2018
DOI: 10.24198/prh.v3i1.14034
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Peran Humas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi

Abstract: ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Humas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi, dengan fokus kajian penelitian mengenai peran humas dalam implementasi Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Humas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) di Kota Bandung yaitu Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Padjadjaran. Peneliti ingin mengetahui peran humas PTN BH … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1
1
1

Citation Types

0
5
0
8

Year Published

2020
2020
2023
2023

Publication Types

Select...
7
1

Relationship

1
7

Authors

Journals

citations
Cited by 13 publications
(13 citation statements)
references
References 0 publications
0
5
0
8
Order By: Relevance
“…Highlighted by Ratnasary et al [15], public relations is an expert prescriber. As an expert prescriber, public relations, in carrying out its role as an expert determinant, defines problems, makes program planning, takes full responsibility for the implementation of the communication program.…”
Section: Resultsmentioning
confidence: 99%
“…Highlighted by Ratnasary et al [15], public relations is an expert prescriber. As an expert prescriber, public relations, in carrying out its role as an expert determinant, defines problems, makes program planning, takes full responsibility for the implementation of the communication program.…”
Section: Resultsmentioning
confidence: 99%
“…Similar to offline public relations, digital public relation also aims to improve the reputation and understanding of an organization by using online media (Permatasari et al, 2021). Government Public Relations must have communication and journalistic skills to support digital public relations activities (Ratnasari et al, 2018).…”
Section: The Ideal Strategy Government Publicmentioning
confidence: 99%
“…Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, telah diperintahkan bagi humas pemerintah untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Humas pemerintah juga harus menyadari bahwa publik memiliki hak untuk tahu atau hak mendapatkan informasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2010; Ratnasari et al, 2018). Dengan kata lain, humas pemerintah tidak boleh pilih-pilih dalam memberitakan dan memberikan informasi kepada publik serta harus berpihak pada kepentingan publik.…”
Section: Pendahuluanunclassified