Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Utami, Tanti Kirana; Mulyana, Aji

doi:10.35194/jhmj.v1i2.37

Cited by 5 publications

(5 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Aboi rsi bisa dilakukan sei cara sei ngaja ataupun tidak sei ngaja. Aboi rsi yang sei cara tidak sei ngaja dilakukan dapat tei rjadi akibat kei cei lakaan dan dikatakan aboi rsi yang tidak mei lawan hukum, artinya tindakan tei rsei but tidak mei nyalahi aturan hukum (T. K. Utami & Mulyana, 2015). Sei dangkan tindakan aboi rsi yang mei lawan hukum adalah tindakan yang mei nyalahi aturan hukum, lei bih jei lasnya pei ngguguran kandungan yang dilakukan sei cara sei ngaja dan dapat bei rakibat hukum (bisa bei rakibat pidana pei njara mei nurut KUHP).…”

Section: Pengaturan Hukum Dan Syarat Abortus Provocatus Terhadap Korb...unclassified

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Dokter Atas Tindakan Abortus Provocatus Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Hamil

Rumahorbo,

Sidi

2023

View full text Add to dashboard Cite

Aborsi adalah tindakan pengguguran kehamilan. Di Indonesia, tindakan ini dilarang dan dikenai sanksi hukum berdasarkan Bab Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meski dilarang secara hukum, praktik aborsi tetap saja marak, dikarenakan regulasi dan hukum yang kurang memahami berbagai alasan mendesak yang mendorong perempuan untuk melakukan aborsi. Secara garis besar, aborsi dapat dibedakan menjadi dua jenis: aborsi yang tidak disengaja dan aborsi yang disengaja. Aborsi tidak disengaja adalah pengguguran yang terjadi tanpa tindakan tertentu. Sedangkan aborsi yang disengaja adalah pengguguran yang disebabkan oleh suatu tindakan tertentu. Aborsi yang disengaja ini bisa dibagi lagi menjadi dua, yaitu aborsi articialis therapicus dan aborsi procatus criminalis. Aborsi articialis therapicus adalah pengguguran yang dilakukan dokter berdasarkan alasan medis untuk menyelamatkan ibu. Sedangkan aborsi provocatus criminalis adalah pengguguran yang dilakukan tanpa alasan medis, misalnya untuk menutupi hubungan seksual di luar nikah atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tindakan aborsi yang sah dan tidak melanggar hukum dapat dilakukan oleh tenaga medis jika: ada indikasi kedaruratan medis sejak awal kehamilan yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, penderita penyakit genetik berat dan tidak dapat diperbaiki, atau kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Pelanggaran hukum dalam pelaksanaan aborsi berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP (abortus criminalitas). Namun, tindakan aborsi yang dilakukan demi keselamatan ibu dan dapat dibuktikan secara medis (abortus meditrialis atau abortus thrapupatic) tidak akan dikenakan hukuman

show abstract

Section: Pengaturan Hukum Dan Syarat Abortus Provocatus Terhadap Korb...unclassified

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Dokter Atas Tindakan Abortus Provocatus Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Hamil

Rumahorbo,

Sidi

2023

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Segala bentuk tindakan aborsi dilarang bagi wanita, tanpa memberikan alternatif untuk menyediakan teknologi kesehatan reproduksi yang aman yang dapat mengurangi resiko kematian wanita hamil, disebabkan adanya resiko penyakit yang berat yang membahayakan jiwa wanita hamil tersebut. [9] Kosekuensinya petugas medis khususnya dokter, bidan dan petugas lainnya dianggap sebagai pelanggar hukum ketika mereka melakukan tindakan aborsi dengan tujuan untuk menyelamatkan jiswa . Oleh karena, itu perlu diundangkan peraturan yang lebih efektif dan mampu memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat serta dapat memberikan peluang pada petugas medis untuk melakukan aborsi dengan ketentuan dan batasan yang telah ditentukan dengan baik.…”

Section: Sudut Pandang Hukum Tentang Praktik Aborsi Atas Permintaan P...unclassified

Analisis Yuridis Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Obgyn Atas Permintaan Pasien Atau Keluarga

Mahendra

Santoso²

2022

JISIP

View full text Add to dashboard Cite

Di Era 5.0 ini masih terdapat dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan yang secara sembunyi-sembunyi melakukan praktik aborsi atas permintaan pasien/keluarga. Tidak tanggung-tanggung bahkan ada juga yang menawarkan jasa aborsi yang murah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah praktik aborsi yang dilakukan oleh dokter obgyn atas permintaan pasien atau keluarga termasuk dalam pelanggaran etik, dan mengetahui bagaimana praktik aborsi yang dilakukan oleh dokter obgyn atas permintaan pasien atau keluarga dari sudut pandang hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan library research dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan (peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin hukum) yang berhubungan dengan judul penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kulitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh fakta bahwa apabila Dokter Obgyn menyetujui untuk melakukan aborsi (pada janin hidup) atas permintaan pasien/keluarga artinya yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran etik kedokteran. Dalam KUHP terdapat larangan terhadap aborsi, dan bagi ibu serta pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan diundangkannya UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP ini tidak berlaku lagi atas dasar Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Berbeda dengan KUHP, UU Kesehatan memberikan pengecualian (legalisasi) terhadap tindakan aborsi tertentu, yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya. Pasal 49 ayat 3 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa wanita berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Pada Pasal 194 UU Kesehatan memberikan saksi pidana penjara pada Dokter Obgyn paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika terbukti Dokter Obgyn yang melakukan praktik aborsi atas permintaan pasien/keluarga tanpa adanya indikasi kedaruratan medis dan akibat pemerkosaan.

show abstract

“…Pada kenyataanya melakukan tindakan ini selalu dilaksanakan dengan sembunyi agar tidak ketahuan. Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi (Utami & Mulyana, 2015).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Tanggung Jawab Pidana Korban Pemerkosaan Aborsi Janin Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Dharmapadmi¹,

Dewi

Widyantara

2021

JKH

View full text Add to dashboard Cite

Indonesia is a Legal State whose all aspects of citizens' lives are always rules and norms, be it sanctions or legal responsibilities that participate in growing in society. Responsibilitycan not only be imposedon the wrong-maker but the victim can shoulder this. From the statement, there are problems, namely the legal protection of victims of fetal abortion rape reviewed from a human rights perspective and criminal sanctions againstfetal abortion perpetrators based on human rights. This study aims to determine how the law of covering rape victims who perform fetal abortion. This writing uses the normative legal writing method where the writing is about principles, norms, and rules. In this writing the rape victim who decided to abort her fetus, this certainly makes the responsibility carried also by the victim who abortions her fetus caused by rape and makes the pregnancy that is not stopped that leads to abortion. Surely this is very contrary to the criminal law as well as the human rights of thefetus. Thispaper describesthat the responsibility of rape victims to the fetus abortion can be seen in terms of the human rights of a fetus and the victim himself.

show abstract

Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Cited by 5 publications

References 0 publications

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Dokter Atas Tindakan Abortus Provocatus Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Hamil

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Dokter Atas Tindakan Abortus Provocatus Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Hamil

Analisis Yuridis Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Obgyn Atas Permintaan Pasien Atau Keluarga

Tanggung Jawab Pidana Korban Pemerkosaan Aborsi Janin Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Contact Info

Product

Resources

About