Why is APBD (Regional Budget) often enacted after the budgeted financial year has started? Is it because of political factor? The research would like to highlight the economic and political perspectives of divided government as one of the factors of the bad performance of the Regional Budget (APBD) enactment.
PendahuluanPerilaku aktor dalam membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terlepas dari relasi antara eksekutif (pemda) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD). Potret buruknya relasi eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan adalah berupa perdebatan panjang * Alamat Korespondensi: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Jalan DR. Wahidin No. I Gedung Radius Prawiro Lantai 9 Jakarta Pusat 10710. E-mail : gsigit@gmail.com kedua belah pihak di parlemen yang dikenal dengan istilah log-rolling (Buchanan dan Tullock, 1962) atau legislative gridlock (Fiorina, 1992; Lassen dan Andersen, 2010). Ketidaksesuaian preferensi (fiscal preference) dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dalam APBD antara eksekutif dan legislatif inilah yang menurut Boediono disebut sebagai 'faktor politis' dalam keterlambatan penetapan anggaran 1 .