Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung

Abstract

Perebutan akses dan konflik pemanfaatan atas ruang laut di Kepulauan Bangka Belitung merupakan konsekuensi logis atas sifat laut yang open access, dimana hampir 80% wilayah provinsi ini adalah lautan dan pesisir. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana konflik kepentingan memperebutkan ruang laut antara berbagai aktor, yakni masyarakat, swasta, dan pemerintah berlangsung. Dengan meminjam pendekatan sosio-spasial dari Levebvre, penulis ingin menunjukkan bahwa pemerintah sebagai regulator akan sangat sulit mengabaikan nilai guna atas suatu ruang laut. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjadi regulator sekaligus fasilitator dalam menjembatani beragam kepentingan aktor dalam akses dan pemanfaatan ruang laut. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) berjalan secara dinamis bahkan menjadi arena kontestasi konflik kepentingan. Di satu sisi, kesejahteraan nelayan dan potensi kekayaan alam di laut (timah) perlu dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pada sisi yang berseberangan, aspek ekologi atas dampak dari aktifitas penambangan timah di laut juga wajib diperhatikan. Perda RZWP3K adalah sarana yang mengakomodir konflik kepentingan yang terjadi.

Enforcement of Law for Foreign Vessel Coral Reef Damage in Environmental Protection in Indonesia (A Case Study of the Caledonian Sky Vessel in Raja Ampat, Papua)

“…Captain Michael Taylor had previously been involved in similar violations at the Kuala Tanjung port in North Sumatra. [13] The environmental damage and coral reef destruction caused by the Caledonian Sky also necessitated the government to impose legal sanctions for several violated regulations, namely Law No. 32 of 2014 on Maritime Affairs and Law No.…”

Pengelolaan Wilayah Kepulauan Timur Indonesia untuk Mencegah Tragedy of the Commons

“…Hal ini dilakukan melalui penataan ruang yang diatur berdasarkan penggunaan kawasan dengan melakukan pembagian zonasi sesuai peruntukan kegiatan pemanfaatan. Menurut Rustiadi (2018), Marasabessy (2018), Sujadmi et al (2020), dan Makkasau (2021), penataan ruang yang merupakan perwujudan dari pola dan struktur ruang, berkembang secara natural sebagai hasil dari proses sosial dan alam serta pembelajaran yang berkelanjutan. Hal ini menjelaskan mengapa pengetahuan tentang data temporal yang berkembang secara dinamis di kawasan kepulauan harus diimbangi dengan pemahaman tata ruang di wilayah pesisir, laut, dan pulaupulau kecil (Aslan et al, 2021;Thomas et al, 2014), serta bagaimana zonasi penggunaan lahan harus dimaknai sebagai penataan kembali penggunaan lahan berdasarkan dimensi ruang yang disadari secara simultan dari waktu ke waktu mengalami perubahan.…”

Pendekatan Sosio-Spasial Lefebvre dalam Kebijakan Pemanfaatan Ruang (Perda RTRW Kota Parepare)

“…Kompleksitas perumusan kebijakan RTRW yang mengandaikan adanya pemangku kepentingan di luar negeri, memungkinkan konsolidasi kekuatan kelompok masyarakat sipil, yang terorganisir sehingga penyatuan isu-isu terkait penataan ruang dapat memberikan pengaruh yang lebih berarti dalam upaya mempercepat pengesahan Ranperda RTRW Kota Makassar. Sujadmi membahas tentang penataan ruang laut: konflik, negosiasi, dan kontestasi kepentingan ekonomi politik lokal di Bangka Belitung (Sujadmi & Murtasidin, 2020). Kajian ini menjelaskan bahwa pemerintah perlu menjadi regulator sekaligus fasilitator dalam menjembatani kepentingan berbagai aktor dalam akses dan pemanfaatan ruang laut.…”