Factors of Budget Delay: Local Government Capacity, Bargaining and Political Interaction in Indonesia

Vidyattama, Yogi; Sugiyarto, Sugiyarto; Sutiyono, Wahyu

doi:10.1080/00074918.2020.1812515

Cited by 6 publications

(11 citation statements)

References 45 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Chairpersons who convene village meetings should demonstrate real capacities to mobilise residents, focus meetings, organise meeting venues, target major social citizens and ensure proper documentation of local council meeting proceedings (Vidyattama, Sugiyarto & Sutiyono, 2020). Although the proposed strategies could have some positive impact, the scholar does not indicate how district-based challenges could fit in the same path and raise citizen participation.…”

Section: Improving the Capacity Of Local Leadersmentioning

confidence: 98%

Towards enhancing local citizen participation in Uganda

Mwesigwa

2021

DPD

View full text Add to dashboard Cite

Purpose: The purpose of this paper is to propose an alternative model of enhancing citizen participation in Uganda. Research Methodology: The central approach for this paper was review of obtainable theoretical and conceptual writings on citizen participation in Uganda and other parts of the world. Literature review is the gathering of information from obtainable resources such as educational journals and statistical periodicals. The approach has been demonstrated to be very effective and can be applied at any stage of a research process. Results: Citizen Participation encourages marginalised groups to be organised in structures under their control; brings knowledge of their social environment and process to the local government agenda in a way that no other structure can as well as fostering self-reliance. Limitations: This study took a desk research and the actual opinions from selected citizens may be parallel to the conclusions obtained in this review. Contribution: The study can be used for local government managers implementing community-driven projects. Keywords: Citizen participation, policy implementation, stakeholders, bureaucrats, local leaders

show abstract

Section: Improving the Capacity Of Local Leadersmentioning

confidence: 98%

Towards enhancing local citizen participation in Uganda

Mwesigwa

2021

DPD

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Keterlambatan dalam penetapan APBD menyebabkan adanya penundaan penyediaan layanan publik yang pada akhirnya menyebabkan akumulasi dan tumpang tindih kegiatan pemerintah di semester dua tahun anggaran berjalan sehingga berdampak negatif pada kualitas dan kuantitas layanan publik (Lindawati & Adhi, 2017;Savitri, et al, 2019;Vidyattama et al, 2020).…”

Section: Latar Belakangunclassified

“…Keterlambatan dalam menetapkan anggaran tidak menguntungkan siapapun dan justru merugikan banyak pihak sehingga akan menjadi perhatian utama dari masyarakat. Selain itu, keterlambatan dalam menetapkan anggaran adalah hal yang mudah diamati oleh masyarakat karena dampaknya secara langsung dapat memengaruhi kualitas dan kuantitas layanan publik (Lindawati & Adhi, 2017;Savitri et al, 2019;Vidyattama et al, 2020). Ketidaksukaan masyarakat atas adanya keterlambatan menjadikan tepat atau terlambatnya penetapan anggaran menjadi salah satu bahan evaluasi untuk menilai kualitas pemerintah.…”

Section: Faktor Yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Angg...unclassified

“…Kurangnya partisipasi masyarakat miskin disebabkan adanya keterbatasan pengetahuan dan pilihan rasional atas opportunity cost. Adapun masyarakat yang hadir hanya dijadikan justifikasi oleh pemda bahwa produk dari Musrenbang berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Bastian, 2016;Grillos, 2017;Vidyattama et al, 2020).…”

Section: Permasalahan Pada Tahap Penyusunan Apbdunclassified

“…Konflik antara kepala daerah dengan DPRD akan semakin buruk ketika usulan DPRD hasil penjaringan aspirasi saat reses tidak diakomodasi dalam Raperda APBD. Hal ini disebabkan akomodasi aspirasi dalam Raperda APBD adalah bentuk hubungan timbal balik antara DPRD dengan kelompok pendukung (Vidyattama et al, 2020). Secara umum aspirasi pendukung diakomodasi dalam dana aspirasi dan dana kegiatan DPRD (Lindawati & Adhi, 2017).…”

Section: Permasalahan Pada Tahap Penyusunan Apbdunclassified

See 2 more Smart Citations

Ketepatan Waktu dalam Penetapan APBD oleh Kepala Daerah: Peran Siklus Politik

2022

Journal ITRev

View full text Add to dashboard Cite

Biaya politik menjadi pertimbangan kepala daerah setiap ada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada). Kepala daerah akan menanggung biaya politik yang tinggi ketika terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masyarakat tidak menyukai adanya keterlambatan dalam penetapan APBD karena berdampak negatif terhadap penyediaan layanan publik. Penelitian ini menggunakan data disagregat karakteristik daerah berupa data keuangan daerah dan luas daerah serta waktu pelaksanaan pilkada di 508 kota/kabupaten pada kurun waktu tahun 2014-2020. Data panel yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan regresi logistik biner. Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan pilkada berkorelasi positif dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Probabilitas penetapan APBD secara tepat waktu lebih besar ketika terdapat pelaksanaan pilkada. Selain itu, faktor lain yang meliputi rata-rata persentase anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja, kemandirian fiskal daerah serta kebijakan alokasi hibah saat pelaksanaan pilkada juga berkorelasi dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD.

show abstract