Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Sebagai Values of Law Atas Pelayanan Publik Terhadap Penyandang Disabilitas

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi atas ketiadaan sanksi dalam penegakan hukum pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, guna memberikan perlindungan hukum atas penegakan hukum di bidang pelayanan publik, khususnya terhadap penyandang disabilitas. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang memberikan preskripsi atas konsep-konsep pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas hukum publik, yang kemudian dianalisa melalui sudut pandang teori hukum murni. Kesimpulan dari penelitian ini adalah didapati sanksi yang dapat dikenakan kepada penyelenggara pelayanan publik atas tidak dipenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberi petunjuk bagi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, agar hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini terkesan menjadi warga negara yang “terpinggirkan” dapat terpenuhi sebagaimana dicita-citakan di dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Efektivitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman

“…Salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan terwujudnya pelayanan publik yang memberikan kepuasan bagi masyarakat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik yakni sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asasasas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan public [1]. Dalam arti bahwa juga bagian dari pelayanan publik, partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik menjadi indikator sebagai tolak ukur kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik.…”

Implementing Bugis-Makassar Local Wisdom Within The Prosecutor's Office In Parepare City, South Sulawesi

“…According to Article 1 Number 1 of Law No. 25 of 2009 concerning Public Services, it is regulated that (Wiranata & Kristhy, 2022): "Public service is an activity or series of activities to fulfill service needs by laws and regulations for every citizen and resident of goods, services, and/or administrative services provided by public service providers".…”

Role of Ombudsman Republic Indonesia as an Institution of Public Service Implementation Supervisory for Disability

“…Performance must be in accordance with customer expectations like accuracy time, the same service for all customers sympathetic attitude and high accuracy tall. to the availability of service accessibility general [10]. Therefore, public service providers need to create service which inclusive.…”