merupakan suatu gejala yang tidak dapat ditolak ataupun dihindari oleh negara mana pun yang tidak ingin terkucil dalam percaturan internasional. Misalnya sejak ratifikasi terhadap Agremeent Establishing The World Trade Organization (WTO), Indonesia harus mengharmonisasikan seluruh hukum nasional yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam WTO. Selain itu, lahirnya berbagai Undang-Undang mengenai HAM di Indonesia adalah implikasi lahirnya instrumen-instrumen HAM internasional, utamanya Statuta Roma 1998.
<p>Hakim adalah sebuah profesi yang mulia (<em>officium nobile</em>) yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam konteks penegakan hukum. Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan keyakinannya atas suatu kebenaran, sesuai dengan proses pemeriksaan perkara di muka pengadilan. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus membangun penalaran yang memadai dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan yang dinyatakan di dalam putusannya, hal mana disebut sebagai <em>legal reasoning</em>. Kegagalan membangun <em>legal reasoning</em> dapat berimplikasi pada suatu putusan dikategorikan sebagai <em>Onvoldoende Gemotiveerd </em>atau kurang pertimbangan hukum.<em> </em>Maka dari itu sangatlah penting seorang hakim untuk cermat dalam menganalisis perkara berdasarkan fakta, hukum yang berlaku, yurisprudensi serta pertimbangan lainnya sehingga mengasilkan suatu putusan yang memiliki argumentasi yang kuat dalam setiap keputusannya agar tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum. Tujuan penulisan ini adalah untuk menunjukkan arti penting <em>legal reasoning</em> bagi hakim dalam pengambilan putusan di pengadilan untuk menghindari <em>Onvoldoende Gemotiveerd</em>. Hasil pembahasan menunjukkan <em>legal reasoning</em> dapat dilakukan oleh hakim dengan penemuan hukum melalui interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Hal ini dapat dilakukan untuk melengkapi pertimbangan hakim dalam suatu putusan, bilamana suatu aturan hukum kurang jelas, tidak jelas, atau tidak lengkap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu putusan hakim harus memadai dalam pertimbangannya sehingga harus dibangun dengan <em>legal reasoning</em> yang kuat, dasar hukum dan penalaran yang logis dan cermat sebagai landasan rasional atas putusan yang dijatuhkan.</p>
Kewenangan untuk memeriksa UU terhadap Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian hukum dan peraturan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 A paragraf 1 dan 24 C paragraf 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam perumusan pasal a quo ternyata masih menyisakan masalah, yaitu belum mengatur mekanisme pengujian norma yang terkandung dalam undang-undang di bawah undang-undang jika ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang tetapi bertentangan dengan konstitusi. Tulisan ini membahas pengujian norma-norma undang-undang melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kewenangan peradilan di casu a quo pasal 24 A ayat 1 dan 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata kunci: otoritas, hukum, konstitusi. Abstract The authority to examine the Law against the Constitution is carried out by the Constitutional Court and the testing of the laws and regulations under the Law on the Law is carried out by the Supreme Court as regulated in article 24 A paragraph 1 and 24 C paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in the formulation of the article a quo it turns out still leaves a problem, namely not yet regulating the norm testing mechanism contained in the legislation under the legislation if it turns out it is not contrary to the law but contrary to the constitution. This paper analyzes the testing of the norms of the legislation through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Republic IX concerning judicial authority in casu a quo article 24 A paragraph 1 and 24 C paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Keyword: authority, law, the constitution.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.