Referring to Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution, the Government has tried to ensure the health of its citizens through the Covid-19 Vaccination program, but there are still people who refuse to be given the Covid-19 vaccination, and this has become a pro and con in the community. The formulation of the problem in this study is how to set sanctions for refusal of Covid-19 vaccination and how the right to refuse the Covid-19 vaccination is viewed from the point of view of Human Rights. This research method uses a normative juridical approach, with data collection from literature studies. The data obtained were analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it was found that the sanctions for refusing the Covid-19 vaccine were in the form of imprisonment of 6 months to 1 year in prison or a fine of Rp. 500,000 - Rp. 1,000,000. In addition, there are sanctions in the form of delaying or discontinuing the provision of social security or social assistance, delaying or discontinuing government administrative services, and fines. In fact, refusing to be vaccinated against Covid-19 is a form of individual freedom that cannot be forced with all considerations to express his aspirations regarding the risks and consequences to his body. Where this should be respected by the Government as stated in Article 28J Paragraph (1) of the 1945 Constitution
Tenaga Kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dan memiliki risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi di lapangan, Sebagai ujung tombak di lapangan yang mempertaruhkan nyawa, sudah selayaknya kesejahteraan demi mendukung efektivitas pelayanan mereka dilaksanakan. Di Era 5.0 ini tenaga kesehatan dituntut untuk melek teknologi, selain itu juga harus mampu meng-update ilmu-ilmu kesehatan yang semakin hari semakin berkembang, akan tetapi sepertinya perihal tersebut sangat susah dijalankan mengingat masih terdapat kesejahteraan tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang nasibnya masih memprihatinkan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi kesejahteraan sosial ditinjau dari konsep filsafat hukum, dan upaya rekonstruksi kesejahteraan sosial khususnya bagi tenaga kesehatan yang berada di Rumah Sakit.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berfokus pada sosiological approach, statuta approach, dan conseptual approach dengan tipe desain penelitian yang digunakan adalah Descriptive Design. Teknik pengumpulan dilakukan melalui data primer dan data sekunder. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis kulitatif.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan itu bukan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah melainkan juga kewajiban dari diri masyarakat itu sendiri untuk mensejahterakan dirinya dan keluarganya sehingga tidak terus bergantung pada Pemerintah. Upaya rekonstruksi kesejahteraan sosial bagi tenaga kesehatan antara lain dengan: menata ulang peraturan tentang kesejahteraan sosial, menata ulang peraturan tentang ketenagakerjaan, menata ulang peraturan tentang cipta kerja, menata ulang Hospital By Laws dengan menitikberatkan pada fungsi rumah sakit, menghadirkan peraturan tentang standar upah bagi Rumah Sakit, menghadirkan organisasi khusus yang dapat memberikan pelatihan pra kerja bagi tenaga Kesehatan, menghadirkan peraturan tentang perlindungan dan kesejahteraan tenaga bagi tesehatan, menghadirkan peraturan yang mewajibkan Rumah Sakit dalam memberikan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi seluruh karyawanya, menciptakan sistem hukum yang terstruktur, tersubstansi, dan berbudaya hukum menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya, menciptakan sistem penegakkan hukum bagi Rumah Sakit yang lalai dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang berkaitan.
The government has implemented a Policy for the Imposition of Restrictions on Emergency Community Activities that have an impact on the trade sector, one of which is micro, small and medium enterprises. These business actors, in addition to experiencing a decrease in turnover, also received criminal sanctions in the midst of the imposition of this emergency Community Activity Restriction by the local government. The formulation of the problem in this study is how freedom of trade in the midst of the Imposition of Restrictions on Emergency Community Activities is viewed from the point of view of sociological jurisprudence and justice. The approach method used in this study is a normative juridical approach, with secondary data collection. Data collection in this research is by literature study. The results obtained were analyzed qualitatively. From the results of the study, it shows that in sociological jurisprudence, trading in the midst of the Imposition of Restrictions on Emergency Community Activities is a community right that becomes a public reality that should still be monitored and controlled without imposing fines even though the Salus Populi Suprema Lex Esto principle is the basis for implementing these sanctions. However, at least the legal ideals must still be considered in order to change social values in the community. In the concept of justice, trading in the midst of the Imposition of Restrictions on Emergency Community Activities is the right of everyone to defend their life and life which has been formulated by law in the form of rights and obligations. This emphasizes that the Government must still pay attention to justice by considering economic and social factors, which of course must be relevant to public order where a scale of justice is recognized.
Tenaga Kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dan memiliki risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi di lapangan, Sebagai ujung tombak di lapangan yang mempertaruhkan nyawa, sudah selayaknya kesejahteraan demi mendukung efektivitas pelayanan mereka dilaksanakan. Di Era 5.0 ini tenaga kesehatan dituntut untuk melek teknologi, selain itu juga harus mampu meng-update ilmu-ilmu kesehatan yang semakin hari semakin berkembang, akan tetapi sepertinya perihal tersebut sangat susah dijalankan mengingat masih terdapat kesejahteraan tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang nasibnya masih memprihatinkan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi kesejahteraan sosial ditinjau dari konsep filsafat hukum, dan upaya rekonstruksi kesejahteraan sosial khususnya bagi tenaga kesehatan yang berada di Rumah Sakit.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berfokus pada sosiological approach, statuta approach, dan conseptual approach dengan tipe desain penelitian yang digunakan adalah Descriptive Design. Teknik pengumpulan dilakukan melalui data primer dan data sekunder. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis kulitatif.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan itu bukan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah melainkan juga kewajiban dari diri masyarakat itu sendiri untuk mensejahterakan dirinya dan keluarganya sehingga tidak terus bergantung pada Pemerintah. Upaya rekonstruksi kesejahteraan sosial bagi tenaga kesehatan antara lain dengan: menata ulang peraturan tentang kesejahteraan sosial, menata ulang peraturan tentang ketenagakerjaan, menata ulang peraturan tentang cipta kerja, menata ulang Hospital By Laws dengan menitikberatkan pada fungsi rumah sakit, menghadirkan peraturan tentang standar upah bagi Rumah Sakit, menghadirkan organisasi khusus yang dapat memberikan pelatihan pra kerja bagi tenaga Kesehatan, menghadirkan peraturan tentang perlindungan dan kesejahteraan tenaga bagi tesehatan, menghadirkan peraturan yang mewajibkan Rumah Sakit dalam memberikan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi seluruh karyawanya, menciptakan sistem hukum yang terstruktur, tersubstansi, dan berbudaya hukum menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya, menciptakan sistem penegakkan hukum bagi Rumah Sakit yang lalai dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang berkaitan.
Pangan merupakan kebutuhan essensial bagi manusia. Ketersediaan pangan dan gizi yang cukup menjadi hal yang penting dilakukan sebagai upaya pemenuhan pangan. Peningkatan ketersediaan tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap indikator nilai ketahanan pangan. Nilai indikator pangan secara makro mungkin cukup namun bukan berarti di tingkat rumah tangga nilai tersebut juga akan baik. Hal tersebut tidak menjamin bahwa sebuah wilayah dengan akses pangan yang cukup dapat menunjukkan nilai ketahanan pangan yang cukup pula. Kondisi tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan dimungkinkan juga di Kota Surakarta terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai ketahanan pangan masyarakat Kota Surakarta pada saat pandemi covid-19. Data yang digunakan merupakan data primer yang diambil melalui wawancara secara langsung dengan sampel masyarakat Kota Surakarta sebanyak 30 orang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah klasifikasi silang ketahanan pangan menurut Jonnson and Toole. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar rumah tangga masyarakat Kota Surakarta berada pada kategori tahan pangan.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.