Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai

Abstract

Masyarakat yang menjaminkan barangnya dalam gadai gelap banyak mengalami kerugian. Dari praktik gadai gelap itulah yang dapat menimbulkan bunga dalam kegiatan gadai yang tidak sesuai, sehingga dalam hal ini bermasalah. Penyuluhan hukum gadai ini dilaksanakan dengan penggalian informasi, pengindetifikasian permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat sehingga dapat memberikan arahan penyelesaian hukum secara tepat, tahap penyuluhan hukum terkait konsep gadai untuk memberitahukan informasi hukum kepada masyarakat dan segala problematika hukumnya agara secara praktis dapat dipahami hukum dan penyelesaiannya oleh masyarakat, dan tahap evaluasi dari penyuluhan hukum agar dapat mengetahui tingkat pemahaman masyarakat dari interaksi tanya-jawab. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan maka didapatkan hasil bahwa terjadi peningkatan keilmuwan dan pemahaman peserta penyuluhan hukum gadai dalam hal: 1) Pengetahuan problematika yang seringkali muncul dalam pegadaian; 2) Aspek hukum gadai; 3) hak dan kewajiban para pihak dalam gadai; dan 4) pengetahuan hak debitur ketika terjadi pelunasan hutang dengan jaminan gadai. Improving Legal Awareness About The Concept and Problematics Of Implementing Pawn Law. People who pledge their goods under illegal pawning suffer a lot of losses. It is this illegal pawning practice that can lead to interest in unsuitable pawning activities, so that in this case there is a problem. Pawning legal counseling is carried out by extracting information, identifying problems that often occur in society so that it can provide direction for legal settlement appropriately, legal counseling stages related to the concept of pawning to notify legal information to the public and all legal problems so that the law can be practically understood and its resolution by the community, and the evaluation stage of legal education in order to know the level of community understanding of the question-and-answer interaction. Based on the results of the evaluation of activities, it was found that there was an increase in the knowledge and understanding of the participants of the pawning law counseling in terms of: 1) Knowledge of problems that often arise in pawnshops; 2) legal aspects of pawning; 3) rights and obligations of the parties in the pledge; and 4) knowledge of the debtor's rights when there is repayment of the debt with a pledge guarantee.

Literasi Hukum Terkait Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Bagi Siswa-Siswa SMAN 1 di Kota Blitar

“…Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan literasi hukum mengenai kesadaran hukum. Soerjono Soekanto memberikan definisi kesadaran hukum sebagai kesadaran atau nilainilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (Soerjono Soekanto, 1982;Ayu, 2021). Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada dalam diri manusia untuk bertindak dan berperilaku sesuatu dengan ketentuan aturan hukum yang ada dikarenakan hukum yang ada sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri.…”

Pendampingan Penggunaan Lahan Fasilitas Sosial Guna Penanaman Tanaman Obat Keluarga di Desa Mulung Driyorejo

“…Metode yang digunakan dalam pengabdian dilakukan dengan melakuan pendampingan dan penyuluhan. Pendampingan dan penyuluhan diberikan kepada 12 anggota PKK dengan beberapa tahapan dengan memberikan penyuluhan kepada kempompok dampingan mengenai informasi (Ayu, 2021) terkait dengan toga dan manfaatnya yang diberikan dengan metode tanya jawab dan melakukan pendampingan secara langsung untuk penanaman toga pada lahan fasilitas sosial. Pengabdian dilakukan dengan melakukan survei lapangan serta melakukan analisis kebutuhan.…”

Edukasi Anti-Hoax Untuk Remaja Desa: Perspektif Literasi Digital dan Hukum

“…Preventif dalam hal ini adalah dengan adanya ketentuan terkait hoax supaya orang sebagai subyek hukum dapat mencegah dirinya untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, melalui pengetahuan hukum akan ketentuan suatu undang-undang dapat membentuk kesadaran hukum (Ayu, 2021) dan budaya hukum masyarakat (Holle, Nendissa, Matitaputty, & Matuankotta, 2022) yang taat dengan kaidah hukum tersebut. Adapun secara represif dalam hal ini adalah apabila terdapat orang yang melakukan tindak pidana hoax maka dapat dikenakan ketentuan hukum yang mengaturnya.…”