2020
DOI: 10.20473/jlm.v4i1.2020.141-151
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Sosialisasi Sistem Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Pada Masyarakat Desa Semanding, Kabupaten Tuban

Abstract: Significant changes in the development of science and technology have had an impact on the implementation of public services. The government is required to increasingly provide transparent and accountable public services to the wider community. Along with the development of technology, the method of submitting complaints about public services has also changed, people can now submit their complaints through a system called LAPOR (People's Aspiration Service and Online Complaints to the Community). However, not … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
2

Year Published

2022
2022
2022
2022

Publication Types

Select...
2

Relationship

0
2

Authors

Journals

citations
Cited by 2 publications
(2 citation statements)
references
References 0 publications
0
0
0
2
Order By: Relevance
“…Hal ini dapat dilihat dari hasil kuiseoner dan adanya tanggapan yang positif dari pihak mitra tentang adanya kegiatan ini. Jika dibandingkan hasil pengabdian ini dengan pengabdian yang serupa seperti yang dilakukan oleh (Ariawantara et al, 2020) keduanya sama-sama memberikan hasil yang baik yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat ketika ingin melakukan pengaduan.…”
Section: Gambar 6 Hasil Kuesioner Pertanyaanunclassified
“…Hal ini dapat dilihat dari hasil kuiseoner dan adanya tanggapan yang positif dari pihak mitra tentang adanya kegiatan ini. Jika dibandingkan hasil pengabdian ini dengan pengabdian yang serupa seperti yang dilakukan oleh (Ariawantara et al, 2020) keduanya sama-sama memberikan hasil yang baik yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat ketika ingin melakukan pengaduan.…”
Section: Gambar 6 Hasil Kuesioner Pertanyaanunclassified
“…Selain itu pelayanan publik yang equity dan akuntabel merupakan indikator penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Ariawantara et al, 2020).…”
unclassified