Tandatangan Digital Sebagai Solusi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Hijau: Sebuah Kajian Literatur (Digital Signature as Green Information and Communication Technology (Ict) Solution: A Review Paper)

Abstract

The presence of Information and Communication Technology (ICT) can be a solution to environment issues, one of the concepts about environment-friendly of ICTs is a Green ICT. Digital Signature in Indonesia regulated in Government Regulation No.82/2012 About System Implementation and Electronic Transaction, thats works to authentification tools and verification. By implementing of Green ICT, it's expected that the use of media such as excess paper in office will be minimized. This study looking for Green ICT solution using the Digital Signature. With the existing theory, it is expected that the implementation of Digital Signature can reduce the use of paper in the office and maximize the concept of e-Government. However, implementation of e-Government with the technology increasing the use of paper and the use of digital signature technology with high-tech encryption is felt to burden the organization, it is not same way with objective of e-Government, a budget efficiency. Therefore Digital Signature with PKCS#12 method which are issued officially by the government expected to increase paper reduction. PKCS#12 method in addition to not requiring its own infrastructure, the use of the method also does not require a lot of money to funding the Digital Signature system. AbstrakKehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi sebuah solusi mengenai isu ramah lingkungan, salah satu konsep tentang TIK yang ramah lingkungan adalah Green Information and Communication Technology (Green ICT). Tanda Tangan Digital di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi. Dengan menerapkan Green ICT, diharapkan penggunaan media seperti kertas berlebih di lingkungan perkantoran akan semakin diminimalisir. Penelitian ini ditulis sebagai kajian dari sebuah sistem pendukung Green ICT, yaitu Tanda Tangan Digital (TTD). Dengan teori yang sudah ada diharapkan penerapan TTD dapat mengurangi penggunaan kertas di lingkungan perkantoran atau lebih memaksimalkan konsep e-Government. Penggunaan TTD dengan metode PKCS#12 diharapkan dapat meningkatkan lagi pengurangan kertas, selain tidak memerlukan infrastruktur tersendiri, penggunaan dengan metode tersebut juga tidak membutuhkan biaya yang banyak Kata Kunci : TIK Hijau, Tanda Tangan Digital, PKCS#12, Pemerintahan-el Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi Volume: 9 No.2 (Oktober -Desember 2018) Hal.: 111-124

Pengembangan Aplikasi Tanda Tangan Digital Dengan Metode Hash Menggunakan Custom Core System Class pada Framework CodeIgniter

“…Tanda tangan digital di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya [3], serta Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik [4]. Tanda tangan digital berfungsi sebagai alat untuk autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan serta keutuhan dan keautentikan informasi elektronik [5]. Beberapa literatur, memberikan istilah yang berbeda-beda terhadap beberapa kategori tanda tangan digital, seperti penelitian [6] menyatakan bahwa tanda tangan digital disebut dengan tanda tangan elektronik dan diklasifikasikan menjadi tanda tangan elektronik biasa dan tanda tangan elektronik yang aman.…”

Literature Review: Legalisasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital sebagai Alternatif Pengesahan Dokumen di Masa Pandemi

“…Adanya kebijakan WFH selama pandemi COVID- 19 [4]. Tanda tangan digital berfungsi sebagai alat untuk autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan serta keutuhan dan keautentikan informasi elektronik [5]. Salah satu contoh pemanfaatan tanda tangan digital adalah untuk legalisasi dokumen elektronik.…”

“…Paper [5] Pihak yang ingin memverifikasi dokumen mengakses fitur legalisasi ijazah yang ada di website kampus yang bersesuaian dengan dokumen, kemudian memasukkan data-data yang ada di dokumen, bisa dilakukan dengan cara ditulis manual atau dengan mengunggah file dokumen. Keluaran dari proses verifikasi ini adalah status berupa dokumen valid atau dokumen tidak valid.…”

“…Paper [30] Algoritma/Skema Penerapan [5] RSA, PKCS#12 Green-ICT [11] SHA-1, DSS Legalisir ijazah dan transkrip nilai [12] SHA-512, RSA Legalisir ijazah [13] MD5, DSA e-Government [14] Hasil pindai tanda tangan asli, fungsi hash Disposisi surat [15] DSA Pemeriksaan integritas dokumen, private key dikirimkan bersamaan dengan dokumen dan signature [16] SHA-1 Pengesahan proposal hibah DIKTI. Tanda tangan digital berupa hasil hash dari secret message yang dimasukkan oleh user [17] Checksum, PKCS#17…”

Digital Signature Implementation as a New Smart Governance Model

“…5) Firda Zulivia Abraham, Paulus Insap Santosa, & Wing Wahyu Winarno conducted a registration authority study. The registration authority is a digital signature authentication model used for electronic documents created, sent, or stored either in analog or digital types or in other types (Abraham et al, 2018).…”