Pilihan Publik Dalam Serial Kasus Korupsi Kepala Daerah

Abstract

Tulisan ini melakukan telaah pendekatan pilihan publik dalam kasus korupsi kepala daerah di Lampung Tengah (Mustafa) dan proses politik anggaran daerahnya. Melalui telaah informasi yang diperoleh terutama dari berbagai sumber, seperti karya penelitian, buku referensi, termasuk artikel dari majalah, jurnal, tinjauan pustaka, situs web, dan makalah konferensi, diketahui bahwa pemaknaan pendekatan pilihan publik dalam politik anggaran daerah berimplikasi pada terbukanya ruang korupsi bagi kepala daerah. Kasus korupsi Mustafa sejak tahun 2018 hingga saat ini (tahun 2021) masih terus bergulir walaupun masa tahanan Mustafa telah dijalani, namun proses persidangan yang terus berlanjut memaksa banyak aktor untuk diperiksa serta membuka kasus lainnya. Interaksi Mustafa sebagai kepala daerah yang memiliki kekuasaan besar dengan swasta ketika menjabat dan selanjutnya mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung, dilihat melalui pendekatan pilihan publik bahwa proses penganggaran didominasi oleh kepentingan pribadi pejabat pemerintah yang ingin dipilih kembali, hasil fiskal cenderung berbeda di lembaga politik yang berbeda. Sebagai rekomendasi, pertama, perlunya perubahan cara pandang pemimpin daerah dalam mengakses politik anggaran, serta interaksi dengan lingkungan keputusannya perlu rasionalisasi pengambilan keputusan. Mempertimbangkan berbagai pendekatan yang relevan, sehingga meminimalisir potensi dan celah korupsi di daerah. Kedua, format dan klasifikasi anggaran harus direvisi untuk lebih mendukung pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Keterlibatan warga harus dipromosikan dengan memberikan laporan yang dapat dipahami tetapi juga melalui bentuk keterlibatan yang lebih aktif.
 Kata Kunci: Pendekatan Pilihan Publik, Politik Anggaran, Korupsi Kepala Daerah.

The Influence of Governance and Political Support on Corrupt Practices in Aceh Province

“…Secara sederhana, belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Sayangnya, berbagai kasus korupsi yang terungkap ke publik cenderung merupakan kegiatan pembangunan ataupun pemeliharaan infrastruktur, bahkan melibatkan politisi maupun kepala daerah (Akbar et al, 2021;Fatkuroji & Meilinda, 2022).…”

“…Selain tata kelola, politik juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan tingkat korupsi, seperti yang telah ditunjukkan dalam sejumlah penelitian (Abdullah & Asmara, 2012;Alt & Lassen, 2008;Fatkuroji & Meilinda, 2022;Perdana & Hanifuddin, 2023;Wartiningsih, 2021;Widyawati et al, 2023). Pada konteks negara demokrasi, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dianggap sebagai fondasi politik yang esensial.…”

“…Pada wilayah pemerintahan daerah, ancaman korupsi menjadi lebih nyata. Praktik korupsi yang massif mengakibatkan pelayanan publik menjadi kurang responsif, kualitas infrastruktur yang kurang baik, dan penurunan kesejahteraan masyarakat (Fatkuroji & Meilinda, 2022;Setiyono, 2017;Widyawati et al, 2023). Praktik koruptif dari pejabat publik atau birokrat sering kali merusak proses pencapaian tujuan tersebut (Quah, 2009;Shah, 2006).…”

“…Politik memiliki peranan yang sangat signifikan dalam praktik korupsi. Praktik korupsi sering kali terjadi dalam konteks politik, terutama pada masa pemilihan umum (Fatkuroji & Meilinda, 2022), dan dalam pengangkatan pejabat publik serta pengambilan keputusan publik lainnya (Abdullah & Asmara, 2012;Perdana & Hanifuddin, 2023;Widyawati et al, 2023). Dukungan politik terhadap pimpinan daerah berpotensi memberikan ruang praktik korupsi di pemerintah daerah.…”

Karakterisasi Pendidikan Anti Korupsi dan Wawasan Kebangsaan: Program Pengabdian Masyarakat

“…Bukan hanya masalah menurunnya pengetahuan di tingkat nasional, korupsi adalah masalah yang mempengaruhi setiap sektor (Fatkuroji & Diana, 2021;Syawawi, 2021). Masyarakat Indonesia menjadi lebih sadar dalam sebulan terakhir, menurut Lembaga Penelitian Indonesia (LSI).…”