Proses Kebijakan di Daerah: Formulasi Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Abstract

Penurunan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia ditandai dengan peningkatan tanah longsor, erosi dan sedimentasi, banjir, dan kekeringan. Setiap DAS memiliki permasalahannya sendiri sehingga dalam pengelolaan DAS di perlukan aturan yang khusus mengatur permasalah di DAS tersebut. Pengelolaan DAS Provinsi Riau diperlukan peraturan atau payung hukum yang khusus mengatur tentang DAS Provinsi Riau yang sesuai dengan klarifikasi dari DAS tersebut. Dalam hal ini muncul Ranperda inisiatif komisi DPRD Provinsi Riau Komisi B dalam Pengelolaan DAS di Provinsi Riau. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, obsrvasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dalam perumusan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pengelolaan DAS terdapat beberapa proses dan tahapan yaitu Perumusan masalah (defining problem), Agenda kebijakan, Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan terakhir Tahap penetapan kebijakan. Dari proses perumusan yang dilakukan, draft awal Ranperda dengan draft setelah Rapat Paripurna yang telah dilakukan tidak mengalami perubahan yang signifikan, perubahan hanya berkisar pada penambahan konsep dalam pengelolaan DAS yang diwujudkan dalam Ranperda.

Riau Dalam Kontestasi Politik (Tinjauan Analisis Wacana Kritis)

“…Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan presiden, legislatif, hingga kepala daerah menjadi salah satu cara mengukur kualitas demokrasi (M. Dedi, 2019). Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bagian dari cita-cita reformasi (M. Afandi & Afandi, 2018b;Lestari et al, 2021;Suryana, 2020). Sebagai arena kontestasi politik di tingkat lokal, pemilihan kepala daerah langsung diharapkan terselenggara secara aksesabel, akuntabel, efektif, efisien, dan transparan sehingga benar-benar melahirkan legitimasi kekuasaan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.…”

Pembuatan Panduan Penggunaan Mendeley Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Uin Sultan Syarif Kasim Riau

“…Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa (Lestari et al, 2021).…”

Implementasi Metode PROMETHEE Dalam Menentukan Prioritas Perbaikan Daerah Aliran Sungai Pada Provinsi Riau

“…Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan [1].Provinsi Riau memiliki 3 daerah aliran sungai (DAS) yaitu, DAS Rohul, DAS Kampar, DAS Indragiri.…”