Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat  Hak Atas Tanah Dalam Kasus Sertifikat Ganda

Ayuningtyas, Annisa Shafarina; Candrakirana, Rosita; Najicha, Fatma Ulfatun

doi:10.20961/jd.v1i1.50222

Cited by 2 publications

(3 citation statements)

References 2 publications

(2 reference statements)

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Dalam UUD NRI 1945 amandemen kedua pada Pasal 28 G dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan harta benda yang dibawah kekuasaannya. Sedangkan pada Pasal 28 H ayat (4) dinyatakan "bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Ayuningtyas, 2020).…”

Section: Hasil Penelitian Dan Pembahasan Efisiensi Dan Implikasi Hak ...unclassified

Analisis Efisiensi Peralihan Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Bangunan Di Kota Batam

Al idrus

2023

JHI

View full text Add to dashboard Cite

Batam merupakan suatu kawasan yang berada dalam ruang lingkup Hak Pengelolaan Lingkungan yang dalam artian tidak ada suatu bentuk hak atas tanah berupa hak miliki melainkan keseluruhan hampir menggunakan hak guna bangunan, namun legal standing mengenai hak pengelolaan lingkungan ini tidak diatur pada UUPA sehingga kekuatan hukumnya hanya sebagai pelaksana dari Undang-Undang. Dengan adanya ketentuan ini mengarahkan kepada efisiensi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan antisipatif yang sangat cepat dalam menanggulangi pertumbuhan ekonomi masyarakat pasca covid 19. Begitu pula dalam menegakkan hal ini perlu kita rujuk dalam amanat yang ada pada konstitusi indonesia pada pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam hal ini peneliti menganggap efisiensi pelaksanaan mengenai pasal ini terlaksana apabila tanpa adanya kepemilikan yang bersifat privatisasi melainkan dengan cara senttralisme pengelolaan kepada pemerintah, namun yang menjadi kendala dalam hal ini ialah mengenai pasal 28 UUD NRI 1945 tentang HAM yang memberikan hak seseorang untuk memiliki tempat tinggal. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode peneltian normatif empiris yang di dasarkan pada bahan penelitian primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan penelitian sekunder berupa data pada Badan Penelitian Statistik Kota Batam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada dasarnya politik hukum pada peralihan hak milik menjadi hak guna bangunan merupakan suatu politik hukum yang diarahkan pada efisiensi pemanfaatan tata ruang di daerah batam dengan melihat kepada data BPS kota batam mengenai pengeluaran dana kota batam, laju pertumbuhan ekonomi, dan angka pengangguran kota batam.

show abstract

Section: Hasil Penelitian Dan Pembahasan Efisiensi Dan Implikasi Hak ...unclassified

Analisis Efisiensi Peralihan Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Bangunan Di Kota Batam

Al idrus

2023

JHI

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Masalah tanah diangkat dalam persidangan. Penjaminan kepastian hukum dan keamanan kepemilikan tanah sangat penting untuk mencapai kepastian hukum dan jaminan hak atas, tanah, sehingga setiap orang harus mendaftarkan tanah untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah, disini bukti hak atas tanah yang kokoh (Hamni, 2012).…”

unclassified

“…Pendaftaran tanah akan memberikan kepastian hukum, karena pendaftaran hak atas tanah akan mengakibatkan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah. Dalam hal ini terdapat hubungan antara maksud dan tujuan pendaftaran tanah dengan tujuan produsen dari Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu adanya kepastian hukum tentang hak atas tanah (Hamni, 2012).…”

unclassified

Proses Pelepasan Hak Milik Dilanjutkan Permohonan Hak Guna Bangunan Di Kantor Badan Pertanahan Nasional

Apianta,

Sukirno

2022

Notarius

View full text Add to dashboard Cite

This study, to find out "The process of releasing property in the application of rights to use building rights in the national lands agency office" to know that the removal of property rights is continued at the land office and the obstacles and the solution. Research methods approach sociological law. Data sources are acquired through several stages, including interviews and search of literature, data analysis includes data reduction, data presentation, and deduction withdrawal. Research shows that the owner gave property to the notary office in process, then registered it in the land office and then enrolled it in the land of the land office and the land became the land of the state, which then became the right by the name of the agency. The first problem was the absence of notice or information on this matter, and the second was that the land office could not solve the problem of disbursement of land rights because the company did not register the release. Land rights at the estate office. The solution the land office offers to solve the problem of the removal of land rights, it is important to see what is the main problem of disconnecting land rights.Keywords: property rights; building rights; landAbstrakPenelitian ini, untuk mengetahui Proses Pelepasan Hak Milik dilanjutkan. Permohonan Hak Guna Bangunan di Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mengetahui proses pelepasan hak milik dilanjutkan di Kantor Pertanahan serta kendala dan solusinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Sumber data diperoleh melalui beberapa tahapan, antara lain melalui wawancara dan penelusuran kepustakaan, analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesnya pemilik memberikan hak milik kepada kantor notaris, kemudian mendaftarkannya di kantor pertanahan dan kemudian mendaftarkannya di buku tanah kantor pertanahan dan tanah itu menjadi tanah negara, yang kemudian menjadi hak berdasarkan nama badan yang bersangkutan. Masalah pertama adalah tidak adanya pemberitahuan atau informasi tentang hal ini, dan yang kedua adalah bahwa kantor pertanahan tidak dapat menyelesaikan masalah penyerahan hak atas tanah karena pihak-pihak yang terlibat yaitu perusahaan tidak mendaftarkan pelepasan hak atas tanah tersebut pada kantor pertanahan. Solusi yang ditawarkan Kantor Pertanahan untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pelepasan hak atas tanah, penting untuk melihat apa yang menjadi masalah utama dari pelepasan hak atas tanah.Kata kunci: hak milik; hak bangunan; tanah

show abstract

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kasus Sertifikat Ganda

Cited by 2 publications

References 2 publications

Analisis Efisiensi Peralihan Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Bangunan Di Kota Batam

Analisis Efisiensi Peralihan Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Bangunan Di Kota Batam

Proses Pelepasan Hak Milik Dilanjutkan Permohonan Hak Guna Bangunan Di Kantor Badan Pertanahan Nasional

Contact Info

Product

Resources

About