Pengaruh Ketidakmayoritasan Partai Politik Kepala Daerah di DPRD (Divided Government) terhadap Keterlambatan Penetapan APBD

Abstract

Why is APBD (Regional Budget) often enacted after the budgeted financial year has started? Is it because of political factor? The research would like to highlight the economic and political perspectives of divided government as one of the factors of the bad performance of the Regional Budget (APBD) enactment. PendahuluanPerilaku aktor dalam membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terlepas dari relasi antara eksekutif (pemda) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD). Potret buruknya relasi eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan adalah berupa perdebatan panjang * Alamat Korespondensi: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Jalan DR. Wahidin No. I Gedung Radius Prawiro Lantai 9 Jakarta Pusat 10710. E-mail : gsigit@gmail.com kedua belah pihak di parlemen yang dikenal dengan istilah log-rolling (Buchanan dan Tullock, 1962) atau legislative gridlock (Fiorina, 1992; Lassen dan Andersen, 2010). Ketidaksesuaian preferensi (fiscal preference) dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dalam APBD antara eksekutif dan legislatif inilah yang menurut Boediono disebut sebagai 'faktor politis' dalam keterlambatan penetapan anggaran 1 .

The role of specific allocation fund on the local government budget timeliness

“…In the results of this study, the DAU variable has a sig value of 0.628 which is more than 0.05, hence the hypothesis cannot be accepted. The results of this study are consistent with the research of Ardiyah & Wijayanti, (2016) and Kartiko, (2012). The research states that some governments in Indonesia only try to avoid the set time limits in order to avoid DAU delay or DAU deduction sanctions, but they do not try to determine the APBD on the specific time.…”

“…This dependency makes the government tries to implement timeliness in APBD determination so that it can avoid sanctions. Kartiko, (2012) argues that sanction of delaying DAK disbursement at stage 1 is only given to local governments that submitted regional regulations about the deadline of APBD determination is December 31. The higher the amount of DAK obtained by a region, the more motivated the region to get a bigger DAK for the following year.…”

Pengaruh Kompetisi Politik Terhadap Peluang Keterlambatan Penetapan Apbd

“…Penelitian tentang hubungan antara kompetisi politik dan keterlambatan penetapan APBD di Indonesia memang masih sangat terbatas. Pengaruh divided government terhadap keterlambatan penetapan APBD di Indonesia tahun 2008-2009 pernah diteliti oleh Kartiko (2012), yang menyimpulkan bahwa divided government berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD. Periode penelitian yang singkat (2008)(2009) tersebut belum mampu mengungkap lebih jauh pengaruh divided government terhadap keterlambatan penetapan APBD.…”

“…Semakin besar anggaran belanja, maka akan semakin kompleks proses perancangannya dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk ditetapkan (Klarner, Phillips, & Muckler, 2012). Selain itu, anggaran belanja yang besar serta menimbulkan tarik ulur antar pihak yang memiliki kepentingan dalam pembahasannya dan memiliki budaya 'titip anggaran' (Kartiko, 2012). Karena 'titip anggaran' erat kaitannya dengan korupsi, variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah variabel belanja modal serta belanja barang dan jasa karena kegiatan belanja tersebut melalui proses pengadaan barang publik.…”

“…Akses tenaga akademis di universitas-universitas yang umumnya terletak di perkotaan juga menjadi nilai plus bagi percepatan penetapan APBD. (Kartiko, 2012). Untuk variabel dummy tipe pemerintah daerah, pemerintah kabupaten diberikan nilai 1 sedangkan pemerintah provinsi dan kota diberikan nilai 0.…”