Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia

Abstract

Not only Islamic financial institutions rate impressively, but also Islamic banking. Statistics released by Bank Indonesia prove the premise. At the same time, supporting the legality of Islamic banking operations became more solid. Although at the beginning of its establishment faced legal problems, but since the enactment the Islamic Banking No. 21 of 2008 has been issued, the problem is resolved. Authority that important in the dynamics of Islamic banking regulation is the National Sharia BoardCouncil of Ulama Indonesia (DSN-MUI). The council became the source of authoritative institutions in guarding the observance of the Islamic banking industry to comply with the rules of sharia. All Islamic banking products must be controlled under sharia compliance by the DSN-MUI. Then, the fatwa is absorbed by Bank Indonesia and Bank Indonesia Regulation (Peraturan Bank Indonesia) is set to be. In this context, the national banking regulator has a significant association with DSN-MUI fatwa.Tidak hanya lembaga keuangan syariah saja yang melaju dengan impresif, perbankan syariah pun melaju dengan impresif pula. Angka statistik yang dirilis Bank Indonesia membuktikan premis tersebut. Pada waktu yang bersamaan, legalitas yang menopang operasional perbankan syariah pun semakin kokoh. Walaupun diawal pendiriannya menghadapi masalah legalitas, namun sejak ditetapkannya UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka masalah legalitas relatif sudah teratasi. Otoritas yang penting dalam dinamika regulasi perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga ini menjadi sumber otoritatif dalam mengawal ketaatan pelaku industri perbankan syariah untuk mematuhi aturan syara. Semua produk perbankan syariah harus difatwakan sesuai syariah oleh DSN-MUI. Fatwa ini kemudian diserap oleh Bank Indonesia dan ditetapkan menjadi Peraturan Bank Indonesia. Dalam konteks ini maka regulasi perbankan nasional memiliki keterkaitan yang signifikan dengan fatwa DSN-MUI.

Penerapan Prinsip Syariah di Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah dalam Pemberdayaan Masyarakat

“…36 Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan istilah "Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah" sebagai pengganti istilah "Bank dengan Prinsip Bagi Hasil." 37 Pada Pasal 1 Poin 13 prinsip syariah didefinisikan sebagai "aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah…". Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan sejumlah mekanisme akad yang dapat diimplementasikan di Perbankan Syariah, seperti mudharabah, musharakah, murabahah, ijarah, dan ijarah wa iqtina.…”

Konsep Hybrid Contract dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI Perspektif Fikih

“…Dari penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya hybrid contract berasal dari sebuah akad dan berkembang serta beruibah. Dari pernyataan tersebut, unsur-unsur yang terdapat dalam hybrid contract tentu sama seperti unsur-unsur atau rukun pada akad, rukun atau unsur hybrid contract antara lain: (Al-Hakim, 2013). 1.…”

The Attitude of Merchants Towards Fatwa on Riba and Conventional Bank in Langsa

“…The DSN MUI fatwa is a guideline for Islamic banking in Indonesia in order to maintain sharia compliance with the principles established by Islamic law. The number of fatwas that have been ratified by DSN-MUI until 2017 amounted to more than 109 fatwas related to banking operations and Islamic financial institutions (Al-Hakim, 2013). DSN-MUI sharia economic fatwa today not only binds practitioners of Islamic economic institutions, but also the Indonesian Islamic community, even for Islamic economic actors the position of the fatwa is binding especially since the fatwas have now been translated through Bank Indonesia Regulations (PBI) (Umam, 2012).…”