Review of existing land funds in European countries

Milićević, Dragana

doi:10.14438/gn.2014.05

Cited by 10 publications

(4 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Pengelolaan bank tanah ini didesentralisasikan dengan kantor wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Belanda. Sekarang, bank tanah ini mengelola lahan pertanian seluas 80.000 ha, dengan tugas utamanya sebagai berikut (Milicevic, 2014): a) Pengembangan kebijakan pertanahan pemerintah; b) Pengelolaan tanah yang dimiliki oleh pemerintah; dan c) Penjualan tanah pemerintah.…”

Section: Jenis Bank Tanahunclassified

Gagasan Pengaturan Bank Tanah untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara yang Berkeadilan

Zahra

2017

JIAP

View full text Add to dashboard Cite

Section: Jenis Bank Tanahunclassified

Gagasan Pengaturan Bank Tanah untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara yang Berkeadilan

Zahra

2017

JIAP

View full text Add to dashboard Cite

“…Land consolidation; b. Establishment and supervision of the land market; c. Land management; d. Implementation of rural and urban development projects and infrastructure projects (Milićević, 2014).…”

Section: The Concept Of Regulating the Land Bank Agency In Land Acqui...mentioning

confidence: 99%

Land Bank as Land Provision Agency in Land Procurement for Public Interest

Krishnasanti

Prasasti²

2023

Jurnal Hukum Prasada

View full text Add to dashboard Cite

The idea of creating regulations about Land Bank is getting stronger by seeing many problems regarding the land supply for development for the public interest. The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is the basis for the establishment of the Land Bank Agency. The mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and Article 2 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles says that the State has the authority to control, regulate, and organize the allotment of land, water, and natural resources contained therein for the people greatest prosperity. However, the availability of land amount is not proportional to the massive development by people and the government conduce in land price fluctuations. Moreover, the absence of a land operator role hinders infrastructure development for the public interest. The purpose of this study is to reveal the legitimacy of the Land Bank Agency in land procurement for development in the public interest after the enactment of Omnibus Law and to describe land acquisition by the Land Bank Agency. The doctrinal research method is used in this study. Approach methods that are used in this study are the statute and conceptual approaches. It was found that the legitimacy of the Land Bank Agency is a form of the authority of the State Right to Control over Land which carries out functions as a land manager and guarantees the availability of land in for the public interest so that the Land Bank Agency can act as an agency that requires land in land acquisition for development for the public interest. The acquisition of land by Land Bank Agency is carried out through government determinations and through a waiver of rights.

show abstract

“…Bank Tanah merupakan salah satu sarana manajemen sumber daya yang penting untuk dapat meningkatkan produktivitas dalam pemanfaatan tanah. Bank Tanah sendiri menjamin akan ketersediaan tanah untuk berbagai keperluan pembangunan di masa mendatang, selain itu diharapkan dapat menjamin efisiensi APBD/APBN, serta mengurangi konflik yang terjadi dalam proses 17 Dragana Milicevic. (2014) pembebasan tanah dan juga diharapkan mengurangi dampak buruk liberalisasi tanah.…”

Section: Penerapan Bank Tanah DI Indonesia Berlandaskan Pada Teori Ke...unclassified

Penerapan Bank Tanah Di Indonesia Yang Berlandaskan Teori Keadilan Bermartabat

Tejawati

2022

PERSP

View full text Add to dashboard Cite

Bank Tanah merupakan salah satu sarana manajemen sumber daya yang penting untuk dapat meningkatkan produktivitas dalam pemanfaatan tanah. Penerapan Bank Tanah diharapkan akan mampu membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam memenuhi kebutuhannya mengenai tempat tinggal. Salah satu bentuk terobosan untuk untuk mengatasai persoalan yang berkaitan dengan pengadaan tanah dalam pembangunan yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), yang didalamnya telah mengamanatkan pembentukan Bank Tanah. Penerapan Bank Tanah di Indonesia harus berlandaskan pada Teori Keadilan Bermartabat, hal tersebut demi mewujudkan tujuan dari teori tersebut yaitu untuk lebih memanusiakan manusia, terutama yang berkaitan dengan pemilik ataupun pemegang hak atas tanah dalam hal pengadaan tanah. Dari latar belakang belakang di atas dapat diuraikan rumusan masalah mengenai penerapan Bank Tanah di Indonesia yang berlandaskan pada Teori Keadilan Bermartabat. Penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian normatif, artinya selain mempelajari isi hukum itu sendiri, juga ditemukan kebenarannya berdasarkan logika ilmiah dari sisi normatif. Penerapan Bank Tanah di Indonesia terutama yang berkaitan dengan penyediaan tanah dalam rangka pembangunan oleh Pemerintah penting untuk berlandaskan pada Teori Keadilan Bermartabat, karena untuk meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian akan pemenuhan hak-hak bagi pemegang hak atas tanah.Land Bank is one of the important resource management tools to increase productivity in land use. The implementation of the Land Bank is expected to be able to help Low-Income Communities in meeting their needs regarding housing. One form of breakthrough to overcome problems related to land acquisition in development is the issuance of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UUCK), which has mandated the establishment of a Land Bank. The application of Land Banks in Indonesia must be based on the theory of Dignified Justice, this is in order to realize the purpose of the theory, namely to more humanize humans, especially those related to owners or holders of land rights in terms of land acquisition. From the background above, it can be described the formulation of the problem regarding the application of land banks in Indonesia which is based on the theory of dignified justice. The research used is a form of normative research, it means that apart from studying the contents of the law itself, the truth is also found based on scientific logic from the normative side. The application of land banks in Indonesia, especially those related to the provision of land for development by the Government, is important to be based on the theory of dignified justice, because to minimize the occurrence of inconsistencies in the fulfillment of rights for land rights holders.

show abstract

Review of existing land funds in European countries

Cited by 10 publications

References 0 publications

Gagasan Pengaturan Bank Tanah untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara yang Berkeadilan

Gagasan Pengaturan Bank Tanah untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara yang Berkeadilan

Land Bank as Land Provision Agency in Land Procurement for Public Interest

Penerapan Bank Tanah Di Indonesia Yang Berlandaskan Teori Keadilan Bermartabat

Contact Info

Product

Resources

About