Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu

Alfiantoro, Handoko

doi:10.55108/jap.v1i2.22

Cited by 1 publication

(1 citation statement)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Pelanggaran pemilu ada yang bersifat ringan dan ada yang berat / destruktif (Hafid 2019). Pelanggaran seperti money politik, penyalahgunaan wewenang (abuse of power), dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis (TMS) merupakan pelanggaran berat karena bersifat destruktif atau merusak demokrasi (kedaulatan rakyat) (Alfiantoro 2018).…”

unclassified

Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri

Huda

Winarto

Lestariningsih

2022

Bri

View full text Add to dashboard Cite

Tujuan penelitian untuk mengkaji permasalahan yang menjadi hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris. Secara normatif, dikaji undang-undang pemilu dan peraturan Bawaslu. Secara empiris, didapatkan data hasil wawancara dan dokumentasi hasil pengawasan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 2 faktor penting yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. Pertama, regulasi yang mengatur ketentuan dan penanganan tindak pidana pemilu masih memiliki titik lemah, antara lain: a) masih ada celah hukum yang membuat sulit menjerat pelaku tindak pidana pemilu, seperti politik uang; b) tidak adanya kewenangan Bawaslu untuk memanggil paksa terhadap seseorang untuk dimintai kesaksiannya; dan c) alotnya pembahasan untuk memutuskan tindak lanjut dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di Gakkumdu karena adanya perbedaan persepsi. Kedua, masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam berkontribusi melakukan pengawasan pemilu yang disebabkan oleh: a) tingkat pendidikan politik masyarakat masih rendah; b) adanya pemahaman masyarakat bahwa penyelenggaraan pemilu hanya urusan Penyelenggara Pemilu; c) adanya pemahaman di kalangan masyarakat bahwa hasil pemilu tidak berpengaruh terhadap kehidupan atau kesejahteraan mereka sehingga mereka cenderung menjadi apatis; d) adanya budaya ewuh pakewuh karena para pelanggar pemilu umumnya masih ada hubungan tetangga, saudara / keluarga mereka sendiri, atau setidaknya mereka saling kenal mengenal; dan e) masih ada kekhawatiran adanya intimidasi dari terlapor jika melaporkan pelanggaran pemilu sehingga keamanan diri dan keluarganya merasa terancam, karena tidak adanya jaminan keamanan terhadap pelapor maupun saksi. PENDAHULUANPemilihan Umum di Indonesia, yang diselenggarakan tiap lima tahun, merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara yang menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat (Mulyono and Fatoni 2019). Konstitusi kita juga telah menjamin bahwa kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat dan ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Pemilihan umum di Indonesia berasaskan luber dan jurdil (Ramadhan Tersedia Online di http://www.jurnal.unublitar.ac.id/ index.php/briliant

show abstract

unclassified