Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Abstract

Relasi kekuasaan antar Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia selama ini dapat dikatakan selalu mengalami pasang surut. Persoalan ini disebabkan pengaturan kewenangan Wakil Presiden dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari kekaburan kewenangan Wakil Presiden serta memberikan rekomendasi ke depan bagaimana seyogyanya kewenangan Presiden dan Wakil Presiden dapat diatur dan dilaksanakan secara proporsional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945 dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal berkaitan dengan kewenangan Wakil Presiden. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengoptimalan kewenangan Wakil Presiden dapat dilakukan dengan mengaturnya di dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang diharapkan dapat membagi secara proporsional kewenangan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, diharapkan supaya pengaturan Kewenangan Wakil Presiden diatur secara pasti dalam aturan hukum supaya tidak tergantung pada praktik ketatanegaraan serta faktor non hukum, yaitu faktor politik. Mengingat pentingnya fungsi Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia maka alangkah baiknya, Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang mengatur mengenai pembagian wewenang antar Presiden dan Wakil Presiden segera dibentuk. The power relations between the President and Vice President in the Indonesian constitutional system so far can be agreed to always overcome the ups and downs. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is unclear. This study aims to analyze the juridical implications of the obscurity of the Vice President’s authority and give approval to the front regarding the authority of the President and Vice President to be able to regulate and implement proportionality. This research is a normative legal research with primary legal material in the form of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and secondary legal material containing books and journal articles about the authority of the president’s representative. From this research it can be concluded that optimizing the authority of the Vice President can be done with a license in the Law on Presidential Institutions which is expected to allocate proportional authority to the powers of the President and Vice President. Therefore, it is hoped that the Vice President’s licensing can be regulated in regulating legislation not dependent on state administration and non-legal factors, namely political factors. Considering the importance of the function of the Vice President in the constitutional system of the Republic of Indonesia, it would be nice, the Law on Presidential Institutions governing the distribution of powers between the President and the Vice President was immediately formed.

The Age Threshold for Presidential Nominations in the Perspective of Dignified Justice Theory

“…This is especially 6 true in countries with a presidential system which mandates a definite term of office for the President and Vice President (fixed term). 9 Even though the age threshold for candidacy for President and Vice President is an important aspect in a country, it is rarely formulated explicitly in a country's constitution. The age threshold for nominations for President and Vice President is generally left to the law as a legal product of the legislative body which emphasizes that the regulation regarding the age threshold for candidacy for President and Vice President is an open legal policy that is determined entirely by the legislative body.…”

The Existence of Copyrights on Traditional Cultural Expressions Held by the State: Implications and Orientations

“…Because it is an order of authority from the legislative power, the formulation of delegation regulations must be limited and clear to minimize the existence of blank delegation regulations [31]. Delegation regulations that are unclear and do not provide clear boundaries can potentially expand and widen the provisions of the Act, which can be regulated at will by the executive power [32]. Therefore, the formulation of delegation regulations must be firm, directed, and clear.…”

Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi

“…Dalam konsep trustee representative, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dianggap secara mandiri dapat menentukan keputusan serta kebijakan yang dianggap mewakili rakyat. Bahkan, seandainya keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat bertentangan dengan harapan dan aspirasi rakyat maka Majelis Permusyawaratan Rakyat mendapatkan keabsahan untuk melakukannya karena berdasarkan pada konsep trustee representative (Widodo et al, 2020). Hal ini mengalami perbedaan ketika terjadi perubahan konstitusi pada tahun 1999-2002 yang mana Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan menjadi lembaga tertinggi negara maupun penjelmaan seluruh masyarakat.…”