Stakeholder and Social Network Analyses towards Multistakeholder Forest Management in Solok District, West Sumatera

Abstract

ABSTRAK Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Solok merupakan salah satu dari 120 KPH Model yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK). Permukiman masyarakat (Nagari) berada di sekitar dan di dalam wilayah KPH. Selain itu, keberadaan KPH sebagai institusi baru dalam pengelolaan hutan menimbulkan penafsiran yang beragam dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis kepentingan, dan pola hubungan para pihak yang terkait dalam pengelolaan KPHL Solok. Metode analisis yang digunakan adalah analisis stakeholders dan jaringan sosial. Para pihak yang terlibat dalam pengelolaan KPHL Solok memiliki kepentingan dan pengaruh yang beragam. Terdapat 22 pihak yang terdiri atas 2 pihak sebagai key players, 10 pihak sebagai subject, 4 pihak sebagai context setter, dan 6 pihak sebagai crowd. Pola interaksi para pihak berupa aliran informasi tidak tersebar merata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan KPHL Solok. Pengelolaan hutan multipihak dapat menjadi alternatif model pengelolaan KPHL Solok untuk mengintegrasikan kepentingan para pihak dan mendistribusikan informasi secara merata.

Analisis Persepsi Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Keberadaan Kawasan KPHP Model Poigar

“…Proporsi bagi hasil pada umumnya lebih besar yang akan diperoleh masyarakat dibandingkan pihak KPHP Model Poigar. Ilham, Purnomo, & Nugroho (2016) menyatakan bahwa proporsi bagi hasil yang diperoleh oleh masyarakat dari pola kemitraan dalam pengelolaan KPHL Solok adalah 75% untuk masyarakat dan 25% untuk pihak KPHL. Selanjutnya Mukarom et al (2015) juga menyampaikan bahwa sistem bagi hasil yang disepakati dalam kemitraan di KPHL Rinjani Barat tergantung dari jenis yang dihasilkan, untuk jenis hasil hutan kayu (HHK) pembagian hasil yang disepakati adalah 25% untuk KPH (negara) dan 75% koperasi (masyarakat), sedangkan dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan tanaman produktif bawah tegakan adalah 10% untuk pihak KPH (negara) dan 90% untuk pihak koperasi (masyarakat).…”

“…Selanjutnya Mukarom et al (2015) juga menyampaikan bahwa sistem bagi hasil yang disepakati dalam kemitraan di KPHL Rinjani Barat tergantung dari jenis yang dihasilkan, untuk jenis hasil hutan kayu (HHK) pembagian hasil yang disepakati adalah 25% untuk KPH (negara) dan 75% koperasi (masyarakat), sedangkan dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan tanaman produktif bawah tegakan adalah 10% untuk pihak KPH (negara) dan 90% untuk pihak koperasi (masyarakat). Ilham et al (2016) menyatakan bahwa skenario Kemitraan Kehutanan dapat meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan hasil hutan dan kegiatan masyarakat di dalam kawasan hutan diakui secara legal. Sementara itu, kepastian hukum atas kawasan hutan juga mendapat legitimasi dari masyarakat.…”

Stakeholder Analysis on Sungai Wain Protected Forest Management in Balikpapan City, East Kalimantan Province

“…The Community Forest management program implemented by a small part of the community around HLSW is a program that the community wants to develop because it provides opportunities for them to have alternative income (Purwanto and Koesoetjahjo 2017). In general, those who occupy this quadrant are marginal and often empowered (Ilham et al 2016). Most of the communities around the HLSW still have a high dependence on the resources in the protected forest, including farming, gardening, hunting, raising livestock in the area, collecting agarwood, timber needs, or fulfilling water needs.…”

Peran Hutan Tanaman Rakyat Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit Xiv Gedong Wani

“…Tingginya permintaan kayu menyebabkan masyarakat membuka lahan hutan sehingga alih fungsi lahan hutan mengalami peningkatan (Alam, 2007). Menurut Ilham et al (2016) salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjawab permasalahan kehutanan adalah dengan memperbaiki tata kelola sumber daya hutan. Skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/-KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial salah satunya adalah Hutan Tanaman Rakyat (HTR).…”